Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

Nusron menghitung kebutuhan tanah untuk program 3 juta rumah seluas 25.200 hektare. Sebenarnya angka tersebut tidak terlalu besar, sebab negara masih memiliki cadangan tanah untuk negara.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ia menjelaskan cadangan tanah tersebut merupakan tanah-tanah yang hak guna usaha (HGU) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang sudah tidak diperpanjang. Nusron menyebut tanah tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan.

"Semangat (Undang-undang Dasar) pasal 33 bumi air dan seluruh isinya harus dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat seluas-luasnya. Kata-kata kan dipergunakan, nggak boleh itu menjadi nganggur dan terlantar, karena nggak boleh nganggur dan terlantar maka ini kami tawarkan," katanya kepada awak media.

Dari total 850 ribu hektare CTUN yang ada, 79 ribu hektare dapat digunakan untuk perumahan. Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang.

Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN. Dengan begitu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan.

Ia pun mengatakan tanah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuman. Ke depannya akan ada skema penyediaan tanah, sehingga tidak sampai merugikan negara.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ungkapnya.

Meski tidak gratis, menurutnya, harga tanah ini akan sangat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, harga tanah tentunya akan sangat dinamis juga.

Ia mengatakan ketersediaan informasi soal tanah tersebut akan rampung pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberikan sebagian tanah terlantar untuk program 3 juta rumah. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menyiapkan 79 ribu hektare (ha) tanah yang terindikasi terlantar untuk permukiman.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," kata Nusron Wahid dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, ia mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya 6 aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertifikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," terangnya.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Nusron mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti memeriksa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," ungkap Nusron.

Di sisi lain, sspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar untuk Permukiman

Berdasarkan data yang diterima detikcom dari Kementerian ATR/BPN, saat ini sudah ada 854.662 ha tanah terindikasi terlantar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209.780 ha akan digunakan untuk tanaman pangan, 564.957 ha untuk transmigrasi dan redistribusi tanah, lalu sebanyak 79.925 ha untuk permukiman.

Berikut ini rincian tanah terindikasi terlantar yang bisa dipakai untuk permukiman yang ada di berbagai daerah.
1. Kalimantan Timur: 8.388 ha
2. Sumatera Selatan: 8.790 ha
3. Kalimantan Barat: 6.985 ha
4. Sulawesi Selatan: 5.502 ha
5. Riau: 5.453 ha
6. Kalimantan Selatan: 4.715 ha
7. Kalimantan Tengah: 4.644 ha
8. Aceh: 3.615 ha
9. Lampung: 2.977 ha
10. Jawa Barat: 5.565 ha
11. Sumatera Utara: 2.384 ha
12. Nusa Tenggara Timur: 2.163 ha
13. Bengkulu:1.962 ha
14. Jambi: 1.935 ha
15. Sulawesi Tengah: 1.893 ha
16. Papua Barat: 1.714 ha
17. Sumatera Barat: 1.688 ha
18. Kepulauan Riau: 1.469 ha
19. Nusa Tenggara Barat: 1.189 ha
20. Maluku Utara: 1.120 ha
21. Sulawesi Tenggara: 961 ha
22. Sulawesi Barat: 793 ha
23. Sulawesi Utara: 742 ha
24. Papua: 692 ha
25. Bangka Belitung: 561 ha
26. Maluku: 553 ha
27. Banten: 536 ha
28. Jawa Timur: 492 ha
29. Bali: 168 ha
30. Jawa Tengah: 136 ha
31. Gorontalo: 65 ha
32. DKI Jakarta: 71 ha
33. D.I. Yogyakarta: 5 ha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mewujudkan program Tiga Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam mendukung program tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan pihaknya memiliki kewenangan terkait penyediaan tanah serta penataan ruangnya.

"Kita sudah intensif koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Yang menyangkut ATR/BPN ada dua isu, pertama tanah, dan isu lainnya adalah tata ruangnya," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Setelah mengetahui kebutuhan untuk membangun kawasan permukiman tersebut, Nusron mengungkapkan program Tiga Juta Rumah setidaknya membutuhkan lahan sebesar 26.000 hektare. Sementara itu, pihaknya memiliki potensi cadangan tanah terlantar mencapai 1,3 juta hektare.

"854 ribu hektare sudah teridentifikasi penggunaannya. Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," ungkap Nusron.

Ia mengaku untuk perumahan bisa menggunakan sekitar 79 ribu hektare dari total 1,3 juta hektare. "Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektare," terangnya.

Lebih lanjut, terkait dengan tata ruang, Nusron mengatakan harus ada keseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B). Hal ini guna menopang swasembada pangan yang juga menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Permukiman juga tidak boleh menggagalkan swasembada pangan. Solusinya kalau mengacu pada aturan, kalau ada sawah yang dipakai untuk kepentingan kawasan permukiman atau kawasan industri, solusinya kabupaten setempat harus menggantikan sawah dengan jumlah produktivitas yang sama," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai masih ada cukup tanah untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengungkapkan ada cadangan tanah telantar yang sebagian dapat dimanfaatkan untuk itu.

Nusron menjelaskan dari potensi cadangan tangan terlantar seluas 1,3 juta hektare, tanah yang sudah terpetakan sekitar 800 ribu hektare. Tanah tersebut dapat digunakan untuk kawasan industri, pangan, permukiman, hingga mobilisasi.

"Jadi sebetulnya program (3 juta) rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare). Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah terlantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, ia menjelaskan peranan Bank Tanah, yakni untuk menopang swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi, hingga permukiman MBR. Bank tanah saat ini baru mengelola 27 ribu hektare tanah.

Nusron menyebut terkadang Bank Tanah dapat berfungsi sebagai pengembang properti, pemain kebun sawit, pemain kawasan industri, dan lainnya untuk mengelola tanah. Menurutnya, angka tersebut kecil dibandingkan ketersediaan tanah di Indonesia.

"Untuk penggunaan permukiman 79.925 hektare, untuk kepentingan pangan 209.780, selebihannya transmigrasi 564.957 hektare. Baru 854 ribu hektare yang teridentifikasi penggunaannya, selebihnya masih di-collect untuk identifikasi penggunaannya. Tapi dari total itu potensinya 1,3 juta (hektare)," ungkapnya.

Ia pun mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia juga telah menyerahkan data tanah yang tersedia kepada mereka.

"Jadi menurut hemat saya rasa-rasanya tanahnya cukup untuk menopang rumah 3 juta rumah sepanjang sekarang bola di tangan Menteri Perumahan, ini aja sendiri manfaatin," katanya.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.Pihaknya pun siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP.

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR