2 Bulan Permukiman di Jakut Kebanjiran, Warga Sebut Imbas Proyek Tol
Dua wilayah RT di Kecamatan Pademangan, Jakut, terendam banjir selama 2 bulan. Warga menduga banjir imbas puing proyek pembangunan tol menyumbat drainase. [260] url asal
#banjir #jabodetabek #pademangan #jakarta #banjir-akibat #peristiwa-banjir #miftah #yeti-s #protes #puing-puing #imbas #peristiwa #saluran-air #kelurahan-pademangan-barat #rw-11 #antara #puing #kebanjiran #drainase-warg
(detikFinance) 06/05/25 14:00
v/50579/
Jakarta - Dua wilayah rukun tetangga (RT) di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), terendam banjir selama 2 bulan terakhir. Warga menduga banjir imbas puing proyek pembangunan tol yang menyumbat drainase warga.
"Ada dua RT, yakni RT 01 dan RT 02, yang terdampak banjir," kata salah satu warga RT 01, Yeti S, dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).
Dua RT tersebut berlokasi di RW 11, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Banjir terjadi dengan ketinggian bervariasi.
Warga menduga banjir akibat pengerjaan proyek pembangunan tol Harbour Road II di Jalan RE Martadinata yang membuat saluran air mampet. Diduga banjir disebabkan puing-puing proyek pembangunan tol menumpuk di selokan, sehingga membuat saluran pembuangan warga menjadi tersumbat.
"Saluran air tersumbat dan membuat banjir," kata dia.
Peristiwa banjir itu telah dialami warga selama dua bulan. Warga mengaku sudah melakukan protes ke pengelola tol, tapi tak direspons.
"Tidak ada tanggapan, cuma janji-janji saja," ujar Yeti.
Warga lainnya, Miftah, mengaku banjir di kediamannya sering terjadi sejak setahun lalu atau saat dimulainya proyek pembangunan jalan tol. Dia mengatakan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakut sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir itu, salah satunya dengan menyedot air.
"Sudah satu tahun, kita menyedot, airnya ada lagi," kata Miftah.
Warga meminta pihak pengelola jalan tol merespons keluhan mereka karena, bila tidak ditanggapi dengan baik, akan menimbulkan kemarahan warga.
Sejumlah warga sempat melakukan unjuk rasa dengan menutup Jalan RE Martadinata pada Senin (5/5) sehingga membuat kemacetan di ruas jalan yang menghubungkan kawasan Ancol dengan Pluit Jakarta Utara.
(jbr/imk)
Protes Tetangga Bangun Rumah 'Numpang' Tembok Kita, Bisa Lapor ke Sini
Kehidupan bertetangga sering menimbulkan masalah, seperti pembangunan rumah yang merugikan. Laporkan ke BENAR-PKP melalui WhatsApp. [440] url asal
#bangun-rumah #pengaduan-konsumen #izin-pembangunan #kementerian-pkp #layanan-benar-pkp #numpang #protes-tetangga #izin-persetujuan #88888 #pemda #whatsapp #masyarakat #pkp #klik #tetangga #kawasan-permukiman #det
(detikFinance) 29/03/25 07:00
v/42176/
Jakarta - Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.
Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.
Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.
Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.
"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).
Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/abr)