JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyinggung isu perombakan (reshuffle) kabinet, saat ditanya mengenai kabar mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu).

"Wah saya nggak tahu (kabar Sri Mulyani mundur dari Menkeu),” ujar Ara di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Di sisi lain, Ara juga mengatakan bahwa sekalipun bongkar pasang dalam Kabinet Merah Putih adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, setiap menteri harus siap untuk direshuffle, termasuk dirinya.

“Siapapun harus siap di-reshuffle, termasuk saya, siapa pun,” ujar dia.

Menurut Ara, setiap pembantu kabinet harus menghormati hak prerogatif presiden. Ia mengaku hanya fokus menjalankan program-program prioritas Prabowo-Gibran yang sesuai dengan tupoksi di kementeriannya.

"Itu kewenangan presiden ya. Itu haknya presiden ya. Kita harus menghormati itu, sebagai pembantu presiden,” tegas Ara.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum akan melakukan reshuffle kabinet saat ini.

“Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga, saya belum sempat," ujar Dasco saat ditemui selepas sidak minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Pertemuan Dua Jam

Dasco mengungkapkan, pertemuan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo yang berlangsung selama dua jam di Istana Kepresidenan, Rabu (12/3/2025), hanya untuk berbuka puasa bersama sambil membahas isu ekonomi. Menurut dia, pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana akrab.

“Kemarin yang saya tahu, pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini. Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban,” tutur Dasco.

Bagi Dasco, isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menkeu hanya pepesan kosong. Ia bahkan menilai isu tersebut hanya membuat ibadah puasa semakin mengendur.

“Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” pungkas Dasco.

Sebelumnya, Sri Mulyani bungkam saat ditanya kabar dirinya akan mundur dari jabatan Menkeu di Kabinet Merah Putih. Momen itu terjadi ketika ia meninggalkan Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto, Rabu (12/3/2025).

Diketahui, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo sekitar dua jam. Dalam kesempatan itu, keduanya diketahui memanfaatkan waktu untuk buka puasa bersama.

Seusai bertemu Prabowo, Sri Mulyani sempat ditanya wartawan terkait isu dirinya yang akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Namun, Menkeu itu tak menjawab dan hanya memberikan senyuman lebar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

Apa kata menteri?

Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:

Menko PM: Saya kok belum dengar ya?

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.

Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.

"Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau," ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).

Menteri Perumahan: Harus siap dong

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.

Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap," kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Menteri PU: Saya ini cuma 'batur'

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.

"Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya," ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).

Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle.

Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.

Mensesneg: Hah reshuffle apa?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.

"Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," katanya.

Apa kata partai politik?

Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.

Golkar yakin selamat dari reshuffle

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.

"Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah," ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa," lanjut Bahlil.

Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.

PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.

Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.

"100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle," ujar Said.

Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.

Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.

"Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," jelasnya.

Gerindra dukung Prabowo reshuffle

Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.

"Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini," kata Muzani.

Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.

Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.

"Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi," ujar dia.

Apa kata istana?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan reshuffle kabinet.

Menurutnya, reshuffle menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.

"Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," ujar Hasan.

Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena reshuffle, maka mereka hanya menerka-nerka saja.

Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu reshuffle-nya.

"Itu betul-betul kewenangannya Presiden," ucapnya.

Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.

Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.

"Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini," imbuh Hasan.

Akankah Prabowo reshuffle kabinet dalam waktu dekat?

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.

"Warning itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan," ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.

Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.

"Bahlil misalnya, bila di-reshuffle saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-reshuffle, bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo," jelasnya.

"Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini," sambung Jamiluddin.

Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

“Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya.

Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

“Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ara menegaskan selalu siap sebagai pembantu Presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu Presiden ya menjalankan tugas Presiden," kata Ara kepada wartawan usai rapat kerja di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ara mengatakan pihaknya bekerja sesuai dengan visi Prabowo. Dia menegaskan semua pihak terus bekerja sama menjalankan pemerintahan.

"Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras, tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

(fca/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan perombakan (reshuffle) kabinet setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Maruarar mengatakan, menteri sebagai pembantu presiden harus siap menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap," kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Ara melanjutkan, sebagai pembantu presiden, jajaran Kabinet Merah Putih juga harus siap menjalankan tugas.

