Bisnis.com, PALEMBANG – Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD REI Provinsi Sumatera Selatan, Zewwy Salim, mengungkapkan bahwa sektor properti memiliki hubungan erat dengan berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengembang, pihaknya sangat berharap program 3 juta rumah ini dapat membuka lapangan kerja baru serta peluang usaha lainnya.

“Industri properti melibatkan sekitar 184 komponen yang saling berkaitan,” kata Zewwy Salim kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

Namun, Zewwy memandang ada sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mendukung realisasi program tersebut.

Salah satunya adalah permasalahan terkait masyarakat yang belum terakses layanan perbankan atau tergolong non-bankable. Hal ini menyebabkan pihak perbankan kesulitan dalam memberikan pembiayaan untuk masyarakat tersebut.

“Karena itu, sudah menjadi persyaratan mandatory dalam pengajuan rumah untuk memiliki akses perbankan,” tambahnya.

Selain itu, Zewwy juga menyoroti permasalahan yang muncul dari catatan masyarakat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, banyak masyarakat yang terhambat dalam proses pengajuan rumah karena masalah yang tercatat dalam SLIK OJK.

“Jadi masyarakat tersebut tidak bisa mengambil [rumah] dan menyerap perumahan,” jelas dia.

Zewwy melanjutkan sejauh ini pemerintah melalui kebijakannya telah membantu pengembang dalam mendorong penjualan rumah, seperti meringankan pembebasan BPHTB dan PBG. Namun, pihaknya berharap pemerintah kedepan juga turut memerhatikan terkait kenaikan material untuk bahan baku.

“Ini [harga material] adalah salah satu penyebab juga. Kami juga berharap ikut berkontribusi dalam pembangunan 3 juta rumah itu dengan baik,” ujarnya.
Kemudian dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah, pengembang Sumsel juga mengharapkan pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui kemudahan lain salah satunya pemecahan SHM gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MPR) serta instrumen lain meliputi kelengkapan fasilitas air dan listrik.

"Karena air bersih menjadi salah satu kunci pokok untuk terciptanya komunitas baru, serta fasilitas umum lainnya seperti listrik agar PLN segera memberikan pasokan listrik secara cepat," pungkasnya.