Gerindra DKI Jakarta menilai pemagaran kolong Tol Angka, Jelambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), efektif untuk mencegah kembalinya bangunan ilegal. Orang yang ingin bangun permukiman ilegal tak lagi memiliki akses untuk ke kolong tol.

"Saya pikir, pemagaran di bawah kolong Tol Angke adalah sebuah lagkah yang tepat untuk menghindari adanya orang-orang yang ingin bermukim di bawah kolong tol," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Ali Lubis, Kamis (9/1/2025).

"Cara ini saya pikir cukup efektif karena akses menuju ke kolong tol akan berkurang," katanya.

Ali pun menyoroti soal mendirikan bangunan di bawah kolong tol merupakan tindakan ilegal.

"Lagi pula tinggal atau bermukim di bawah kolong tol itu dilarang berdasarkan peraturan, khususnya Pasal 11 UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol," katanya.

Selain itu, permukiman yang didirikan di kolong tol tidak sehat. Ada beberapa masalah yang muncul karena mendirikan bangunan di kolong tol.

"Apalagi pemukiman di bawah kolong tol tidak layak huni karena kurang sirkulasi udara, kurang sinar matahari, rentan kebakaran dan masalah sanitasi," katanya.

Pemagaran Kolong Tol Angke

Diketahui, PT Jasa Marga memasang pagar tembok untuk menutup akses ke kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan pagar itu dilakukan sepanjang Jl Kepaduan I atau sampai Kalijodo.

Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

"Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu," kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

Agus menjelaskan, sampai saat ini sudah sekitar 200 meter pagar pembatas dibuat untuk menutup akses kawasan itu. Tujuannya agar kolong tol itu tidak digunakan sebagai permukiman lagi. Kemudian, pihaknya berencana menutup kawasan lain yang berpotensi ditempati menjadi permukiman.

"Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar," jelas dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan mulai Senin (6/1) nanti. Bersamaan dengan itu, BGN) membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjadi mitra program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Program tersebut bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga kurang mampu. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi mitra.bgn.go.idtanpa biaya administrasi.

Agar lebih mudah dipahami, berikut syarat dan cara daftar menjadi mitra program makan bergizi gratis:

Syarat Daftar Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

1. Mempunyai status legal yang jelas

Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.

2. Memiliki komitmen berkelanjutan

Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

3. Memiliki keselarasan visi dengan BGN

Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

4. lokasi dan kelompok sasaran yang terencana

Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Cara Daftar Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

1. Kunjungi website resmi Badan Gizi Nasional dimitra.bgn.go.id

2. Buat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang diminta.

3. Lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerja sama yang diinginkan.

4. Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerja sama.

5. Klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.

Setelah pendaftaran dilakukan, Badan Gizi Nasional akan segera memproses pengajuan kerja sama mitra. Nantinya BGN akan mengirim email saat pendaftaran sebagai mitra sudah berhasil dilakukan.

"Ingat, pendaftaran ini tidak dipungut biaya administrasi apapun," imbau BGN dalam keterangannya.

Setelah menjadi mitra resmi anda dapat mengajukan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung proses distribusi program MBG.

Cara Mengajukan Titik Satuan Pelayanan Mitra Program Makan Bergizi Gratis

1. Login ke akun mitra yang sudah terdaftar.

2. Masuk ke menu 'Pengajuan Titik'.

3. Klik tombol 'Buat' untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

4. Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta, lalu klik 'Simpan dan Lanjutkan'

5. Lengkapi data terkait informasi lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

6. Checklist kesiapan titik bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai ketentuan

7. Unggah seluruh dokumen yang diminta seperti izin atau foto lokasi

8. Klik tombol 'Ajukan' untuk mengirimkan pengajuan

Setelah proses pengajuan titik satuan pelayanan ini dilakukan, BGN akan melakukan verifikasi dan menghubungi mitra kerja sama jika proses sudah selesai.

Simak Video 'Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.

"Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Kondisi rumah yang tidak layak huni rentan menimbulkan persoalan stunting. Rumah yang tidak layak huni, tutur Hashim, memiliki tingkat kesehatan yang rendah.

"Dengan lantai yang berupa tanah, dapat air yang tidak bersih, air yang penuh dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya itu yang menyebabkan stunting juga," terang Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.

Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.

"Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif," tutupnya