Pengembang mengeluhkan Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan progres. Hal ini menimbulkan keraguan terkait kemungkinan target program tersebut dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat bisa diwujudkan. Pihaknya pun sedang berupaya untuk mendapatkan dana tambahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat program ini.

"Kita berdoa, berusaha, berkolaborasi. Seperti hari ini dukungannya luar biasa. Kita kan berusaha bekerja. FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ujar Ara usai melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Kita nggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya. Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu," tuturnya

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan tersebut tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Lalu, 70 ribu kuota FLPP sudah dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah. Ara menyebutkan dirinya akan mulai menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada Selasa (25/3) mendatang.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kuota FLPP mengungkapkan tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah FLPP yang tersalurkan. Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah mengutarakan bahwa para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian PKP dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima keluhan dari lima ketua umum asosiasi pengembang terkait industri properti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Para anggota dewan itu turut memahami keresahan para pengembang, terutama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

Anggota BAM DPR RI Harris Turino dari fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan pihaknya bingung dengan langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan program itu. Menurutnya, ada informasi simpang siur terkait regulasi, target pembangunan, dan sumber pembiayaan di bidang perumahan.

"Tiga juta rumah itu hal yang nggak mungkin dilakukan. Tiga juta rumah itu dari mana kalau dibagi tadi 18 ribu pengembang, nggak akan selesai setahun. Apalagi awalnya gratis itu," ujar Harris di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia pun mengatakan pihaknya akan melihat dan membicarakan terkait hal tersebut. Lalu, ia juga berpikir tentang langkah yang bisa diperbuat BAM DPR RI untuk membantu menangani keluhan pengembang.

Senada dengan itu, Anggota BAM DPR RI Siti Munawaroh memahami dan akan berusaha mencari jalan keluar. Sebab, pengembang ingin memberikan pelayanan terbaik buat kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah aspirasi yang tidak boleh didiamkan, artinya tentu kita perlu ada perjuangkan dan komunikasikan yang tentu tidak bisa secara tiba-tiba langsung kita memberikan solusinya karena ini berkaitan dengan tidak hanya developer," kata Siti.

Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS mengaku memahami keprihatinan para pengembang. Ia menyebut perumahan yang nyaman dan manusiawi merupakan dasar untuk menciptakan masyarakat yang produktif serta kohesi sosial.

"Kalau kemudian perumahan menjadi salah satu asta cita presiden Prabowo Subianto ya seharusnya ini didukung oleh kementerian lembaga yang memang dibentuk atau ditunjuk appointed untuk bisa menyukseskan (program)," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan perumahan yang terjangkau merupakan investasi terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyarankan agar ada inovasi kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah perumahan saat ini.

"Mudah-mudahan RDPU ini menjadi jalan bagi kita bisa memperbaiki situasi kebijakan, kelembagaan, dan juga pembiayaan perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua BAM DPR RI Cellica Nurrachadiana mengingatkan persoalan pengembang nakal perlu diatasi. Pihaknya menyadari perumahan adalah persoalan yang serius karena menyangkut kebutuhan papan masyarakat.

"Oknum tiba-tiba kabur akan menjadi beban pemerintah kita harus sikapi bersama siapa tau ada oknum," katanya.

Kemudian, Anggota BAM DPR RI Slamet Aryadi juga menyebutkan pemerintah yang terkesan menyudutkan pengembang, sebenarnya mengancam oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagai langkah melindungi masyarakat.

"Ancaman untuk pengembang nakal tujuannya apa? Tujuannya pemerintah ingin melindungi masyarakatnya agar tidak mendapatkan perumahan yang sifatnya subsidi yang asal-asal," katanya.

Wakil Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan kejadian pengembang yang perumahannya diperiksa kondisinya oleh pihak kepolisian itu sebenarnya tidak diperkenankan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dilakukan kalau ada laporan dari konsumen.

"Setahu saya konsumen yang membeli rumah dari pengembang tentu punya klausul-klausul jual beli. Ada nggak yang dilanggar? Kalau ada perdata atau pidana. Apakah ada unsur pidana, nah baru di situ lah kemudian aparat hukum bisa bertindak," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyarankan agar pengembang menjalankan regulasi yang sudah ada, yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Dengan begitu, lebih banyak rumah bisa dibangun untuk masyarakat.

