BOYOLALI, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa masyarakat menyambut positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu bulan.

Dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, pada Senin (3/2/2025), Qodari menyatakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto agar program ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo itu punya optimisme yang luar biasa dan punya harapan yang luar biasa terhadap makan bergizi gratis ini. Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus," kata dia.

Tantangan progam makan bergizi gratis di Indonesia

KOMPAS.com/Labib Zamani Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/2/2025).

"Saya pribadi mendapatkan laporan-laporan di beberapa tempat kita ompreng yang sudah selesai anak-anak makan dibuka mau dicuci di dalamnya ada ucapan-ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo," kata dia.

"Dan Pak Prabowo sebetulnya tahu dan mengatakan bahwa jangan terima kasih kepada beliau. Itu kebesaran hati seorang Pak Prabowo. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa ini kata Pak Prabowo," imbuhnya.

Intan Afrida Rafni Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis hari kelima, ada makaroni bolognese dengan harga Rp 10.000 per porsi. Makanan dari prgram Makan Bergizi Gratis disebut sad food dan mirip makanan penjara.

Meskipun masyarakat menyambut baik program ini, Qodari menyadari tantangan yang dihadapi pemerintah untuk merealisasikan MBG bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Sambutan sangat luar biasa. Tantangan adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Qodari menjelaskan bahwa program MBG ditargetkan dapat memenuhi 83 juta orang pada 2029.

Namun, dengan adanya penghematan anggaran, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan agar program ini dapat menjangkau 83 juta penerima dalam waktu satu tahun.

"Tadinya MBG ini sekitar hampir 83 juta penerima itu kan 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN menemukan anggaran yang bisa dipakai untuk MBG ini dalam waktu satu tahun bisa diselesaikan," ujarnya.

Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan sekitar 28.000 dapur SPPG, dengan asumsi satu SPPG dapat menyediakan 3.000 porsi MBG.

Namun, jika dapur SPPG mampu memenuhi 6.000 porsi makanan seperti di Gagaksipat, Boyolali, maka jumlah SPPG yang dibutuhkan akan berkurang menjadi sekitar 15.000.

"Tantangannya adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Yang misal SPPG hanya 3.000 berarti sekitar 28.000 SPPG. Nah, misalnya kalau di tempat ini 6.000 sekitar 15.000 SPPG. Jadi saya kira tantangannya di sana," ungkap dia.

Lebih lanjut, Qodari menekankan perlunya dukungan dari berbagai kalangan agar pelaksanaan program MBG di Indonesia berjalan lancar.

"Karena gagasan besar ini bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan di lapangan dalam konteks Indonesia yang begitu luas dan penerima yang begitu banyak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan contoh yang bagus dengan semangat dan gotong royong berbagai kalangan," tutup Qodari.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Boyolali. Qodari mengungkap hasil evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berjalan.

Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Selain itu, dia juga meninjau ke SMAN 1 Ngemplak.

"Jadi ini dua tempat, dua SPPG masing-masing ini bisa (melayani) 6.000 (porsi). Kalau saya pribadi melihat tempat ini adalah tempat yang ideal untuk menjadi percontohan bagi SPPG di Indonesia," ujar Qodari kepada para wartawan usai meninjau SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, untuk di beberapa daerah kondisinya perlu penyesuaian. Karena SPPG Gagaksipat ini dibangun dari awal atau dari tanah kosong.

"Mungkin nanti Pak Puspo (pengelola SPPG Gagaksipat) bagaimana nanti kalau ada bangunannya kriterianya seperti apa, yang tetap bisa memenuhi syarat," jelasnya.

Qodari mengemukakan, SPPG di Gagaksipat ini sangat ideal sebagai dapur. Misalnya untuk bahan makanan ruangnya berbeda atau dipisahkan. Dapur dan alat-alat masaknya juga didesain sedemikian rupa. Lantainya juga dibangun tanpa adanya nat atau sela pertemuan antar keramik dan tidak ada lekukan yang berpotensi menyimpan bakteri.

"Karena itulah tidak mengherankan kalau nanti produk makanan bergizi gratis dari tempat ini adalah produk berkualitas, dalam pengertian bahan bagus, gizi cukup, kemudian bersih juga," imbuh dia.

Tak hanya harus sesuai standar, makanan yang disalurkan juga harus enak.

"Bahwa makanan itu harus standar dan enak. Ini harus diingat oleh MBG. Bahwa makanan itu juga harus enak, kasihan anak-anak kalau dikasih makanan tidak enak," sambungnya.

