Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rumah subsidi bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan sayur.

Ara sapaan akrabnya, menyebut hal itu merupakan bagian dari program alokasi rumah subsidi untuk rakyat.

"Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan," tutur Ara kepada wartawan, Rabu (2/4).

Di sisi lain, Ara mengaku masih membahas soal syarat rumah subsidi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan Rp7 juta.

Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Pada Desember lalu mengatakan perlu ada terobosan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang tak punya selip gaji, seperti tukang bakso sampai ojek online, tetapi punya kemampuan menyicil via kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut dia masyarakat sektor informal itu sebenarnya mampu membayar KPR tetapi terkendala masuk ke sistem perbankan lantaran tak punya selip gaji.

Maruarar telah mengajak diskusi berbagai pihak, termasuk perusahaan pembiayaan, untuk menyusun skema pembiayaan bagi mereka yang disinergikan dengan Program 3 Juta Rumah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan layanan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru bisa dimulai pada Agustus.

Hal ini, kata dia, disebabkan pencairan anggaran yang baru akan tersedia pada akhir Juli, sehingga pembangunan satuan layanan di wilayah-wilayah tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu?' Tidak di daerah yang terpencil dulu?. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa dilaksanakan, dan baru akan selesai di akhir Juli," ujar Dadan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

"Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus," imbuhnya lebih lanjut.

Sementara itu, Dadan menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu saat ini telah berjalan di 38 provinsi dan telah melayani lebih dari 3 juta orang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Awalnya, program ini hanya mencakup 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

Namun, hingga kini, SPPG yang beroperasi masih didukung oleh mitra karena dana pemerintah belum tersedia. Dadan menjelaskan satuan layanan yang dibiayai langsung oleh BGN harus berbasis APBN, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tender.

"Dan belum satupun SPPG yang dibangun oleh BGN. Karena kalau yang dibangun oleh BGN itu kan harus berbasis APBN. Nah, sekarang baru dalam perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor," jelasnya.

Ia mengatakan wilayah 3T seperti Kepulauan Seribu, pedalaman Papua, dan daerah dengan jumlah anak sedikit menjadi prioritas pembangunan SPPG baru. Namun, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap kurang menarik bagi investor, BGN mengandalkan dana APBN untuk mendanai program di sana.

Saat peluncuran MBG pada Januari lalu, ia menjelaskan seluruh pembiayaan masih berasal dari mitra karena anggaran pemerintah belum tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 satuan layanan yang sudah beroperasi, Dadan mengatakan program ini terus berkembang dan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah setelah pencairan anggaran dilakukan.

"Alhamdulillah sekarang seribu satuan pelayanan sudah berdiri, dan sudah melayani lebih dari 3 juta, dan itu berkaitan dengan rantai pasok tangan," ujarnya lebih lanjut.

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penerbitan SBN ini merupakan bagian dari skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan adanya SBN ini diharapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat bertambah sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia mengungkapkan adanya SBN dapat membantu pertambahan kuota FLPP sampai dengan 100 persen.

"Mungkin ya bisa 100% mungkin ya. Ya sampai dengan ya. Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya," kata Heru saat ditemui di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Melihat dari catatan detikcom, jumlah kuota FLPP yang tersalurkan sepanjang 2024 tercatat sekitar 200 ribuan unit. Pasokan ini tengah diusahakan dapat bertambah pada 2025 mengingat target rumah yang harus terbangun lebih tinggi dari sebelumnya yakni 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi di 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025) lalu, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

Dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembiayaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit. Lalu dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah aparatur sipil negara (ASN).

Dalam data tersebut juga disebutkan ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan terdapat 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit tetapi belum terjadi akad. Lalu, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, penerbitan SBN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di 576 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya capaian ini didapatkan hanya dalam waktu 1,5 bulan atau sejak awal 2025.

"Ya, Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis sekarang sudah berjalan di 576 satuan pelayanan pemenuhan gizi hanya dalam waktu 1,5 bulan," kata Dadan dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Bahkan SPPG akan bertambah 300 pada Senin pekan. Dengan demikian, sebut Dadan, jumlah SPPG akan bertambah menjadi 876 yang akan melayani 2,5 juta orang.

"Dan Senin kita akan bertambah 300 mencapai 876 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melayani 2,5 juta penduduk di 38 provinsi, hanya dalam 1,5 bulan," tambah Dadan.

