Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama dengan berbagai mitra BUMN, termasuk Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) untuk Program 3 Juta Rumah. Nantinya, Perum Perumnas akan menyiapkan 1.575 hektare (Ha) lahan untuk pembangunan hunian.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pihaknya tak hanya bermitra dengan BUMN saja untuk program tersebut, tetapi juga menggandeng swasta. Hal ini untuk menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/3/2025).

Untuk itu, Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perum Perumnas juga diharapkan bisa membantu pemerintah agar ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan melalui sektor perumahan.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satunya kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk pembangunan rumah untuk masyarakat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower yang terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik (anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," tutur Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas, yaitu pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

BUMN akan menyiapkan 792 hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah. Di atas lahan 792 hektare tersebut akan dibangun 123.000 rumah.

Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

"Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita mappingkan ini bisa dipercepat. Kurang lebih 123.000 rumah yang bisa dilakukan percepatannya," ujar Erick

Erick mengatakan dari total luasan lahan tersebut, ada lima lahan yang sudah dipastikan statusnya jelas. Artinya tidak ada masalah hukum, administratif, atau teknis yang menghambat pembangunan nantinya.

"Nah lalu ada 5 yang kita clean and clear, yang nanti kita akan dorong dan akan ditinjau. Nanti saya sudah tunjuk PMO dari Perumnas, untuk 1-2 hari ke depan, untuk langsung dilihat," katanya.

Di sisi lain, Erick meminta adanya payung hukum yang jelas terkait kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dalam pembangunan tersebut.

"Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting," katanya.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menambahkan 792 hektare lahan tersebut sebagian besar merupakan milik Perumnas. Sementara 5 lokasi merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ia menyampaikan, 5 lahan tersebut berada di Pulo Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan. Kemudian akan ada revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development (TOD)," katanya.

Pembagian program makan bergizi gratis (MBG) ke sekolah-sekolah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, belum merata. Masih ada sekolah yang belum menerima makan bergizi gratis.

Pantauan CNNIndonesia.com di Kompleks Pendidikan Jalan Komarudin Lama, Pulo Gebang, Rabu (8/1), sekolah yang belum dapat MBG yaitu SDN Pulo Gebang 08 dan 09. Padahal, sekolah lainnya yang berdekatan dengan dua sekolah itu sudah dapat paket MBG.

Di kompleks itu, ada SMAN 11, SMPN 138, Kompleks SDN Pulo Gebang 08 dan 09, dan Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07.

Letak sekolah-sekolah itu berderet sepanjang jalan. Jarak pintu masuk SMAN 11 dengan Kompleks SDN 08 dan 09 hanya berkisar 100 meter.

"Belum dapat," kata salah seorang murid SDN 09 yang ditemui di depan sekolah.

Senada, salah seorang murid SDN 08 juga mengaku belum mendapatkan paket MBG dari pemerintah.

Berdasarkan pantauan, mobil SPPG Pulo Gebang datang dua kali ke kompleks sekolah itu. Kedatangan pertama sekitar Pukul 09.15 WIB dan kedatangan kedua pada 14.16 WIB.

SMPN 138, SMAN 11, SDN Pulo Gebang 06 dan 07 menjadi penerima manfaat program ini.

Mereka masuk dalam daftar 'Jadwal Pengantaran Makanan Bergizi Gratis SPPG Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur'.

Adapun program makan bergizi gratis resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Program ini jadi andalan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk tahun 2025, pemerintah menganggarkan duit sebesar Rp71 triliun untuk bagi-bagi makan bergizi gratis.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat menyentuh 3 juta orang hingga Maret 2025 dan jadi 15 juta hingga akhir tahun nanti.