Ditanya terkait evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berlalu, Qodari menilai program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, dia bilang terdapat penerima makan gratis yang diam-diam menyampaikan rasa terima kasih untuk Prabowo.

"Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus. Saya juga dapat laporan dari beberapa tempat ketika empreng (Tempat makan) itu dibuka ketika mau dicuci, itu di dalamnya ada ucapan-ucapan terimakasih kepada Pak Prabowo," katanya.

"Sambutan luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Tadinya MBG ini kan sekitar hampir 83 juta penerima itu kan (sampai) pada 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN, menemukan dalam tanda kutip ya, anggaran yang bisa dipakai untuk MBG dalam satu tahun bisa diselesaikan," ucap Qodari.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Jika satu SPPG untuk 3.000 penerima, maka dibutuhkan 28 ribu SPPG. Hingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai.

Berdasarkan data BGN, lanjut dia, hingga akhir Januari 2025 kemarin ada sekitar 240 SPPB. Melayani sekitar 600 ribu penerima.

Sementara itu pengelola SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, mengatakan pihaknya memiliki dua dapur untuk mencukupi total 12 ribu penerima setiap hari. Pasokan bahan baku juga diambilkan dari produksi lokal.

"Sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi saja kepada pemerintah, untuk membantu kelancaran (program MBG). Mudah-mudahan diterima dan Di dapur yang dikelolanya ini melibatkan 70 karyawan setiap outlet menjadi contoh juga bisa," kata Puspo Wardoyo.

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

"Kalau langsung serentak seluruh Indonesia, nanti kalau ada masalah tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi kalau bertahap, berproses, InsyaAllah nanti masalah-masalah itu sudah selesai ketika skalanya sudah nasional atau maksimal," katanya.

Untuk target penerima MBG hingga akhir Desember 2025, kata dia, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai "leading sector".

"Tapi informasi yang kami dapatkan hingga akhir 2025 mencapai 15 juta dan bertahap sampai 2029 sekitar 83 juta," katanya.

Dia berharap dengan pemberian MBG itu, maka kualitas gizi anak-anak menjadi meningkat, belajarnya juga semangat, ekonomi juga berkembang sehingga generasi menuju 2045 itu betul-betul akan berkualitas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria menuturkan secara nasional hari ini ada 600.000 anak menerima manfaat dari makan bergizi gratis.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun penghematan.

"Nah harapan dari Presiden adalah kalau kita berhemat di tahun 2025, korupsi dicegah, judi online dicegah, penyelundupan dicegah. Maka pada 2026 nanti akan lebih banyak lagi menerima manfaat dari makan bergizi gratis," kata dia.

Program MBG ini merupakan program pertama sejak Indonesia merdeka. "Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Targetnya di 2029, kata dia, hampir 83 juta masyarakat itu bisa mendapatkan MBG.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) berusaha mencari lahan kosong dan gratis. Ia mengungkapkan telah mendapatkan 1.000 hektare di Banten dari lahan sitaan milik koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Nantinya pembangunan perumahan ini akan memakai konsep gotong royong. Di mana semua orang boleh memberikan tanahnya atau hanya membantu pembangunannya atau keduanya, tidak masalah. Ara pun sudah melakukan hal tersebut. Tanah perusahaannya seluas 2,5 hektar di Tangerang disumbangkan sebagai lokasi pembangunan rumah MBR. Pembangunannya akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengakui dirinya menyumbang tanahnya yang ada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Qodari mengaku tergerak untuk ikut menyumbang tanah ketika melihat Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah lebih dulu memberikan tanahnya secara cuma-cuma.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa dirinya ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau juga mengimbau ya mereka-mereka yang punya tanah ya, kalau mau menyumbang, untuk menyumbang. Pak Ara sudah memulai dengan menyumbangkan tanah di Tangerang. Ya saya merasa tergeraklah untuk ikut menyumbang juga, kebetulan kan kampung halaman saya kan salah satunya Palangka Raya, dan ada tanah di sana," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Qodari menjelaskan, Menteri Perumahan memiliki cara lain dalam mencari tanah untuk program rumah ini.

Sebab, tanah merupakan salah satu masalah dalam pembangunan rumah, di mana biasanya harga tanah mahal.

"Ada tanah yang diambil dari mantan koruptor, ada yang tanah-tanah yang belum termanfaatkan mungkin milik negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.