Yogyakarta, Kompas.com - Serangga, khususnya belalang, berpotensi menjadi bagian dari menu protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pengolahan belalang harus dilakukan dengan baik dan matang agar aman untuk dikonsumsi.

Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, menekankan pentingnya proses memasak yang benar. "Proses memasak serangga seperti belalang harus baik dan benar-benar matang," ujarnya saat dihubungi pada Senin (27/01/2025).

Toto menjelaskan bahwa pengolahan belalang perlu dilakukan dengan hati-hati karena serangga ini dapat mengandung bakteri Salmonella Typhosa serta histamin yang tinggi, yang dapat menyebabkan alergi.

"Pengolahannya harus matang sekali. Dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional sehingga aman untuk dikonsumsi," tambahnya.

Belalang dan ulat sagu, menurut Toto, dapat menjadi alternatif protein dalam program MBG, terutama di daerah yang sudah terbiasa mengonsumsinya, seperti Kabupaten Gunungkidul.

"Jadi tidak mengada-ada, misalnya Jakarta dikirim belalang. Tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumi itu," jelasnya.

Toto juga mengungkapkan bahwa memasak belalang dengan cara digoreng hingga kering dapat menghilangkan histamin penyebab alergi.

"Kalau digoreng kering, itu ada kelebihan dalam kalsium karena tulang belalang bisa langsung dikonsumsi. Dalam belalang saat dimasak dengan digoreng, yang jelas ada kandungan lemak," ucapnya.

Belalang, lanjut Toto, termasuk dalam kategori protein hewani yang memiliki fungsi sebagai hormon pertumbuhan. "Kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa belalang juga berfungsi sebagai "alat angkut" untuk mineral tertentu dalam tubuh, membantu mencegah kekurangan zat gizi, seperti anemia dan kekurangan vitamin A.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyatakan bahwa serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program MBG.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Dadan.

Meski demikian, Dadan menekankan bahwa penerapan menu protein tersebut harus disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak di masing-masing daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana ini kemudian menuai bermacam-macam komentar.

Salah satunya dari pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Idham Cholid. Dia mengatakan rencana tersebut tak ada salahnya, sebab serangga bisa menjadi cara dalam memanfaatkan makanan lokal.

Namun, ia memberikan saran agar pemerintah juga ikut memperhatikan kebiasaan siswa. Olahan serangga di Indonesia masih belum lazim kecuali di beberapa daerah tertentu.

"MBG merupakan program bagus, tetapi memang dalam praktik pemberiannya perlu memperhatikan preferensi atau kebiasaan anak dalam mengkonsumsi jenis makanan di berbagai daerah. Memanfaatkan bahan pangan lokal boleh, asal memenuhi standar gizi," ujarnya dilansir dari laman UM Surabaya, Selasa (28/1/2025).

Harus Perhatikan Habitus Gizi Anak

Rencana ini menurut Idham harus dikaji dan merelevansikannya dengan budaya atau kebiasaan anak. Pasalnya, belum banyak anak yang paham bahwa serangga bisa dimakan.

"Ada yang namanya 'habitus gizi' yaitu anak-anak dibentuk oleh lingkungan budaya dan ekonomi rumah tangga, yang pada gilirannya terkait dengan praktik-praktik makanan dan ideologi makan tertentu," jelasnya.

Anak-anak yang belum pernah memakan serangga bisa bereaksi jijik atau menolak untuk makan. Terlebih ketika mereka melihat serangga mirip ulat.

Belalang dan Ulat Sagu Kaya Vitamin tapi...

Idham mengatakan belalang dan ulat sagu memang kaya akan protein, lemak dan mikronutrien. Kandungan tersebut mirip dengan apa yang dimiliki oleh hewan.

"Misalnya ulat dikenal karena kandungan vitamin B1, B2, dan B6, serta vitamin D. Sedangkan belalang menyediakan vitamin A, D3, dan B12, beserta mineral penting seperti zat besi dan seng," imbuhnya.

Meskipun kaya vitamin, Idham mengingatkan untuk tidak luput dari potensi racun dari pestisida. Banyak serangga yang terpapar pestisida hingga logam berat.

Jika serangga akan dijadikan menu MBG, Idham menyarankan untuk membuat peternakannya dahulu. Serangga yang diternak akan lebih aman daripada serangga yang ditangkap di alam liar.

Pembukaan peternakan serangga juga dapat membantu ekonomi warga lokal. Pemerintah bisa mengajak masyarakat di sekitar peternakan untuk membudidayakannya.

"Serangga yang dibudidayakan merupakan pilihan yang lebih aman karena mereka menerima pakan yang terkontrol dan menjalani pemeriksaan kesehatan yang ketat," pungkasnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Dia menjelaskan, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Hukum mengonsumsi serangga pernah diulas dalam salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lewatsitus resminya, halalmui.org, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengenai"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-13/MUI/ IV/Tahun 2000 tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik".

KOMPAS.com - Wacana menggantikan sumber protein konvensional seperti telur dengan makanan berbasis serangga dan ulat sagu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian baru dalam pengembangan kearifan lokal di Indonesia.

Dokter Gizi Klinik MRCC Siloam Hospitals dr. Inge Permadhi, Sp.GK menjelaskan bahwa bahan pangan ini tidak hanya kaya protein tetapi juga mendukung pemanfaatan sumber daya lokal.

"Makanan seperti belalang dan ulat sagu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sangat baik," ujarnya saat dihubungi KOMPAS.com melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2025).

Potensi protein tinggi, tapi masih perlu penelitian

Instagram @dr.ingepermadhi Dokter Gizi MRCC Siloam Hospitals dr. Agnes Riyanti Inge Permadhi, MS, Sp.GK menyebutkan bahwa nilai gizi belalang dan ulat sagu sebagai makanan pengganti protein, seperti telur, perlu diteliti lebih lanjut.

Meski potensi kandungan proteinnya menjanjikan, Dokter Inge menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan nilai gizi antara makanan berbasis serangga dengan sumber protein lainnya.

"Misalnya, satu butir putih telur mengandung sekitar 5 gram protein. Tapi, berapa banyak ulat sagu yang setara dengan jumlah protein itu? Itu harus dihitung dan dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengolahan makanan berbasis serangga harus dilakukan secara higienis, sehat, dan bervariasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, serta membuat orang senang untuk mengonsumsi.

Namun, wacana ini tidak tanpa tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terjadinya alergi, biasanya orang sudah mengetahui kecenderungan alergi terhadap makanan atau kondisi tertenu.

"Seperti telur yang bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu, ulat sagu atau belalang juga memiliki potensi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan informasi tentang sumber makanan tersebut, sehingga apabila mereka tahu bahwa makanan tersebut dapat menyebabkan alergi, jangan dikonsumsi," ungkapnya.

Selain itu, penerapan program ini juga tergantung pada ketersediaan bahan di setiap daerah.

"Di daerah yang memiliki banyak ulat sagu, ini mungkin lebih mudah diterapkan. Tapi di daerah lain, bisa menjadi tantangan karena faktor ketersediaan," katanya.

Dukungan untuk program MBG

Meski menghadapi beberapa tantangan, Dokter Inge menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, terutama untuk meningkatkan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.

"Program (MBG) ini sangat bagus, karena membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok khusus ini. Dengan demikian, kita dapat mencetakgenerasi masa depan yang sehat dan pandai," katanya dengan optimistis.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pendanaan yang memadai agar program ini bisa berjalan dengan baik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan potensi serangga, khususnya belalang, sebagai sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Dadan, menu MBG bisa disesuaikan dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal di masing-masing wilayah.

"Di daerah tertentu, mungkin serangga seperti belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari sumber protein," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menegaskan, BGN tidak menerapkan standar menu nasional untuk program MBG, melainkan menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, menu yang disajikan di setiap daerah akan disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Sebagai contoh, jika suatu daerah terbiasa mengonsumsi telur, maka telur akan menjadi komponen utama menu MBG di wilayah tersebut. Hal serupa berlaku untuk daerah yang memiliki sumber protein lain, seperti ikan, belalang, atau bahan lokal lainnya.

"Isi protein di berbagai daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat. Jadi, menu MBG tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan lokal," jelas Dadan.

Dadan juga mencontohkan keragaman sumber karbohidrat di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat di Halmahera Barat yang lebih sering mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai pengganti nasi.

Begitu pula dengan masyarakat di wilayah yang terbiasa dengan jagung sebagai sumber karbohidrat utama.

"Keragaman pangan lokal ini sangat penting untuk diakomodasi dalam program makan bergizi. Karena tujuan utama BGN adalah memastikan standar gizi terpenuhi, bukan memaksakan satu jenis menu untuk seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan pendekatan ini, BGN berharap dapat mendukung kebutuhan gizi masyarakat Indonesia melalui potensi pangan lokal, termasuk pemanfaatan belalang dan serangga lainnya sebagai alternatif sumber protein yang bernutrisi tinggi.

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Namun, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

Hal tersebut diutarakan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahwa serangga termasuk dan bisa menjadi sumber protein.

"Isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," ujar dia, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Atas dasar itu, Dadan membuka peluang menjadikan serangga ke dalam menu program makan bergizi gratis untuk sejumlah daerah.

“Ya bisa saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata dia.

Dadan menilai, serangga menjadi alternatif menu dalam program makan bergizi gratis. Terlebih, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," ungkap dia.

Karena, jelas dia, bila di salah satu daerah banyak telur, maka telur mungkin menjadi mayoritas, yang banyak ikan, maka ikan yang mayoritas.

“Seperti itu lah. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu bisa saja terjadi dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional. Menurutnya, serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah.

Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal. “Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan, nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG. Lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

"Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah," kata Saleh, Kamis (16/1/2025).

Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?" kata dia.

Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

"Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG)."