Menurutnya, jumlah itu lebih banyak dari gerai KFC yang disebutnya punya 715 outlet sejak 46 tahun berada di Indonesia. Ia juga membandingkan KFC yang melayani 400 ribu pelanggan, sedangkan BGN memberi makan 2,3 juta masyarakat.

"KFC sampai sekarang sudah 46 tahun itu memiliki 715 outlet. Jadi, gerai terbesar sekarang adalah Badan Gizi Nasional. Dia (KFC) punya customer hanya 400 ribu, kita sudah 2,3 juta," tuturnya.

Pada kesempatan itu Dadan menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta program MBG dilakukan percepatan. Di akhir tahun Prabowo menargetkan 30 ribu SPPG sudah berjalan sehingga dapat melayani 82,9 juta penduduk Indonesia.

"Dan dengan berjalannya program ini, Pak Presiden kemudian mendapat banyak laporan, banyak anak yang ingin segera dapat, maka beliau meminta agar terjadi percepatan-percepatan sehingga ditargetkan pada akhir 2025, 30 ribu satuan pelayanan sudah bisa beroperasi melayani 82,9 juta penduduk Indonesia," tutupnya.

Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, Program ini adalah investasi masa depan Indonesia.

Prabowo mengatakan program ini tampak sederhana, tapi menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa. Sebab MBG dapat menggerakkan ekonomi di daerah sekaligus menjadi salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo kala menjadi pembicara pada salah satu di gelaran World Government Summit 2025, dihadiri lewat konferensi video.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Prabowo memaparkan potensi Indonesia sangat besar. Hal ini tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi. Indonesia telah menjadi rumah bagi lebih dari 282 juta orang. Fakta ini membuat Indonesia menjadi kawasan dengan mosaik budaya dan tradisi yang dinamis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

"Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karir mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita," kata Prabowo.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penerima makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai 2 juta orang pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan saat ini baru ada 760 ribu penerima program MBG. Mulai 17 Februari, jumlahnya melonjak lebih dari 2 juta.

"Yang sekarang 760 (ribu). Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima)," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan lonjakan penerima manfaat tersebut salah satunya didorong oleh masuknya program tersebut ke Papua dan Papua Tengah. Dadan memastikan program MBG dapat dijalankan di dua wilayah tersebut mulai pekan depan.

"Nanti tanggal 17 Februari, sudah ada di Papua dan Papua Tengah," terang dia.

Sebelumnya, BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini hal itu dilakukan di Bogor, tepatnya di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo menegaskan program yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Dari keterangan Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Senin (10/2/2025), kedatangan Kepala Negara di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat.

Melihat itu, Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

Setelahnya, Presiden menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka. Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.

Tidak hanya meninjau program MBG, Presiden turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh.

Program MBG tidak hanya sebatas makan gratis di sekolah, tetapi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk memperluas program ini agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh pelosok negeri.

Sejauh ini cakupan Makan Bergizi Gratis masih sebesar 0,8% dari target nasional mencapai 82,9 juta penerima tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

"Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar," kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

"Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging," jelasnya.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan setidaknya lebih dari 30 ribu UMKM telah mendaftar menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sendiri baru mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 lalu.

Maman mengaku ada antusiasme UMKM untuk mendaftar sebagai mitra MBG. Menurut dia, ada sekitar 30 ribuan UMKM yang telah mendaftar sebagai mitra MBG. Nantinya, UMKM yang telah mendaftar tersebut akan dikurasi kembali oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sepengetahuan saya ya, seminggu yang lalu, kurang lebih udah ada 30-an ribu yang mendaftar. Tapi itu kan nanti diverifikasi oleh Badan Gizi, dikurasi," kata Maman saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Maman menjelaskan nantinya BGN akan memeriksa kemampuan UMKM dalam beberapa hal, seperti kesanggupan menyediakan menu hingga permodalannya. Dari Kementerian UMKM sendiri, Maman menyebut telah menyiapkan kemudahan untuk menjadi mitra MBG, salah satunya melalui akses pembiayaan.

Apabila UMKM sudah resmi menjadi mitra MBG, pihaknya akan mengecek kemampuan finansialnya. Jika tidak mampu, UMKM akan diberikan kemudahan akses permodalan, melalui program-program bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Nanti kalau misalnya sudah diokekan dengan Badan Gizi, kita akan cek apakah UMKM ini punya kemampuan finansial untuk memberi modal usaha. Kalau memang yang tidak mampu, yang memang tidak punya kekuatan, nanti kita support lewat melalui Bank Himbara kita, melalui program KUR. Dan itu udah kita siapkan semua," terang Maman.