Sebelumnya, lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, selama tiga bulan terakhir dinilai belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi 5 bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan rencana rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi sejuta rumah yang diguyurkan oleh pemerintah Qatar guna mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal dieksekusi oleh kontraktor asal China.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan bahwa hal itu sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

“Qatar mereka membangun sejuta di kota, dan mereka harap yang jadi main contractor [kontraktor utama] itu dari China,” tuturnya saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/2/2025).

Joko menyebut, keputusan itu diminta Qatar lantaran mereka telah memiliki pengalaman yang baik usai bekerja sama dengan kontraktor China kala menggarap proyek persiapan piala dunia Qatar.

Namun demikian, Joko menyebut pengerjaan investasi itu tak sepenuhnya bakal dikerjakan oleh asing saja. Nantinya, korporasi nasional bakal digaet untuk menjadi sub-kontraktor.

“REI [juga dilibatkan] kami bisa usulkan ambil di blok mana sendiri juga jadi tak dipotong mereka sendiri. Hanya saja main contractor China kita ada di posisi subkontraktor,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, komitmen kerja sama investasi antara Qatar dan Indonesia membangun 1 juta rumah itu telah diteken pada awal Januari 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program ini, pemerintah akan membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Langkah tersebut untuk mengatasi angka backlog perumahan di Indonesia.

Lantas, apa saja upaya yang telah sudah dilakukan pemerintah setahun ini? Simak rangkumannya berikut ini.

Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Jika Menjadi Presiden

Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden mengatakan ingin membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah.

"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan," kata Prabowo dalam debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Minggu (4/2/2024).

Kata Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Menanggapi janji Prabowo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, program itu bisa saja dilakukan selama 5 tahun ke depan apabila Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, program tersebut merupakan lanjutan dari program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bisa, sangat bisa. Artinya program ini berkesinambungan, kelanjutan dari program satu juta rumah," tuturnya ketika dihubungi detikProperti, Senin (5/2/2024).

"Untuk tiga juta rumah yang penting polanya saja yang jelas. Artinya gini, sebenarnya pemerintah itu kan sudah banyak membangunnya bermacam-macam jenis rumah yang akan dibangun, ada produk pemerintah, swadaya, atau bedah rumah dan lain sebagainya. Itu kan kalau dihitung juga besar, nah saya pikir kalau program untuk rumah perkotaan, desa, saya pikir bisa, masuk akal," lanjutnya.

Usulan Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung program kerja pasangan calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hendak membangun 3 juta rumah selama menjabat.

Joko mengatakan untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan program Prabowo-Gibran, mereka perlu menggunakan cara yang tidak biasa.

"Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu,REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Perbankan Bahas Cara Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah mengkaji program usulan Calon Presiden Prabowo Subianto tentang penyediaan 3 Juta Rumah. Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah perihal pembiayaan program tersebut yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung keTapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itudiskusinya akan dijalani lagi," tutur Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupuludikutip pada Kamis (7/3/2024).

Kata Basuki soal Program 3 Juta Rumah

Basuki Hadimuljono ketika masih menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons program 3 juta rumah yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Basuki menyebut hal itu bisa saja dilakukan, namun belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak.

"Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Pengembang Usulkan Cara Bangun 3 Juta Rumah

Joko Suranto mengaku siap memberi dukungan dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun 2025. Menurutnya, usaha pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif.

Joko menyebut REI mendorong dilakukannya 'rekayasa' pembiayaan perumahan untuk menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Di antaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Lebih lanjut, Joko mengatakan REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah.

"Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bungaKPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenorKPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%," kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Bank Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

Dengan adanya peningkatan target, Nixon menilai perlu ada perubahan skema KPR baru dari program 1 juta rumah Jokowi. Menurutnya, bergantung sepenuhnya pada APBN tidak memungkinkan karena jumlah yang akan dibangun 3 kali lebih besar sehingga membutuhkan skema APBN sektor lain untuk menopang.

"Untuk sementara dari pendanaan yang dikelola olehTapera, badan yang ditunjuk untuk pengelola keuangan perumahan dan tabungan rakyat.Skemanya kita usulkan supaya dengan uangFLPP yang sama, hasilnya kita lihat. Darisimulasinya (kelihatan) lebih gede, namun belum 3 kali lipat," kata Nixon saat dihubungi detikProperti, Senin (6/5/2024).