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin (9/1/2025). Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan soal menu dalam MBG.

Apakah menu MBG sudah sesuai dengan kebutuhan gizi siswa? Menurut dosen gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh SK MKes beberapa di antaranya belum sesuai dengan pedoman Isi Piringku.

Isi Piringku adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai gizi seimbang. Isi Piringku juga memuat ajakan konsumsi delapan gelas air sehari, aktivitas fisik hingga mencuci tangan dengan sabun.

"Kemarin saya dapat kiriman contoh menu Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo. Jika dilihat sekilas, nampak belum memenuhi Isi Piringku. Tidak ada sayuran, lauk meski dengan protein hewani pun, secara kuantitas terlalu sedikit, begitupun buahnya. Secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari, dan secara kualitas pun masih belum sesuai," ujarnya dilansir dari laman Unair, Kamis (9/1/2025).

MBG Harusnya Beragam, Seimbang dan Aman

Lebih lanjut Lailatul mengatakan makan bergizi harus punya prinsip beragam, seimbang, aman dan sesuai kebutuhan. Isi menu MBG harus mencakup protein, lemak, vitamin, mineral hingga serat.

"Makan bergizi yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Baik karbohidrat, protein, lemak, dan terpenuhinya kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan air," katanya.

Mengapa Tak Ada Susu dalam Menu MBG?

Selain soal keseimbangan gizi dalam makanan di menu MBG, masyarakat juga mempertanyakan ketidakhadiran susu. Padahal susu punya kandungan kalsium, vitamin D, vitamin A, zat besi, dan protein.

Namun, Lailatul menilai fungsi susu bisa digantikan oleh makanan lain. Misalnya yogurt, keju, telur, dan lain-lain.

"Sebagai alternatif lain, perlu disiapkan misalnya produk olahan susu seperti yogurt atau keju, sumber nabati yang kaya kalsium. Seperti tempe, sayuran hijau, ataupun sumber hewani seperti ikan teri, sarden, telur, dan daging ayam," tuturnya.

Program MBG Perlu Dievaluasi secara Berkelanjutan

Lailatul berpendapat perlu adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap MBG. Evaluasi bisa melihat proses, input, output, dampak dan evaluasi keberlanjutan.

"Mulai dari jumlah siswa yang mendapatkan makanan apakah sudah sesuai dengan sasaran, kandungan gizi pada menu berdasarkan pedoman Isi Piringku. Kemudian tingkat penerimaan siswa terhadap rasa dan variasi makanan, kepuasaan guru, siswa, dan orang tua, dan tingkat keluhan terkait dengan distribusi makanan," urainya.

Lalu hal yang tak kalah penting adalah evaluasi mengenai kuantitas MBG. Perlu didata juga jumlah makanan termakan, terbuang, dan jumlah siswa yang makan.

Untuk melihat dampak MBG, menurut Lailatul ada tiga aspek yang bisa jadi komponen pengukuran yakni status gizi pada anak, prestasi akademik dan kesehatan serta kesadaran gizi.

Video: Susu Tak Wajib di Menu Makan Bergizi

Video: Susu Tak Wajib di Menu Makan Bergizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara mengenai susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta. Ia menyebut susu diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut hal ini dilakukan untuk menekan impor susu untuk Indonesia. Pihaknya ingin memperdayakan produk lokal.

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujarnya.

Ia mengatakan susu termasuk dalam anggaran makan bergizi gratis per siswa yang ditetapkan Rp10 ribu. Ia menyebut Badan Gizi Nasional juga melakukan kombinasi atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis.

"Termasuk, termasuk (susu ke anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan. Karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujarnya.

Ia mengatakan untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, maka sumber protein diganti dengan bahan yang lain. Termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, telur, dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah perdana melaksanakan program makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah hari ini. Kendati demikian, untuk wilayah Jakarta salah satunya di SD Angkasa 5 Halim tak ditemukan susu dalam menu.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor masih berada pada tahap simulasi.

“Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas,” ujar Muhaimin, seperti ditulis oleh Antara, Rabu (25/12/2024).

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dalam pernyataannya, Dadan menjelaskan bahwa menu makanan dalam program ini akan disesuaikan dengan kondisi lokal di masing-masing daerah.

Menurut Dadan, daun kelor memiliki kandungan kalsium yang dapat menggantikan susu, sementara telur ayam bisa memenuhi kebutuhan protein.

Menanggapi rencana tersebut, Muhaimin menyatakan keyakinannya bahwa Badan Gizi Nasional telah melakukan perhitungan nutrisi secara cermat.

Simulasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara seimbang.

“Tentu itu kewenangan Badan Gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses,” kata Muhaimin.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pengutamaan lokalitas bahan makanan dalam program MBG.

Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan UMKM setempat.

“Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin juga menyoroti pentingnya pertumbuhan peternakan susu di daerah sebagai upaya untuk menekan harga dan meningkatkan ketersediaan.

“Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya,” pungkasnya.