Para menteri juga mesti siap untuk bekerja sama dan tidak korupsi.

"Kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," ucap Maruarar.

Kemungkinan reshuffle kabinet disampaikan Prabowo dalam Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.

Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal reshuffle itu adalah peringatan bagi para menteri.

Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara merespons peringatan Presiden Prabowo Subianto yang bakal me-reshuffle menteri yang tidak bekerja maksimal. Menurut Ara, sebagai pembantu presiden, dirinya dan para menteri yang lain harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," ujar Ara di gedung parlemen, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Ara memastikan dirinya akan bekerja maksimal untuk memenuhi kepentingan masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tugas dan instruksi yang diamanatkan oleh Prabowo.

“Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan bisa bekerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," tandas Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah 100 hari kerja pemerintahannya. Sinyal tersebut terlihat dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar. Kepala negara pun menegaskan ingin menegakkan kehendak rakyat tersebut.

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!" ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasiona l kini dijabat oleh dosen IPB University, Dadan Hindayana . Ia resmi dilantik pagi ini di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Pada reshuffle kabinet keenam yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini ada dua badan yang baru dibentuk. yaitu Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Badan Gizi.

Baca juga: Jejak Pendidikan Hasan Nasbi, Alumnus UI Dilantik Jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden

Jokowi mempercayakan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Baca juga: Jokowi Lantik Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo, Ini Profilnya

Dadan Hindayana dilantik bersamaan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan Hindayana merupakan salah satu akademisi yang dilantik Jokowi pada pelantikan menteri, wakil menteri, dan kepala badan pagi ini di Istana Negara.

Pria kelahiran Garut itu menjabat sebagai dosen di IPB University dengan spesifikasi pada bidang Entomologi. Ia sebelumnya adalah alumnus S1 IPB dan jabatan terakhirnya adalah lektor dengan pendidikan tertinggi S3.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Baru Dilantik Jokowi

Di IPB University ia mengajar banyak mata kuliah seperti Agroekologi, Biologi dan Ekologi Predator, Agripreneurship, Manajemen Vertebrata Hama, Hama dan Penyakit Pertanian, dan mata kuliah lainnya.

Dadan akan menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang berada di bawah tanggung jawab Presiden. Ada empat subjek yang menjadi sasaran Badan Gizi Nasional. Pertama siswa, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Hari Ini, Senin (19/8/2024)

1. Supratman Andi Agtas ? Menteri Hukum dan HAM

2. Bahlil Lahadalia ? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Rosan Roeslani ? Menteri Investasi/Kepala BKPM

4. Prof Dadan Hindayana ? Kepala Badan Gizi Nasional

5. Hasan Nasbi ? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

6. Angga Raka Prabowo ? Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

7. Taruna Ikrar ? Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

IDXChannel - Dadan Hindayana bakal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Badan Gizi Nasional adalah lembaga baru pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diterbitkan pada 15 Agustus 2024.

Lantas, siapa sosok Dadan Hindayana yang dipercaya Presiden mengetuai Badan Gizi Nasional? Berikut profil singkatnya.

Dirangkum dari berbagai sumber, Dadan Hindayana tercatat sebagai Dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia fokus di program studi Entomologi.

Bahkan, Dadan sudah mengejar ratusan mata kuliah yang berfokus di sektor pangan dan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah Pengantar Ekologi, Pengendalian Hayati, Analisis Tapak, Biologi dan Ekologi Predator, Vertebrata Hama, dan ratusan mata kuliah lainnya.

Dalam dunia akademik, Dadan sudah menerbitkan puluhan karya tulis perihal pangan dan lingkungan yang dibukukan melalui jurnal ilmiah. Karya-karya saintifik itu pun kerap dikutip atau digunakan sebagai referensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan diwajibkan menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, pemantauan dan pengawasan pemenuhan serta gizi nasional.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Lalu, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Diikuti, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kemudian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

(Fiki Ariyanti)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan dilantik bersama beberapa menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta pada Senin (19/8/2024).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dadan mengucap sumpah yang dipandu langsung Presiden Jokowi.

Dadan yang mengucap sumpah sebagai penganut agama Islam, bersumpah akan menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sabaiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dadan dilantik bersamaan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dadan Hindayana memiliki latar belakang sebagai akademisi, dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo diketahui belum lama ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.