Sebagai informasi, mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PUPR Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah ke Kemenkeu

Pada Rabu (8/5), Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kepada detikProperti bahwa saat ini Kementerian PUPR telah memiliki beberapa skema yang telah dijalankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Skema pembiayaan saat ini ada dua macam. Pertama adalah FLPP, di mana KPR terdiri dari 75% dana FLPP dan 25% dana bank yang memanfaatkan pembiayaan dari SMF (PT SaranaMultigriya Finansial). Skema kedua adalah Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, dimana masyarakat yang berpenghasilan upah minimum ke atas diwajibkan menjadi peserta, kemudian membayar simpanan Tapera ke BP Tapera.

Skema tersebut saat ini sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meminta agar dibuat kajian yang lebih komprehensif, dan saat ini sedang disiapkan kajiannya.

Bocoran Bentuk 3 Juta Rumah Prabowo

Menurut Pakar Properti dan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, dalam program 3 juta rumah tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan perdesaan dan pesisir pantai. Sementara itu, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dengan rasio 500 ribu rumah tapak atau rumah sederhana sehat dan 500 ribu berupa rumah susun.

"Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami," ungkapnya dalam acara Forwapera, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Pengembang Usulkan Pembentukan BP3

Junaidi Abdillah mengatakan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) berperan penting dalam mempercepat pembangunan rumah di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR," kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

Hashim Djojohadikusumo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden TerpilihPrabowo mengungkap bahwa Prabowo berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo dan Gibran untuk menggeber program 3 juta rumah

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim Tegaskan Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun

Hashim menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Perusahaan Asing Minati Pembangunan 1 Juta Rumah di Perkotaan

Terkait pembangunan hunian di perkotaan, Hashim mengatakan sudah ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

REI Siap Bangun 600.000 Hunian

Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 600.000 hunian di perkotaan. Hal ini untuk menunjang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kami kan porsinya di 1 juta (rumah di perkotaan), otomatis karena kita biasa mensupply 65% pastinya di atas 600.000, inshaallah kita siap," tuturnya di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Persiapan Lahan buat Bangun 3 Juta Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan milik negara yang ada untuk keperluan Program 3 Juta Rumah. Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," kataSuyus kepada wartawan usai acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Sederet Konglomerat Diajak Bangun 3 Juta Rumah

Ara menyatakan akan ada sejumlah pengembang kelas kakap diajak untuk ikut dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan membangun Hotel Nusantara di IKN. Ada dari Agung Sedayu Pak Aguan, ada Pak Prayogo dari Barito, ada Pak Boy Tohir dari Adaro, ada Frankie dari Sinarmas, untuk bergotong royong," katanya saat ditemui sebelum rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Belum diketahui pasti proyek apa yang akan dikerjakan oleh para pengembang tersebut, kecuali Agung Sedayu yang akan membangun perumahan untuk masyarakat di lahan 2,5 hektare milik Ara.

Ara-Aguan Bangun Rumah Gratis di Tangerang

Pada awal November, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara. Perumahan ini akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara Mau Pakai Tanah Gratis buat Tekan Biaya 3 Juta Rumah

Ara mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengurangi biaya penyediaan 3 juta rumah. Hal itu dengan memanfaatkan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Ada 6 Perusahaan yang Mau Sumbang Tanah buat 3 Juta Rumah

Ara memakai konsep gotong royong seperti program yang ia usung yakni Gerakan Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Nantinya, pemerintah atau swasta boleh menyumbangkan tanah dan membangun perumahan tersebut atau hanya melakukan salah satunya.

Ia pun mengungkapkan sudah ada enam perusahaan swasta yang bersedia menyumbangkan tanahnya untuk program 3 juta rumah.

"Boleh enggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh? Jadi, saya akan melakukan itu. Sudah ada enam perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya," kata Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Komisi V Minta Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri PKP Ara. Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Pengembang Usul Kuota FLPP Ditambah

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Ara mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu MBR memiliki hunian.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

Kementerian PKP Mau Gaet World Bank buat Program 3 Juta Rumah

Ara bertemu dengan delegasi World Bank untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah. Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menjelaskan dukungan yang bisa diberikan, antara lain kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ada Cadangan Tanah Negara Murah buat Program 3 Juta Rumah

Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Harga jual rumah subsidi biasanya sudah diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Seperti sebelumnya pada 2023, harga rumah subsidi sudah ditentukan hingga tahun 2024.

Bagaimana harga rumah subsidi tahun 2025?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) tidak menjawab langsung perihal tersebut. Ia hanya mengatakan, untuk membuat kebijakan tersebut perlu koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Menteri di Indonesia ini kan punya masing-masing kewenangan, makanya kita perlu koordinasi. Nah koordinasi ini sama Menteri Keuangan. (Masih harus koordinasi dengan menteri keuangan?) harus dong. Kalau nggak koordinasi nanti ngomongnya ngasal. Tanya dulu ke Menteri Keuangan bagaimana," kata Ara saat meninggalkan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut pembelian rumah subsidi bisa hemat Rp 10, 5 juta per rumah dengan adanya kebijakan tersebut.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6.250.000. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Hingga saat ini masih belum ada aturan baru mengenai batas maksimal penjualan rumah subsidi. Karena belum ada aturan terbaru, pengembang pun berpendapat bahwa harga rumah subsidi tahun depan masih sama seperti tahun ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto sempat mengatakan harga rumah subsidi tahun 2025 belum ada perubahan. Artinya, harganya masih sama seperti tahun 2024.

"Masih pakai yang sekarang, sesuai dengan undang-undang," kata Joko di kantor DPP Realestat Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, harga rumah subsidi sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan baru terkait harga rumah subsidi sehingga masih menggunakan harga sesuai aturan sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal. Sebanyak 120 aparatur sipil negara (ASN) ikut serta dalam kegiatan ini sebagai persiapan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

"Kami apresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini. Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bimtek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik," kata Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, dalam pernyataan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menjelaskan, bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2. Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

"Kami punya pemikiran bahwa sebelum pengembang diwajibkan untuk menjalankan sertifikasi, maka ASN harus ikut sertifikasi. Walaupun secara job description-nya ASN tidak wajib untuk mengikuti sertifikasi ini. Ketika ASN sudah memahami pekerjaannya, maka akan lebih nyambung sehingga kualitas pelayanan publik di bidang pengembangan perumahan di Kukar bisa lebih baik," ungkapnya.

Sesuai data DPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar. Pengembang itu tergabung di empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

"Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo, dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar," ucap Dharma Gumawang.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo, berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Setelah pemangku kebijakan mengenali peta fungsi kerja itu, diharapkan mereka bisa menjalankan kinerja secara lebih terukur. Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan," ujarnya.

Dharma menyebutkan kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan. Dalam aturan tersebut memberi arahan mengenai pentingnya pengelolaan dan pengawasan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

"Kami mengadakan bimtek dan sertifikasi karena Kukar adalah satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia yang punya Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R)," ujar Dharma Gumawang.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi. Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan. LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Acara ini pun turut bekerjasama dengan Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta, Gaivo, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Realestat Indonesia (LSP REI).

Bimtek dengan tema 'Klasifikasi Kualifikasi dan Sertifikasi Pengembang Perumahan untuk Mendorong Percepatan Penerbitan Sertifikat Pengembang Perumahan' ini diselenggarakan di Kota Samarinda, pada 12-16 November 2024. Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah resmi dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto, terpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pengembang Realestat Indonesia (REI) menyambut baik hadirnya Kementerian PKP dan menyebut ini sebagai perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan di Indonesia.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

"Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI," kata Joko seperti yang dikutip pada Jumat (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Termasuk ada kepastian mengenai prosedur perizinan yang mudah dan cepat.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah," ungkapnya.

Untuk itu, dibutuhkan pula peran dari anggota Satgas Perumahan untuk mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, dilakukan simplifikasi, dan diharmonisasi.

Nantinya REI berencana ingin mengatur agenda duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang berhubungan dengan sektor perumahan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu," ujar Joko Suranto.

Selain itu, REI juga akan memberikan program coaching dan mentoring sebagai bentuk partisipasi dalam realisasi program 3 juta rumah. Lewat program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah.

Sebelumnya, Satgas Perumahan sempat mengungkapkan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

REI juga akan mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Rencananya pembangunan apartemen ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

"Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu," jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Oleh karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus