Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berbincang bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025. Kegiatan ini membahas soal kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga backlog perumahan.

Fahri mengungkapkan pasar perumahan semakin besar. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan yang sebelumnya 9,9 juta kini tumbuh menjadi 15 juta.

"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta. Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak-Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan ada tiga mandat Kementerian PKP, yakni memberantas kemiskinan, menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat, serta kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan begitu, muncul Program 3 Juta Rumah yang telah dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia mengatakan perlu ada pola baru dalam program renovasi. Menurutnya, anggaran renovasi tahun ini sebesar Rp 900 miliar terlalu sedikit dibandingkan bunga FLPP sebesar Rp 28,8 triliun.

"Bahkan nanti di dalam modifikasinya, renovasi juga perlu dicari cara pembiayaan, Pak Nixon. Karena jangan renovasi yang cuma Rp 20 juta, Pak. Kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk. Teman-teman pengembang di daerah juga bisa terlibat," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan serapan kuota FLPP yang disebutkan tersisa sekitar 1.000 unit. Sebab, kuota FLPP kepada sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerjaan.

"Ada guru, ada ASN, ada TNI-POLRI. Nah, ini udah diplot, berarti teman-teman (pengembang) gelisah tinggal 1.000 (kuota FLPP) lebih. Berarti kita ini nggak usah bangun lagi ya sudah habis?" kata Jun.

Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rumah subsidi. Jika kuota FLPP dialokasikan khusus untuk sejumlah pekerjaan, dikhawatirkan membingungkan pasar dan masyarakat yang ingin mengambil rumah subsidi.

Ia pun berharap segmentasi 13 pekerjaan tidak sampai mengganggu bisnis perumahan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada serapan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan dalam kuartal pertama 2025, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sudah mencapai 53 ribu dari 220 ribu yang dianggarkan tahun ini. Ia memastikan masih ada sisa kuota yang perlu dipenuhi dalam sisa tahun 2025.

"Kuota itu masih tersedia dan silakan Bapak dan Ibu terus membangun rumah dan segera disegerakan untuk calon debitur meregistrasi ke SiKasep. Kemudian dari perbankan kita minta untuk menyegerakan juga memasukkan ke program eFLPP," katanya.

Terkait dengan segmentasi pekerjaan untuk kuota FLPP, menurutnya merupakan bentuk memberikan prioritas. Namun, ia mengatakan proses penyaluran tetap akan mengikuti alur yang sudah ada sela ini.

Sid menyebut seluruh masyarakat terbuka untuk mendapatkan rumah subsidi. Adapun pendapatannya first come first serve.

"Siapa yang masuk ke sistem terlebih dahulu, kami dari BP Tapera wajib untuk menyalurkan dana FLPP-nya," imbuhnya.

Kemudian, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai segmentasi profesi dalam penyaluran FLPP untuk memberi semangat profesi tertentu untuk memiliki rumah. Ia juga memastikan masih banyak kuota tersisa, sehingga pengembang tidak perlu khawatir.

"Kuotanya banyak 220 ribu dan dalam rapat beberapa kali dengan Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri PKP, Menteri BUMN. Beberapa kali saya ikut hadir juga disepakati akan ada potensi tambahan dengan instrumen tertentu. Jadi gak usah terlalu khawatir dulu," kata Nixon.

Nixon menyarankan agar pengembang tidak khawatir dan terus mengejar pembangunan dan pemasaran perumahan. Hal ini agar penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.

"Nanti kalau udah kepepet, kepepet kan paling-paling BTN akan bikinin skema tertentu gitu kan. Nah itu untuk jurus kepepet. Tapi biasanya kita jarang lakukan itu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk menggelar 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah'. Dalam acara ini turut hadir beberapa Menteri, Wakil Menteri, Lembaga Keuangan, Pengembang, hingga PLN guna membahas realisasi program perumahan rakyat era Presiden Prabowo ini.

Acara ini digelar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikProperti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba di lokasi pukul 10.18 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia masuk ke ballroom bersama dengan Ketua DPP REI Joko Suranto dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Nixon mengatakan ini adalah pertemuan kedua mereka dengan asosiasi pengembang. Pertemuan pertama diadakan pada bulan lalu.

Ada beberapa bahasan penting yang akan didiskusikan antara pengembang dengan pemerintah yang diundang hari ini. Mulai dari perizinan AMDAL, penyambungan listrik di rumah subsidi, ketersediaan air bersih yang kerap menjadi kendala saat akan melakukan akad rumah subsidi.

"Yang paling banyak dipertanyakan oleh temen-temen dan butuh edukasi pencerahan, terkait perizinan AMDAL. Ini masih menjadi pertanayaan. Hari ini kita menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, terkait penyambungan listrik ke rumah-rumah. Kemudian yang ketiga kita lihat, air. Tetapi kita ngga bisa kita hadirkan ESDM. Sehingga ini menjadi kendala, terutama rumah subsidi," kata Nixon dalam sambutannya.

Bahasan lainnya, yang akan diangkat pada sesi siang ke sore hari adalah seputar lokasi rumah subsidi yang semakin lama, semakin ke pinggiran, bukan di pusat kota. Kuota pembiayaan rumah subsidi juga akan turut masuk dalam bahasan sesi ini.

"Tentang ketersediaan kuota tentang pembiayaan rumah subsidi ini. Itu juga jadi pertanyaan temen-teman juga, tentang kuota. Nanti ada Pak Wamen (Keuangan) Suahasil di sesi sore tentang pembiayaan rumah subsidi ini," ujarnya.

Permasalahan mengenai SLIK OJK yang kerap menjadi penghambat calon pembeli rumah subsidi mengajukan KPR ke bank juga akan dicarikan solusinya.

"Izin pinjol yang disampaikan teman-teman terkait dengan SLIK OJK. Sehingga bahkan udah ada yang bilang ke saya, 30% aplikasi developer yang diajukan ke developer untuk beli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol," sebutnya.Se

Selain itu, akan ada bahasan mengenai Online Single Submission (OSS) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani.

Adapun dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya

Menanti Pamor Satgas Impor

Menanti Pamor Satgas Impor