dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak

Jakarta (ANTARA) - Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut," kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," kata dia

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

"Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak," kata dia.

Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

Surat itu, ia tulis menggunakan pensil di secarik kertas buku tulis yang berisikan keluhan terhadap aroma sampah yang menyengat hingga masuk ke dalam rumahnya. Kondisi ini membuat Kefas menjadi tidak doyan makan.

"Bapak, hari ini bau sampah sampai Kefas enggak doyan makan," kata yang tertulis di surat tersebut.

Kemudian, ia juga meminta agar tempat sampah RDF Rorotan tak berada di dekat rumahnya lagi.

"Tempat sampah jangan di situ, buang jauh-jauh. Terima kasih, dari Kefas," sambung surat itu.

Surat itu difoto oleh orangtua Kefas dan dikirim ke Wahyu sebagai ketua RT setempat.

RDF Plant Jakarta di Rorotan dapat menghasilkan produk Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar serpihan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara pada industri semen.

Dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari, fasilitas tersebut mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari.

Adapun residu dari hasil pengolahan sampah ini berbentuk kepingan-kepingan kaleng, kayu, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama kepala daerah dan wakilnya dari seluruh Indonesia di halaman tengah antara Istana Kepresidenen, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai walikota, sebagai wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah tersebut.

Sebelum dilantik, Pramono dan Rano sempat berkampanye mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah DKI Jakarta saat dirinya menjadi gubernur dan wakil gubernur kelak, termasuk di bidang permukiman. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan banyak permukiman kumuh. Maka dari itu, pihaknya akan menata kawasan kumuh yang ada di Jakarta.

Pada debat ketiga Pilkada Jakarta, Minggu (17/11/2024), Pramono dan Rano menyatakan akan membangun hunian layak huni di atas tanah BUMD. Hunian tersebut juga akan dibuat terjangkau agar bisa dipakai oleh warga Jakarta.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya saat itu.

Buat Bangunan Mixed-Use

Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan kantor pemerintahan dan sekolah menjadi hunian vertikal atau dibuat menjadi bangunan mixed-use.

"Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas menjadi mixed use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret di Jakarta Selatan di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektare. Muridnya hanya 120 (orang), rata-rata mereka jam 3 (atau) jam 4 sudah nggak ada kegiatan," ujarnya.

Pramono menjelaskan, konsepnya sejumlah lantai akan memiliki fungsinya sendiri. Sebagai contoh bangunan terdiri dari lima lantai, tiga lantai pertama digunakan sebagai sekolah. Sekolah tersebut akan diberikan fasilitas lebih lengkap, seperti ada lapangan olahraga.

Sementara itu, pada dua lantai di atasnya akan digunakan sebagai ruang kerja atau co-working space. Lalu, akan ditambahkan sejumlah lantai di atasnya sebagai hunian.

"Karena daerah sana adalah daerah premium, tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah kita bisa gunakan untuk itu," tuturnya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di Jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Rano Karno menilai, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.

Siapkan Insentif buat Pengembang Kawasan TOD

Pada Kamis (7/11/2024) lalu dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang bertajuk Jakarta menuju Kota Global Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat di Jakarta, Pramono mengatakan ke depannya kawasan transit oriented development (TOD) baru di Jakarta akan terbentuk. Salah satunya di Ancol, Jakarta Utara.

"Kalau itu (pertambahan TOD) dengan sendirinya pasti akan bertambah karena di Jakarta itu dengan cepat bertambah. Termasuk kalau nanti, MRT-nya sudah sampai Ancol, pasti di sekitar Monas, Istana, akan ada TOD baru," ujarnya kala itu.

Untuk mendukung pengembangan kawasan TOD, Pramono akan memberikan insentif kepada pengembang.

"Harus ada privilege yang diberikan kepada para pengembang yang ingin membangun di tempat TOD tadi. Yang kedua adalah peningkatan kepadatan bangunan atau yang sering kita sebutkan FAR (floor area ratio) ini yang seringkali juga jadi problem kita," ungkapnya.

Siapkan DP-KPR Murah

Pramono juga sempat mengatakan akan memberikan subsidi uang muka, insentif pajak, hingga keringanan KPR. Hal itu untuk mengatasi masyarakat yang kesulitan membeli rumah.

Skema untuk DP rumah murah, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Bank DKI. Namun, subsidi ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma.

"Ada hal yang memang harus dibantu down payment-nya oleh pemerintah. Harus ada skema yang dibuat untuk itu. Apakah untuk Gen Z dan milenial terutama yang mau married (menikah). Tapi apa pun nggak bisa kemudian diberikan secara gratis dan cuma-cuma nggak bisa. Tetap harus ada sistem perbankan yang mengatur itu," jelasnya.

KPR subsidi juga serupa, ia akan membuat skema lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Bank DKI. Ia memastikan KPR ini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat terutama Gen Z dan yang akan menikah atau pemilik rumah pertama.

"Mudah-mudahan Bank DKI bisa bantu. Dengan KPR yang lebih rendah pasti orang lebih tertarik. Saya tidak mau menjanjikan gratis," tuturnya.

Benahi Sanitasi di Permukiman Padat Jakarta

Dikutip dari detikNews, Rano Karno sempat mengatakan pihaknya akan mengatasi permasalahan sanitasi di permukiman padat. Ia mengungkapkan, masih ada kebiasaan warga yang buang air besar sembarangan atau modol di kebon alias dolbon.

"Maaf ya, di Jakarta itu masih ada yang 'dolbon' lho, jadi memang sanitasi Jakarta nih harus dibenahi, ada di beberapa tempat," ujar Rano di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, ia menyebut persoalan sanitasi menjadi perhatian penting pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Untuk itu, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Video: Pramono Bakal Perbaiki KJP-Putihkan Ijazah Tertahan di 100 Hari Kerja

Video: Pramono Bakal Perbaiki KJP-Putihkan Ijazah Tertahan di 100 Hari Kerja

Debat ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta telah selesai dilakukan dengan tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim. Salah satu topik yang kerap disinggung dalam acara tersebut terkait dengan permukiman.

Cagub DKI Jakarta Nomor Urut 03, Pramono Anung membuka debat dengan menyatakan komitmen untuk menata kawasan kumuh di Jakarta. Kawasan kumuh ini menurutnya jadi gambaran ada disparitas sosial yang terjadi di Jakarta.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, Gatot Subroto saja. Setelah hampir 2,5 bulan berkeliling Jakarta, kami mendapati 445 RW kampung kumuh," ujar Pramono, membuka debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan, Minggu (17/11/2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di permukiman Jakarta, paslon Pramono-Rano memiliki beberapa cara yang akan dilakukan. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan beberapa kawasan kumuh, seperti di Tanah Tinggi, Kampung Bayam, hingga Tambora. Di sana, dia mendapati sanitasi yang buruk dan hunian tidak layak.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tak hanya akan menata kampung kumuh tersebut sekaligus menyediakan hunian layak dan terjangkau.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Permasalahan sampah di Jakarta memang tidak ada habisnya. Menurut Cawagub No. 03, Rano Karno, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.