Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta untuk ikut berperan dalam program prioritas pemerintah, termasuk program tiga juta rumah. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri UMKM (Wamen) Helvi Yuni Moraza menyampaikan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Helvi mengatakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Helvi menjelaskan di manapun proyek tersebut dibangun harus melibatkan UMKM setempat, termasuk untuk pasok bahan bangunan dan kontraktor.

"Pak Menteri sudah berapa kali pertemuan teknis sama Pak Ara. Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Helvi mengakui memang masih ada kendala dalam akses pembiayaan UMKM untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Helvi menggandeng himpunan bank milik negara (Himbara) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Itu kan kita kerjasama sama Himbara, kan ada KUR-nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," jelas Helvi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM akan terlibat dalam program prioritas pemerintahan, termasuk program tiga juta rumah. Maman menyebut pihaknya tengah mengkurasi dan mendata pengusaha-pengusaha UMKM kelas menengah untuk terlibat dalam program tersebut.

"Pembangunan rumah dan sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Menengah melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah di Kementerian Perumahan dan Rakyat," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Maman menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebab, Maman menerangkan keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah ini merupakan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan. Karena ini arahan dan perintah presiden, untuk MBG dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan ada keterlibatan UMKM di situ, koperasi dan juga BUMDES," tambah Maman.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Jumat.

Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.

Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.

Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.

"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.

"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI saat berkunjung ke Kota Padang untuk melihat langsung proses produksi pembuatan bata interlock presisi, yang direncanakan sebagai bahan utama pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat ekonomi lemah di tanah air.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

"Jadi inovasi ini akan menjadikan rumah lebih kuat, bagus dan tentunya ramah lingkungan serta ekonomis," kata dia.

Di sisi lain, Fahri memprediksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan mengambil peran penting karena menjadi pemasok bata interlock presisi untuk pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

Ia menyakini Semen Indonesia Group juga akan memperbanyak kapasitas produksi apabila nantinya bata interlock presisi digunakan secara nasional. Dengan demikian, secara langsung hal tersebut akan menggerakkan perekonomian rakyat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendorong percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan PBG secara gratis itu bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Mahendra saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Badung dan MPP Gianyar di Blahbatuh, Gianyar, pada Selasa (21/1/2025). Ia menegaskan proses penerbitan PBG bagi MBR maksimal sepuluh hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

"Pemprov Bali mendukung penuh program ini dan kami akan terus berupaya memperbaiki layanan serta mempercepat fasilitasi warga yang benar-benar membutuhkan izin PBG," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Selasa.

Pada kesempatan itu, Mahendra memuji layanan MPP Badung yang menurutnya cepat dan inovatif. Ia pun sempat menyimak langsung simulasi dari input data hingga penerbitan PBG yang memerlukan waktu kurang dari 20 menit saat dokumen sudah lengkap.

"Ke depannya, kami akan terus mendorong percepatan layanan PBG bagi MBR sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa terlayani," ujarnya.

Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, mengungkapkan terdapat sekitar 30 instansi layanan publik di MPP Badung. Termasuk imigrasi, pajak, BPJS, BNN, Taspen, hingga perwakilan Bapenda Provinsi Bali. Ia juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk mempercepat proses pelayanan.

Setelah dari Badung, Mahendra Jaya bertolak ke MPP Gianyar. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi fasilitas seperti ruang bermain bagi anak-anak yang dinilai dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Ini inovasi yang bagus, sehingga masyarakat bisa mengantre dengan tenang dan nyaman," ungkap Mahendra.

Terkait proses permohonan PBG, Mahendra berharap dapat dipercepat demi menghindari penumpukan antrean. "Apalagi saat ini kita menggunakan aplikasi SIMBG. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaannya, sehingga harus ada petugas yang siap dan sigap melayani," imbuhnya.

Pj Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, akan terus berupaya mempercepat penerbitan PBG meskipun masih terdapat kendala pada proses perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Menurutnya, dengan penggunaan template dokumen, petugas kini hanya perlu mengubah nama dan alamat pemohon sehingga proses penerbitan dapat dipercepat menjadi sekitar 120 menit.

"Bahkan, dari proses mengunduh aplikasi hingga pembuatan e-mail baru, kami siap membantu masyarakat," ujar Tagel.

Video Prabowo Ucapkan HUT Ke-65 MKGR: Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Video Prabowo Ucapkan HUT Ke-65 MKGR: Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan berbagai model pembiayaan buat pengembang, seperti pembiayaan melalui KPR. Dia menyebut model pembiayaan tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di daerah dan pedesaan.

Dia pun berharap program tersebut dapat direalisasikan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan memberikan pendanaan besar. Nantinya, pemerintah akan memberikan bank tanah atau land bank melalui bank Himbara. Dengan begitu, land bank tersebut digunakan untuk mengejar target program tersebut.

"Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta, dengan target MBR di bawah 250 juta. Kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar. Nantinya pemerintah juga akan memberikan land bank dalam bentuk bank milik negara negara yang akan dijadikan landasan untuk pembangunan rumah-rumah baik yang high-rise maupun yang landed di seluruh Indonesia," imbuh Tiko.

Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan Kemenkeu mendukung pemanfaatan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk menunjang program tiga juta rumah.

“Terkait dengan program tiga juta rumah ya, jadi memang dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membicarakan mengenai hal tersebut. Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kami akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian dari Pak Ara,” kata Rionald kepada wartawan, di sela press tour di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Rionald menuturkan pihaknya akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

“Kami akan menyiapkan list dari pada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah itu. Jadi nanti kami akan siapkan listnya, nanti tempatnya Pak Ara yang melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” ujarnya pula.

Kemenkeu terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah.

“Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera,” kata Rionald.

Sementara itu, terkait status Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ke depan, Rionald enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa comment dulu soal itu, jadi artinya kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang jadi berupa satgas, mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Rionald menjelaskan masa aktif kerja Satgas BLBI berlaku sampai 31 Desember 2024. Untuk selanjutnya, diusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI.

Namun, Rionald menyatakan rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

Selanjutnya, anggaran juga akan digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024