KOMPAS.com - Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu lokasi rencana penataan kawasan pesisir.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono telah meninjau lokasi pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan Presiden Prabowo Subiantor menginginkan kawasan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," ujar Fahri dalam keterangannya dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Lanjut Wamen PKP itu, sebagai pulau terpadat di dunia, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin diharapkan akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat.

Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki 1.032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," pungkas Fahri.

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP) siap berkolaborasi menggali potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun kolaborasi antara dua kementerian ini terlihat melalui kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah ke sejumlah lokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (19/2) kemarin.

Trenggono dan Fahri Hamzah meninjau lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Keduanya berdialog dengan masyarakat nelayan dan meminta dukungan untuk merevitalisasi tambak udang seluas 800 hektare, yang kini masih menjadi tambak tradisional dan lahan belum terpakai. Dalam revitalisasi nanti, Kementerian PKP akan mendukung revitalisasi tambak udang melalui penataan rumah para nelayan tambak di lokasi PSN.

"Kami akan merevitalisasi tambak udang, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Nanti Pak Fahri yang akan menata pemukiman masyarakat nelayan tambak," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Selanjutnya, Trenggono dan Fahri berkunjung ke lokasi budidaya lobster modern yang dikelola pihak swasta dengan para tenaga ahli budidaya dari Vietnam.

"Saya optimis budidaya lobster di Sumbawa ini bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, bisa memenuhi permintaan lobster di dalam dan luar negeri. Serta bisa meningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari budidaya lobster," ungkapnya.

Trenggono menyebut pihaknya akan membangun kampung nelayan Pulau Bungin menjadi modern. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Adapun fasilitasnya yaitu sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan, dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

"Kami akan bangun kampung bungin modern, abis nangkap langsung dijual disini, kami akan kirim tim untuk menindaklanjutinya. Pak Fahri juga akan menata pemukiman masyarakat nelayan yang merupakan terpadat di dunia ini," ungkapnya.

Tidak hanya melihat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saja, Trenggono dan Fahri juga meninjau SMK Negeri 1 Alas yang memiliki jurusan Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menyatakan siap mendukung rencana pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembangunan Politeknik. Apalagi dengan melihat mayoritas masyarakat pulau Sumbawa adalah masyarakat pesisir.

Sementara itu, Fahri menilai daerah Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, baik sumber daya alam maupun manusianya. Kedatangannya bersama Trenggono, kata dia, bertujuan untuk menata potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kapasitas ekologi dan usaha. Sedangkan Kementerian PKP akan mengurusi pemukimannya.

"Kami datang ke sini karena pak Presiden Prabowo prihatin, yaitu protein dari nelayan tapi pemukiman tidak layak. Dengan sinergi ini, kami yakin bukan hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," jelasnya.

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi