Jadi Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman, Fahri Hamzah Bicara Tapera
Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. [295] url asal
#tapera #program-tabungan-perumahan-rakyat #subianto #kesenjangan-perumahan #kementerian-pekerjaan-umum #smf #fahri-hamzah #pemain #sektor-perumahan #wakil-presiden #bank-tabungan-negara #prabowo-subianto #btn #sar
(detikFinance) 21/10/24 14:00
v/428/
Jakarta - Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.
"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.
Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.
"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.
Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.
(aid/ara)