Video cekcok pedagang kaki lima (PKL) dengan sekuriti di salah satu perumahan kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos). Terlihat keramaian terjadi di jalanan perumahan tersebut.

Dalam video yang dilihat, Kamis (30/1/2025), terlihat deretan PKL ramai di lokasi kejadian. Mereka mengerubungi sekuriti perumahan.

Terlihat ada adu mulut antara para PKL dengan sekuriti. Cekcok tersebut membuat lalu lintas di sekitar lokasi tersendat.

Dikonfirmasi, Kapolsek Cileungsi Kompol Edison mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (28/1) kemarin. Pemicunya lantaran aturan soal PKL yang tidak diperbolehkan berjualan di lokasi.

"Itu ramai setahun sekali (Imlek) jualan di bahu jalan tidak boleh, sama sekuriti ditegur. Yang satu menjalankan aturan, yang satunya cari duit jualan di bahu jalan jadi macet segala macam. Ditegur, jadilah ribut," kata Edison.

Namun, cekcok tersebut tidak berujung kontak fisik. Kedua pihak mediasi dan para PKL diperbolehkan berjualan hanya pada momen hari ini saja.

"Tadi sudah dibiarkan oleh sekuriti silakan, mungkin sudah rezekinya mereka karena setahun sekali kan. Sekuritinya sudah kita hubungi, yang penting tidak sampai ada korban atau apa," ungkapnya.

Edison menyebut cekcok hanya terjadi adu mulut saja antara kedua belah pihak. Anggotanya juga telah mengecek ke lokasi untuk memastikan kondisi kondusif.

"Nggak (kontak fisik) alhamdulillah, adu mulut aja ramai. Anggota juga sudah ngecek," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai pengelola dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) memastikan pada 3 Februari 2025 mendatang semua wadah makan peserta didik di Sumsel menggunakan ompreng.

"Kami pastikan pada 3 Februari penyaluran MBG ke peserta didik semua sudah full ompreng," kata Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Hadenli.

Evie mengatakan pada awal pelaksanaan MBG, pihaknya memang tidak menggunakan wadah ompreng karena adanya kelangkaan. Untuk sementara, penggunaan wadah ompreng di Palembang harus menunggu.

Menurutnya, seluruh Indonesia memesan ompreng serentak untuk program ini. Beberapa sekolah yang sudah menerima MBG pun sempat menggunakan wadah plastik.

"Kami pastikan pada 3 Februari 2025 susah full ompreng karena sudah kita pesan untuk penambahan ompreng tang sudah tiba lebih dulu," ungkapnya.

Jumlah tambahan ompreng untuk Sumsel sekitar 5.000 buah. Awalnya ompreng yang terdata berjumlah 69.500 wadah ompreng. Namun, setelah pengecekan ulang, wadah MBG pakai ompreng untuk seluruh dapur umum di Sumsel di angka 75 ribuan.

"Pendataan awal ompreng di distribusi 3 ribuan, tapi ternyata setelah berjalan ternyata penerima MBG ini bertambah adanya 3.500. Jumlah siswa di sekolah berbeda - beda," tuturnya.

Menurut Evi, pada awal pelaksanaan MBG beberapa kali mengalami persoalan, tapi ke depan di pastikan untuk pengiriman, menu dan wadah makan tidak ada kendala lagi.

"Karena kita setiap minggu menggevaluasi, jika ada masalah pada menu MBG akan kita perbaiki," ungkapnya.

Menurutnya, PPJI Sumsel diberi kepercayaan sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang pertama di Sumsel. Selaku mitra BGN, PPJI Sumsel mendapat jatah 23 titik dapur dari jumlah keseluruhan 26 yang ada.

"Rata-rata satu dapur ada 45 pekerja. Meliputi koki, packing, cleaning service, dan driver. Makanan fresh masak mulai dari jam 2 dini hari untuk masak nasi," katanya.

Evi pun memastikan, menu makanan yang disediakan untuk siswa bervariasi dan sesuai dengan standar harga.

"Kami pastikan menu yang disajikan setiap hari bervariasi dengan gizi seimbang dimana satu menu makanan dibuat semenarik mungkin sehingga siswa bersemangat untuk mengonsumsinya," pungkasnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi