Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berfokus menjalankan empat program percepatan (Quick Win)yang meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.

"Kita sudah menandatangani beberapa memorandum of understanding (MoU), MoU ini semua terkait dengan empat Quick Win Kadin. Pertama adalah mendukung makan bergizi gratis, karena kita merasa niat dan tujuan daripada program ini sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat luas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian Kadin berpartisipasi untuk membangun proyek percontohan, sebelum 17 Agustus, supaya bisa ikut membuat dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berikutnya adalah PKG di mana Kadin melihat bahwa program ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan serta ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif.

"Ketiga yakni program perumahan layak huni dan terjangkau, kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah program tenaga kerja migran. Kadin merasa tenaga kerja migran adalah ekspatriat dan pahlawan devisa negara sehingga Kadin melihat ada 1,5 juta backlog tenaga kerja yang masih dilatih terutama perawat dan pelayan.

"Dan ini kita melihat suatu hal yang ingin kita fokuskan dalam waktu singkat," ujar Anindya.

Sebelumnya disampaikan, pihaknya siap mendukung program MBG dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025.

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membantu pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) sebelum 17 Agustus 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta memperkuat sektor pertanian dan pangan.

"Jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan," ujar dia dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menambahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyatakan keterbukaannya terhadap keterlibatan Kadin dalam program ini.

"Dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka dan nanti jam 15.30 WIB kita akan tanda tangan dengan beberapa kementerian terkait, baik Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga Kementerian Pertanian," katanya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang menargetkan pembangunan 30 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Anindya juga menyoroti pemerintah telah meningkatkan anggaran program ini dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Oleh karena itu, Kadin menilai penting untuk berpartisipasi secara aktif guna memastikan program ini berjalan dengan baik dan transparan.

Anindya menekankan MBG tidak hanya berfokus pada pembangunan dapur semata, namun juga pada hilirisasi sektor pertanian.

"Yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi," katanya.

Kadin telah berdiskusi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan membuka peluang partisipasi dalam delapan komoditas pangan utama, termasuk cabai, kacang mete, minyak sawit, ternak ayam, serta perikanan.

Selain MBG, Kadin juga menyiapkan tiga program quick win lainnya.

Program pertama adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama melalui puskesmas, sekolah, dan klinik yang ada di perusahaan.

Anindya berharap kesehatan yang dikumpulkan dari pemeriksaan ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan kesehatan nasional.

"Dengan CKG, data akan terkumpul dan kita bisa berbakti bukan saja dari puskesmas dan sekolah, tapi juga dengan klinik-klinik yang ada di perusahaan kita," kata Anindya.

Program kedua adalah pembangunan rumah layak huni dan terjangkau. Anindya mengatakan Kadin telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN yang memiliki lahan, untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Model pembangunan yang ditawarkan mencakup renovasi rumah yang sudah ada serta pembangunan rumah baru yang terjangkau. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

Program ketiga adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja migran Indonesia.

Saat ini, lanjut Anindya, Indonesia memiliki sekitar 5 juta tenaga kerja migran yang menyumbang Rp225 triliun atau sekitar US$15 juta ke perekonomian nasional.

Mayoritas dari mereka bekerja sebagai pekerja domestik, sementara permintaan di sektor lain seperti perawat, pekerja di sektor perhotelan, dan kru kapal pesiar terus meningkat.

"Saya mengajak teman-teman di Kadin, fokuslah di pelatihan, bantu. Bikin 100 (dapur) dulu, silakan sebelum 17 Agustus," ujar Anindya.