Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadan. Namun menunya akan disesuaikan sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka puasa bagi penerima makanan bergizi gratis yang berpuasa.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seusai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti dilansir Antara, Jumat (24/1/2025).

Dadan mengatakan jenis makanan yang diberikan juga bergantung pada satuan pendidikannya. Dia mencontohkan satuan pelayanan makanan bergizi di pesantren akan berada di pesantren sehingga makanan dapat disajikan saat berbuka.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengawasan makan bergizi gratis. Menurutnya, keterlibatan BPOM sangat penting karena masifnya kegiatan tersebut.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan terdapat empat aspek yang diutamakan dalam makan bergizi gratis, di antaranya ialah kebersihan dan keamanan pangan yang menjadi ranah otoritas BPOM. Dia mengatakan BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya keracunan pangan.

Dia menyebutkan makan bergizi gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, menurut dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," sambungnya.

Dia mengatakan program tersebut juga ditargetkan memberi dampak perekonomian positif di daerah-daerah. Dia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp 8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85% uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5% untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini