JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bisa terlibat dalam program tiga juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menyebut Kopdes Merah Putih berkontribusi mendukung program tiga juta rumah, beberapa waktu lalu.

“Kita (Kopdes Merah Putih) bergerak di semua sektor. Kopdes mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam program tersebut, ujar Budi Arie, sudah dibahas dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Sudah (dibicarakan), secara informal kami sudah bicara. Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kami fokus dulu ke pembentukan (Kopdes Merah Putih) ini sampai akhir Juni,” ucap Budi Arie.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Lewat program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak hingga Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan.

1. Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Kemenkes ingatkan calon haji jaga pola hidup sehat saat ibadah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan agar jamaah calon haji asal Indonesia untuk senantiasa mempedomani pola hidup sehat dengan menjaga fisik selama menunaikan ibadah di Makkah, Arab Saudi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. Pemkot Yogya bakal bagikan makanan berlebih layak konsumsi untuk warga

Pemerintah Kota Yogyakarta bakal membagikan makanan berlebih yang masih layak konsumsi kepada warga miskin, lansia prasejahtera, mahasiswa kesulitan, hingga musafir melalui program Food Bank "Lumbung Mataraman".

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. BP Taskin gandeng Koperasi Desa Merah Putih entaskan kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, investor Qatar telah melakukan perjanjian pertemuan dan penugasan kepada konsultan yang dipilih dalam membangun 1 juta rumah.

"Ya jadi Qatar itu mereka sudah melakukan appointment (perjanjian pertemuan) dan penugasan kepada konsultan untuk perencanaan (pembangunan 1 juta rumah)," kata Fahri usai ditemui acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sehingga, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP sedang mengambil tanah mana yang diminati investor tersebut.

Nantinya, mereka akan mengukur, menghitung, dan mendesain mana saja tanah yang diminati.

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan yang dibuat Pemerintah.

"Karena harga dasarnya adalah harus harga terendah supaya bisa dijual kepada social housing, kepada masyarakat yang disebut berpahasilan rendah (MBR) itu," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri memastikan harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri, beberapa waktu lalu.

Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar Rp 130 triliun dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Informasi ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Saya dengar, saya kira dari kawan-kawan Kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menjajakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," ungkap Hashim.

Menurut dia, ini merupakan keputusan Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Dan ini dananya semua, ini dari dalam negeri, sehingga saya semakin optimis. Pak Ara Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Pak Fahri Hamzah (Wakil Menteri PKP), kawan-kawan penuh, semakin optimis dana bakal ada," tutup Hashim.

Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim.

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia menyerap surat utang pemerintah untuk mendanai program tiga juta rumah menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan utang nasional dan memengaruhi selera investor asing.

Adapun, Bank Indonesia berencana memberikan dukungan untuk mendanai program Presiden Prabowo Subiatno yang ingin membangun tiga juta rumah. Namun demikian, analis khawatir langkah tersebut akan memengaruhi pengelolaan utang pemerintah.

Pekan lalu, Bank Indonesia menyatakan siap untuk membeli lebih dari US$9 miliar obligasi pemerintah tahun ini. Ekonom Citigroup mengatakan pembelian obligasi tersebut diperbolehkan dalam hukum di Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Praktik bank sentral membantu belanja pemerintah kali ini disebut masuk ke dalam "perkembangan lain".

"Investor mungkin sudah mulai memperhitungkan risiko dari monetisasi utang ini," tulis Arman dalam catatan yang dikutip Bloomberg, dilansir pada Selasa (25/2/2025).

Selanjutnya, apabila persepsi investor memburuk melihat praktik monetisasi utang pemerintah ini, dikhawatirkan premi risiko untuk aset Indonesia akan meningkat dan aliran modal asing untuk mau masuk ke Tanah Air bisa tersumbat.

Monetisasi utang ini merukuk kepada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk mendanai anggaran belanja negara. Pendanaan model ini dilakukan alih-alih dengan menerbitkan obligasi untuk investor swasta atau menaikkan pajak.

Sebelumnya, rencana monetisasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Bloomberg mencatat Bank Indonesia sudah membeli utang negara lebih dari Rp800 triliun pada periode 2020-2022 di pasar primer untuk menggairahkan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Namun kali ini, analis dan investor melihat tidak ada urgensi untuk melakukan kebijakan seperti itu. Melihat penggunaan utang tersebut untuk dialirkan ke pasar properti.

Fund Manager Gama Asset Management SA Rajeev De Mello mengatakan praktik monetisasi utang ini akan membuat pandangan risiko investor meningkat dan menekan nilai tukar rupiah.

