Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki program Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat) sebagai salah satu wujud dari program 3 juta rumah. Sejalan dengan program itu, Grup Adaro resmi membangun sebanyak 500 unit rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Groundbreaking alias peletakan batu pertama menandai dimulainya proyek sudah dilakukan pada Kamis (20/3). Proyek pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap di wilayah operasional Adaro.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan, rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Apalagi, persoalan yang terjadi saat ini bukan hanya ketersediaan rumah melainkan masih ada rumah yang tak layak huni.

"Ini menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan." ujar Priyadi, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Dikatakan Priyadi, pembangunan 500 unit rumah ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bisa serah terima pada akhir 2025.

Secara rinci, rumah tersebut akan dibangun di lahan seluas 60 meter persegi dengan tipe 36 meter persegi. Rumah ini dilengkapi 2 kamar tidur, ruang tamu, 1 kamar mandi, dapur dan teras. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

"Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

(aqi/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.

“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkap rencana membuat program strategis nasional untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut rencananya itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menko AHY merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Menteri ATR merujuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Dia melanjutkan program strategis nasional untuk MBR itu bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tujuannya, supaya ada perizinan bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” sambung Maruarar.

Terkait perizinan, Maruarar juga mengumumkan pemerintah berupaya mempercepat pengurusan berbagai perizinan, termasuk salah satunya persetujuan bangunan gedung (PBG).

“PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari. Kita ubah menjadi 10 hari,” kata Menteri Perumahan.

Maruarar melanjutkan keberhasilan itu pun telah dia laporkan ke Presiden Prabowo.

“Kami sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta. […] Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa kita bisa menjalankan itu. Menurut saya, itu reformasi birokrasi yang luar biasa,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di antaranya penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Terkait PPN, pemerintah menghapus PPN untuk pembelian rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah.

Kemudian, untuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Maruarar menyebut salah satunya penghasilan mereka Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut warga yang belum memiliki rumah termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Pengkategorian tersebut, kata Ara sapaan akrab Maruarar, tercetus usai dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Menurutnya, Bank Dunia juga memasukkan warga yang kekurangan konsumsi kalori harian dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Dalam acara itu, ia juga mengusulkan agar tanah yang disita dari koruptor dijual murah kepada masyarakat kuran gmampu. Usulan itu juga, katanya, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dimasukkan dalam program strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya program itu direncanakan akan menyasar MBR di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya," imbuh Ara.

(nkm/nkm)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

“Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.

Menurut Menteri PKP, Kementerian PKP akan menggandeng dengan sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) khususnya Kementerian ATR/BPN dalam pengusulan PSN sektor perumahan ini. Hal itu dikarenakan masalah pertanahan yang menjadi modal utama Pembangunan perumahan menjadi kewenangan Kementerian ATR/ BPN
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah Menteri lainnya juga telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Apalagi masalah perumahan bagi masyarakat saat ini tengah menjadi fokus pemerintah dengan target Pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

“Saya bersama Menteri Kabinet Merah Putih telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai target Pembangunan 3 juta rumah. Dalam pertemuan salah satu yang disepakati oleh saya dan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) adalah PSN untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar dia.

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan siap mendukung program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN yakni Program 3 Juta Rumah. Dirinya juga meminta agar pelaksanaan program 3 juta rumah menggandeng pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut.

"Kita harus bisa mencari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa. Salah satunya dengan PSN sektor perumahan," kata dia.

(KIE)

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan alasannya.

Nusron mengatakan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang diusulkan Prabowo saat kampanye menjadi presiden. Kini program tersebut dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk menjalankan program tersebut, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

Untuk mencegah harga tanah naik sembari menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nusron dan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi PSN.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

(abr/das)

Jakarta, Investor.id- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Salah satu terobosan yang sedang kami perjuangkan adalah PSN (Program Strategis Nasional) untuj MBR,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam HUT Apersi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program Tiga Juta Rumah,” kata Menteri PKP.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Program Tiga Juta Rumah harus terwujud.

“Salah satu solusinya adalah lewat PSN,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dalam menjalankan PSN akan terbuka juga bekerja sama dengan swasta.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan tanah PTPN atau Perhutani,” kata Nusron.

Sementara Junaidi Abdilah, ketua umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex specialist terkait aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” kata dia.

Dia menegaskan, Apersi sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah.

“Kami optimistis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” ujar Junaidi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News