JAKARTA, KOMPAS.com - Muncul dugaan pungutan liar yang mengatasnamakan program makanan bergizi gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar (SD) di Ciledug, Kota Tangerang.

Dalam foto yang diunggah di Instagram @info_ciledug, para wali murid diduga diminta membayar uang senilai Rp 10.000 kepada pihak sekolah untuk keperluan membeli wadah makan bergizi gratis.

Wadah itu disebut akan dibeli pihak sekolah dan dibedakan warnanya sesuai tingkatan kelas.

Permintaan iuran tersebut diduga dilakukan melalui grup WhatsApp antara guru dan wali murid.

Menurut tangkapan layar yang diunggah ke media sosial, para guru meminta wali murid mengumpulkan uang tersebut ke pihak sekolah paling lambat 15 Januari 2025.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte tak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, program makan bergizi gratis dikelola sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya enggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh BGN. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas," ucap Philips usai meninjau program MBG di SLBN 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ia menerangkan, program yang baru berjalan sekitar dua minggu ini masih menjadi fokus utama pemerintah. Masih diperlukan berbagai evaluasi terkait program ini.

Oleh karenanya, kata Philips, pihaknya belum dapat menindaklanjuti kabar atau informasi yang beredar di media sosial.

“Menjalankan program yang sudah fix saja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian,” ujar Philips.

“Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Philips meminta masyarakat terus waspada dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti perkembangan program pemerintah agar tidak termakan informasi dari pihak tidak bertanggung jawab.

"Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional," jelas Philips.

Jakarta: Viral di media sosial sekolah melakukan pungutan untuk membeli alat makan atas nama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebut pungutan tersebut di luar pengetahuan pihaknya.

“Itu pungutan dalam jumlah tertentu untuk alat makan itu di luar pengetahuan kami,” ujar Mu’ti dalam Taklimat Media Akhir Tahun 2024 di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

Ia menegaskan pungutan tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan di Kemendikdasmen. Mu'ti meneybut pelaksana program MBG ada di Badan Gizi Nasional (BGN).
Mu'ti menuturkan BGN memiliki cakupan tugas yang sangat luas. Program MBG tidak hanya menyasar siswa, tapi juga ibu hamil dan menyusui.

Menurutnya, Kemendikdasmen hanya sebagai mitra dalam pelaksanaan program di sekolah. Pihaknya akan turut membantu persiapan program MBG di sekolah.

“Tapi karena pelaksanaan di sekolah atau satuan pendidikan, maka kami telah menyiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan itu,” ujar dia.

Sebelumnya, isu pungutan biaya alat makan di sekolah viral di media sosial. Terdapat video menunjukkan orang tua wajib membeli kotak makan sebanyak 2 unit per siswa seharga Rp60 ribu.

(REN)