"[Ada kekhawatiran] tentang stabilitas keuangan Indonesia yang akan melemah," kata De Mello.

Fixed Income and Macro Strategist PT Mega Capital Lionel Priyadi menambahkan pemerintah harus menjelaskan tentang skema pendanaan utang untuk membiayai program tiga juta rumah ini.

"Jika tidak, pasar akan mengartikan ini sebagai risiko defisit angagran yang melebar, yang akan menaikkan yield obligasi pemerintah," katanya.

Adapun, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke sekitar 6,77% setelah sempat mencapai titik tertingginya pada bulan lalu di level 7,30%.

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta untuk ikut berperan dalam program prioritas pemerintah, termasuk program tiga juta rumah. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri UMKM (Wamen) Helvi Yuni Moraza menyampaikan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Helvi mengatakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Helvi menjelaskan di manapun proyek tersebut dibangun harus melibatkan UMKM setempat, termasuk untuk pasok bahan bangunan dan kontraktor.

"Pak Menteri sudah berapa kali pertemuan teknis sama Pak Ara. Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Helvi mengakui memang masih ada kendala dalam akses pembiayaan UMKM untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Helvi menggandeng himpunan bank milik negara (Himbara) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Itu kan kita kerjasama sama Himbara, kan ada KUR-nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," jelas Helvi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM akan terlibat dalam program prioritas pemerintahan, termasuk program tiga juta rumah. Maman menyebut pihaknya tengah mengkurasi dan mendata pengusaha-pengusaha UMKM kelas menengah untuk terlibat dalam program tersebut.

"Pembangunan rumah dan sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Menengah melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah di Kementerian Perumahan dan Rakyat," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Maman menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebab, Maman menerangkan keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah ini merupakan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan. Karena ini arahan dan perintah presiden, untuk MBG dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan ada keterlibatan UMKM di situ, koperasi dan juga BUMDES," tambah Maman.

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan Program Tiga Juta Rumah, yakni 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hadirnya program ini mendapat respons baik dari berbagai pihak. Mengingat selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih memiliki defisit atau backlog hunian 10 juta rumah, terutama untuk keluarga dengan pendapatan menengah dan rendah.

Meski demikian, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan untuk merealisasikan program ini, pemerintah tentunya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya akses kredit untuk kepemilikan rumah.

"Salah satu tantangan dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan adalah kesenjangan dalam hal keuangan. Banyak sekali keluarga yang berpendapatan rendah, atau kesulitan akses terhadap kredit untuk mendapatkan rumah," ujar Andry dalam sesi diskusi 'Housing Sector Outlook: Providing Shelter' di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan hadirnya Program Tiga Juta Rumah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan sehingga semua masyarakat bisa menjangkau perumahan.

"Kita masih menghadapi terhadap terkait backlog perumahan. Masih ada 9,9 juta backlog kepemilikan rumah. Kemudian ada 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak. Dan 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni," bebernya.

Namun, lanjut Heru, adanya kesenjangan pembiayaan bagi pekerja di sektor informal menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan bagi sektor ini sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Para pekerja yang non-fixed income juga menjadi tantangan. Dan ini tantangannya terkait bank ability dari sektor informal," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairman, Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, diperlukan data riil terkait sektor perumahan.

"Di Indonesia, saat ini belum ada big data terkait perusahaan itu sendiri. Kalau data belum final dan reliabel maka step kedua akan kesulitan membuat roadmap itu sendiri," ucapnya.

Kemudian, Joko mengatakan sektor perizinan juga masih kerap menjadi persoalan bagi developer. Selanjutnya, ia menilai pembiayaan terhadap sektor informal juga perlu ditingkatkan.

"Yang harus kita tahu adalah sektor informal jumlahnya sangat besar, namun belum mendapati akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kemarin kita mendorong FLPP minimal ada 10% dari sektor informal," paparnya.

"Kami selalu mendorong Tim Satgas agar mendapatkan placing kepada bank yang ada di Indonesia sehingga bisa mendorong kesulitan likuiditas dalam pembiayaan," imbuhnya.

Senada, Program Leader Indonesia & Timor Leste dari World Bank Claudia Ines Vasquez Suarez mengungkapkan Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi solusi terkait kurangnya kebutuhan perumahan di Indonesia. Namun, kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga perlu menjadi perhatian.

"Tantangannya adalah kita harus dapat menangani golongan yang berpendapatan rendah, dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan," katanya.

"Saya rasa (pemerintah) penting mengimbangi untuk meningkatkan (program) sudah berjalan dan mengembangkan instrumen baru," pungkasnya.