Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Daya Anagata Nusantara alias Danantara untuk mendukung proyek perumahan. Permohonan itu disampaikan oleh Maruarar ke CEO Danantara Rosan Roeslani.

Untuk diketahui, keduanya bertemu ketika Maruarar bersilaturahmi ke rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi yang kini juga dijabat oleh Rosan, Selasa (1/4/2025).

"Kami juga nanti akan banyak belerja sama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali daripada Danantara," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menyebut proyek pembangunan perumahan bisa menggerakkan perekonomian secara cukup besar. Pembangunan kawasan perumahan bisa melibatkan industri yang luas.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," ujar politisi partai Gerindra itu.

Adapun Rosan menyebut Danantara terbuka terhadap semua usulan kementerian/lembaga atau seluruh pelaku sektor yang ingin bekerja sama. Namun, mereka harus memenuhi syarat dan parameter yang telah disusun oleh sovereign wealth fund (SWF) itu.

"Yang penting adalah memenuhi kriteria-kriteria dan parameter yang kita bikin. Dari segi return, dari segi menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan indutrialisasi di Indonesia. Jadi kita analisa dan kita evaluasi secara komprehensif," tuturnya.

Untuk diketahui, Danantara mengelola aset-aset BUMN di Indonesia untuk dikelola menjadi investasi bagi berbagai proyek nasional.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pada pekan lalu, sejumlah perusahaan pelat merah secara serentak melakukan pengalihan saham Seri B melalui skema inbreng kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI untuk pendirian Holding Operasional BPI Danantara.

Proses tersebut dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional.

Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, pengalihan saham dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Selanjutnya, ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara menghadiri "open house" Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada H+2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa.

Menteri PKP bersama sang istri Shinta Triastuti tiba di kediaman Menteri Investasi/CEO Danantara di Jalan Widya Chandra V No 27, Jakarta Selatan, Selasa, sekitar pukul 15.34 WIB. Ara yang tiba di depan kediaman Menteri Invetasi lalu melambaikan tangan kepada awak media.

Tak berselang lama, Mentrans juga tiba di kediaman Menteri Investasi. Namun, sebelum kedatangan kedua menteri tersebut, pimpinan Bakrie Group Aburizal Bakrie sudah tiba terlebih dulu.

Tak hanya menteri, sejumlah wakil menteri juga menghadiri kegiatan itu di antaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.

Kemudian Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. Berikutnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri.

Selain itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie hingga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga menghadiri kegiatan itu.

Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama sang istri Arumi Bachsin.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 15.00 WIB itu juga dihadiri sejumlah duta besar (dubes) negara sahabat, antara lain Dubes Swiss untuk Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan banyak mendapat keluhan masyarakar terkait perumahan. Dia mengimbau masyarakat untuk tak ragu mengadu ke Kementerian PKP jika memiliki keluhan.

Hal itu disampaikan Ara usai hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Ara mulanya ditantai soal keluhan tarif air di rusun mahal.

"Tolong ngadu ke 911 daripada perumahan, PKP. Kita memang membuka layanan pengaduan," kata Ara kepada wartawan di lokasi, Selasa (1/4/2025).

Ara mengakui keluhan terkait persoalan perumahan masih terus ada. Pihaknya juga mendapat aduan yang dilayangkah oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

"Kami dapat dari badan konsumen negara, dapat dari YLKI, itu pengaduan perumahan itu sangat tinggi," ungkap Ara.

"Nah makanya kami buat itu (layanan aduan). Karena presiden mengarahkan, meminta kita harus mendengar keluhan rakyat," ucapnya.

Karena itu, Ara mengatakan, pekerjaan Kementerian PKP bukan hanya sebatas membangun rumah. Namun juga menjamin kualitas rumah.

"Bagaimana pengembang kalau janjinya tidak ada banjir, ya jangan banjir dong. Kalau janjinya airnya bersih, jangan kuning dong, jadi seperti itu," jelas dia.

"Di Indonesia begitu banyak masalah, Pesiden Prabowo juga minta kita membuat kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu dirinya juga sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5 ribu, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," urainya.

(ond/dek)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, beberapa nama seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Pandu Sjahrir bakal menjadi kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang baru.

Maruarar berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah sebagaimana target dan janji politik Presiden Prabowo. Terutama masalah pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP.

"Saya dengar, prinsip pak Rosan, dan pak pandu, mudah-mudahan nanti ke depan, kita berdoa jadi bos Danantara," kata Maruarar Sirait saat ditemui dalam acara Peluncuran Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat malam (21/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrban disapa Ara itu mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan jika ada investor yang tertarik untuk membangun hunian. Baik di lahan yang tersedia di kota-kota besar termasuk Jakarta, atau pengembangan hunian di daerah-daerah.

"Pak Prabowo itu selalu mengendorse program 3 juta rumah, tindak lanjutnya kita siap, yang kita siapkan lahan, data lahan kita siapkan, kalau investor datang, ini lahannya, silakan lihat," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Kehadiran BPI Danantara ini nantinya bakal bertugas untuk melakukan pengelolaan aset BUMN dan pengembangan investasi.

Modal awal Danantara berasal dari modal konsolidasi yang dimiliki semua BUMN dibawah Danantara. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 131, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara mendapatkan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun setelah resmi dibentuk.

Sedangkan struktur organisasi BPI Danantara dijelaskan dalam Pasal 3L, terdiri dari Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan dewan pengawas juga ditetapkan untuk 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat, dan Komite. Sekretariat dan Komite. Komite yang dibentuk terdiri dari komite audit, komite etik. dan komite remunerasi dan sumber daya manusia. Sekretariat dan Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Sedangkan untuk susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari 6 orang dari unsur profesional. Salah satu Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.