Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang fokus pada pembangunan dan renovasi rumah. Wakil Menteri Fahri Hamzah mengungkapkan Program 3 Juta Rumah di pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah.

"Untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes," kata Fahri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Anggaran untuk mendukung program renovasi di pedesaan telah disiapkan, salah satunya dari anggaran negara yakni APBN 2025 yang disahkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Namun, Fahri menyebut anggaran tersebut masih kecil yakni hanya Rp 850 miliar yang dapat memperbaiki 35-40 ribu rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah," ungkapnya.

Fahri menyampaikan ada harapan jika anggaran tersebut dapat ditambah setelah proposal APBN Presiden Prabowo diserahkan pada Agustus 2025 mendatang.

"Itu (APBN 2025) belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah. Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato anggaran 16 Agustus nanti Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden sudah bisa dieksekusi secara masif," ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan program renovasi rumah di pedesaan ini akan melibatkan 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes nantinya.

Saat ini, ia meminta kepada kepala daerah untuk menyiapkan kebijakan untuk program perumahan beserta mekanismenya agar anggaran dari pusat dapat terserap dengan tepat.

"Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem. Soal kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik gitu," jelasnya.

Ia optimis adanya Program 3 Juta Rumah di pedesaan dapat berdampak positif untuk perekonomian di daerah. Sebab, dengan adanya renovasi yang masif di daerah-daerah, maka akan muncul pelaku usaha dan lapangan kerja baru sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sana.

"Ya sebagai tenaga kerjanya. Selain mereka beli material dan sebagainya. Yang kedua itu tentu akan langsung menghapus kemiskinan di desa-desa, dan yang ketiga ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dirancang oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya dihubungi banyak pemimpin dunia yang ingin mencontoh program unggulanmakan bergizi gratis.

Bahkan, kata dia, pemimpin dunia itu sampai datang ke Indonesia.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

"Pemerintah sudah meluncurkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia, dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini, dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, Indonesia berani karena memberi makan anak-anak adalah sebuah keharusan.

Dia menegaskan, tidak boleh ada anak yang kelaparan dan berangkat sekolah dengan perut kosong.

"Per hari ini, sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik. Karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik," tuturnya.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Para siswa SMP N 4 Sragen saat menikmati makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menjelaskan, jika sesuai rencana, maka pada akhir tahun 2025, semua anak dan ibu hamil akan mendapat makan setiap hari.

Total ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis pada akhir tahun ini.

Sementara itu, Prabowo mengungkit Brasil yang sudah memulai makan bergizi gratis sejak tahun 2011.

Brasil, kata Prabowo, butuh 11 tahun untuk membuat semua anak Brasil menerima makan gratis.

"Kalau enggak salah, jumlah yang beliau (eks Presiden Brasil) sebut adalah sekitar 26 juta anak, 11 tahun. Kita alhamdulillah insyaallah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerima manfaat akhir tahun 2025, kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia," kata Prabowo.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Rencana audit ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku sudah sepakat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahwa program unggulan Prabowo itu harus diaudit secara berkala.

"Kita pengin mendalami, misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

"Karena kemarin kami (DEN) sudah ketemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk quarterly diaudit (program MBG). Sehingga dengan begitu, kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam," jelasnya.

Luhut menegaskan bakal butuh waktu untuk melakukan perbaikan, mengacu pada hasil audit MBG nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan makan bergizi gratis adalah program yang baik.

Sementara itu, ia mengatakan kedatangannya hari ini ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah untuk berkoordinasi. Luhut mengatakan hasil pertemuan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Ketua DEN itu berharap perekonomian Indonesia ke depan bakal semakin bagus.

"Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan," tandasnya.

Luhut memang baru saja bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Selasa (11/3). Menurutnya, MBG berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Ia mendukung pelaksanaan program yang memakai Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Terlebih, Luhut mengaku sudah melihat langsung dampak dari MBG.

Eks menko marves itu menerima data bahwa ada peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sehingga bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. MBG juga diklaim mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen.

"Dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya.

"Guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," imbuhnya.

Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo bisa membangun 30 juta unit rumah dan apartemen jika menjabat 2 periode.

Lewat Program 3 Juta Rumah, setiap tahun dapat terbangun 3 juta rumah. Selama 5 tahun masa jabatan, ditargetkan Prabowo bisa membangun 15 juta unit apartemen dan rumah. Maka, apabila ia kembali terpilih sebagai Presiden di periode berikutnya, Program 3 Juta Rumah ini akan dilanjutkan.

"Program ini targetnya adalah 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Kalau Presiden Prabowo diberi mandat lagi bisa dilanjut lagi 5 tahun, jadi nanti target kita 30 juta proyek rumah dan apartemen," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat menengah ke bawah. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini bukanlah program baru. Hashim menyebut di negara lain pun memiliki program perumahan dengan skala besar. Bahkan lewat program perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Meskipun target pembangunannya besar, Hashim menegaskan modal untuk membangun rumah melimpah, baik dari dalam negeri maupun dari negara asing.
Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Selain itu ada pula dari BPJS dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," sebutnya.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab, hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari Qatar akan dimulai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 514 lokasi di lahan milik TNI Angkatan Darat (AD).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Jumat (22/11/2024).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi sampai dengan akhir Desember," ungkap Hariyanto.

Kemudian, TNI juga bakal melakukan peluncuran 100 lokasi makan bergizi gratis yang rencana digelar pada 2 Januari 2025.

Kapuspen juga menjelaskan bahwa TNI telah melakukan perekrutan dan pelatihan terhadap 2.000 personel di Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), yang akan berfungsi sebagai kepala unit pelayanan di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Selain itu, TNI juga akan merekrut karyawan di setiap lokasi tersebut.

Uji coba program ini, lanjutnya, sudah dilaksanakan di Hambalang selama kurang lebih dua bulan.

"Selanjutnya, (akan) dilaksanakan nota kesepahaman/MoU antara TNI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan untuk kerja sama dilakukan pada level Angkatan berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ungkap Hariyanto.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan, program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Dadan menyebutkan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya TNI.

"Jadi (2 Januari 2025). TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menuturkan, TNI sebagai mitra operasional bakal dilibatkan mengingat institusi itu memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini pun juga tercermin usai Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, kemarin.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," kata Dadan.

Dadan bilang, penerima program bakal diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

Lihat juga video: Indikator: 94,5% Puas Kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI

[Gambas:Video 20detik]