Jakarta: Kota Probolinggo terletak di Jawa Timur. Kota ini terkenal destinasi wisata yaitu Gunung Bromo.

Dijuluki Kota Mangga, kota ini memproduksi Mangga terbesar di Jawa Timur. Selain itu, daerah ini juga menawarkan banyak rumah subsidi.

Jika kamu ingin tinggal di Probolinggo, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Probolinggo

Perumahan subsidi di Probolinggo. Foto: SiKumbang PUPR

1. Bengawan Indah

Perumahan ini dikelola oleh Citra Madani Properti dan berlokasi di Jrebeng Wetan, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Perumahan ini tersedia 3 unit rumah subsidi.

Rumah subsidi seharga Rp150 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap kayu, dinding pasangan bata plester dicat, lantai keramik 40x40, serta pasangan batu kali sloof.

2. Griya Gunung Jati

Perumahanini berlokasi di Kebonsari Wetan, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur dibangun oleh Graha Karyacipta Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 9 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap galvalum Dan genteng madura, dinding batu bata plester acian finishing cat, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. De Daun Residence

Perumahan subsidi terletak di Sumber Taman, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dibangun oleh Arkana Putra Utama. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap galvalum Dan penutup genteng, dinding bata merah finishing plesteran, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

4. Lentera Nirwana Barito

Hunian yang dibangun oleh Kareng Lor, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur ini menyediakan 5 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Nayara Bangun Cipta.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap galvalu, penutup genteng beton, plafon hollow. Dinding bata struktur beton bertulang, tembok bata merah finishing diplester. Lantai keramik 40x40 serta pondasi bangunan utama batu kali.

5. Kademangan Permata Regency

Berlokasi di Sumber Wetan, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dikelola oleh Trigraha Sukses Mandiri dengan jumlah unit tersedia sebanyak 219 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap galvalum, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Kota Tanjung Pinang merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini berada di perbatasan dengan negara Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

Terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna, provinsi ini juga dikenal akan sumber daya alamnya yang kaya di bidang minyak, gas, dan maritim. Kota ini juga memiliki pariwisata yang menarik, seperti Pulau Penyengat, Pantai Trikora, dan pantai buatan atau Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).

Jika kamu ingin tinggal di Tanjung Pinang, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp146 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tanjung Pinang

Perumahan subsidi di Tanjung Pinang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Bukit Merpati Putih Tahap II

Perumahan Bukit Merpati Putih Tahap II dikelola oleh Rhemabintan Makmur dan berlokasi di Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perumahan ini memiliki ketersediaan unit rumah subsidi sebanyak 189 unit.

Rumah subsidi seharga Rp146 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap spandek lurus dan baja ringan, serta dinding batako diplester dan dicat. Kemudian, lantai keramik dan pondasi beton bertulang.

2. Mega Mas Residence

Perumahanini berlokasi di Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Arta Mega Mas. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe subsidi dengan harga Rp146 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 97 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap spandek lurus, dinding batako diplester dan cat, lantai semen halus, dan pondasi beton bertulang.

3. Perumahan Dompak Indah

Perumahan subsidi terletak di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Cahaya Dompak Indah. Perumahan ini memiliki 71 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp146 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek, dinding batako diplester dan dicat bagian luar. Lantai semen diaci halus dan pondasi beton.

4. Crystal Abadi

Hunian yang dibangun oleh Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini menyediakan 55 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Cahaya Kristal Properti.

Dengan harga Rp146 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan spandek. Dinding batako dan lantai semen aci, serta pondasi beton bertulang.

5. Kenangan Jaya 9

Berlokasi di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dikelola oleh Sinar Multi Makmur Abadi dengan jumlah unit tersedia sebanyak 50 unit.

Rumah dengan harga Rp146 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 84 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap spandek, dinding batako plester luar dan dalam, lantai semen diaci dan pondasi beton bertulang.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah sudah resmi menerbitkan peraturan yang menaikkan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Langkah ini dinilai dapat menurunkan angka backlog perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan backlog perumahan sebesar 9,9 juta adalah orang yang belum memiliki rumah. Dengan menaikkan batas penghasilan akan memberikan masyarakat akses untuk mempunyai rumah.

"(Kenaikan batas maksimalgaji di) Beberapa zona 1 sampai 4 yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," ujar Amalia di Kantor Menteri Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan pertimbangan kriteria MBR dalam hal batas maksimal penghasilan masyarakat dihitung itu berdasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kemudian BPS juga menyesuaikan angka tersebut dengan tingkat inflasi 2025.

Amalia menambahkan data terbaru terkait perkembangan backlog perumahan akan diumumkan dari hasil Susenas pada Juli 2025 mendatang.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

"Kalau dulu kan hanya Rp 8 juta (maksimum gaji), untuk Papua itu Rp 10 juta. Nah yang Rp 8 juta ini kan kalau penghasilannya Rp 8,1 (juta) itu kan nggak bisa (masuk kriteria). Oleh sebab itu, untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa mengakses FLPP ini," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menaikkan batas gaji di beberapa wilayah dan terbagi dalam 4 zona wilayah. Salah satunya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek, batas maksimum penghasilan MBR dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di bagian utara, Kabupaten Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta di timur), Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di barat. Purworejo juga dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Jika kamu ingin tinggal di Purworejo, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp150,5 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. De Rose Garden

Perumahanini berlokasi di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

4. Palapan Estate

Hunian yang dibangun oleh Cakra Hisanda dan berlokasi di Seren, Gebang, Kab Purworejo, Jawa Tengah ini menyediakan 6 unit rumah subsidi.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap rangka kayu, genteng tanah, finishing genteng cat. Dinding pasangan batu bata merah, diplester, diaci, dicat dinding (merk Decolith Setara).

Lantai keramik lantai putih polos ukuran 40x40, keramik lantai kamar mandi motif ukuran 40x40, keramik dinding kamar mandi ukuran 25x40 tinggi 75 cm, serta pasangan batu kali hitam sloff.

5. Perum Delima Village

Berlokasi di Sumbersari, Banyuurip, Kab Purworejo, Jawa Tengah. Dikelola oleh Citra Properti Internusa dengan jumlah unit tersedia sebanyak 21 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan dan genteng press, serta dinding bata merah finishing plester aci dan cat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Bogor selalu menjadi pilihan populer bagi para pencari properti yang sedang mencari hunian. Salah satu daerah yang bisa kamu tuju adalah Kecamatan Tajurhalang.

Akses transportasi yang memadai membuat daerah dengan julukan kota hujan ini menjadi impian semua orang. Dulunya, kecamatan ini merupakan bagian dari Bojong Gede sehingga akses transportasi tentu saja mudah karena kehadiran Commuter Line.

Jika kamu ingin tinggal di Tajurhalang, berikut ini limarekomendasi rumah murahmulai dari Rp178 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tajurhalang

Perumahan subsidi di Tajurhalang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Panorama Citayam

Perumahan yang terletak di Sasak Panjang, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Multi Griya Propertindo. Rumah subsidi tersedia 83 unit yang tersisa.

Untuk rumah tipe subsidi yang ditawarkan Rp185 juta, luas bangunan 26 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap dari genteng beton, dinding baja ringan, lantai keramik, serta pondasi batu.

2. Griya Hawthah Inat

Perumahanini berlokasi di Tajurhalang, Tajurhalang, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Anugrah Mulya Nusaindo. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 16 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp185 juta dengan luas bangunan 29 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, double dinding, lantai keramik, serta pondasi ceker ayam.

3. Perumahan Amarta Residence 5

Rekomendasi selanjutnya berlokasi di Kalisuren, Tajurhalang, Kab. Bogor, Jawa Barat. Perumahan ini dibangun oleh Petra Bangun Sarana yang memiliki 27 unit rumah tipe subsidi seharga Rp185 juta.

Untuk tipe ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi berupa rangka atap baja ringan dan genteng metal pasir, dinding batako double dinding plester aci. Selain itu, lantai yang digunakan keramik 30x30, keramik kamar mandi 25x25, serta pondasi batu kali beton bertulang.

4. Grand Citayam

Hunian yang dibangun oleh Petra Bangun Sarana dan berlokasi di Citayam, Tajurhalang, Kab bogor, Jawa Barat ini menyediakan 2 unit rumah subsidi.

Dengan harga Rp185 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah dari rangka atap baja ringan dan genteng metal multiroof, dinding batako press plester aci dan double dinding, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Puri Sasak Panjang 2

Berlokasi di Sasak Panjang, Tajurhalang, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Karanglo Putra Pratama dengan jumlah unit tersedia sebanyak 1 unit.

Rumah dengan harga Rp178 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan dan genteng multiroof, serta dinding bata ringan hebel diplester acian finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Gunung Putri merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor. Wilayah dataran rendah tersebut diapit oleh Sungai Cikeas di sebelah barat dan Sungai Cileungsi di sebelah timur.

Pertumbuhan rumah subsidi di Bogor juga tidak terlepas dari kebutuhan perumahan di sekitar Jabodetabek. Ada berbagai pilihan subsidi dan komersil yang disediakan oleh developer.

Jika kamu ingin tinggal di Gunung Putri, berikut ini limarekomendasi rumah murahmulai dari Rp158 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Putri

Perumahan subsidi di Gunung Putri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Royal Cikeas Residence

Rumah ini berlokasi di Cicadas, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Karya Graha Andara dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 11 unit.

Rumah dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester cat, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Griya Bukit Jaya 2

Perumahanini berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Grahacipta Langgengutama. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 11 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp341 juta dengan luas bangunan 42 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata merah plester aci + cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Apartemen Podomoro Gold View Tower Dahoma

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 24 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen DAHOMA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

4. Apartemen Podomoro Golf View

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 645 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen BALSA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

5. Cibubur Country

Berlokasi di Cikeas Udik, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Cibubur Country dengan jumlah unit tersedia sebanyak 5 unit.

Rumah dengan harga Rp260 Juta dengan luas bangunan 46 meter persegi serta luas lahan 126 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai ex roman 40x40, serta pondasi cakar ayam.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Citereup merupakan salah satu kecamatan di Bogor. Kabupaten Bogor menjadi salah satu kawasan yang diminati pencari properti.

Transportasi mudah diakses beragam menjadi alasan masyarakat mencari rumah murah di Bogor. Selain transportasi yang beragam, harga rumah yang ditawarkan di sini juga masih terjangkau.

Jika kamu ingin tinggal di Citeureup, berikut ini lima rekomendasi rumah murah mulai dari Rp148 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Citeureup

Perumahan subsidi di Citeureup. Foto: SiKumbang PUPR

1. Puri Harmoni Pasirmukti

Rumah ini berlokasi di Gunungsari, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Harmoni Bangun Multiguna dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 96 unit.

Rumah dengan harga Rp148,5 juta dengan luas bangunan 28 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bumi Citeureup Asri

Perumahanini berlokasi di Gunungsari, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Sumit Jaya Abadi. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 7 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp158,5 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako single, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Puri Harmoni Pasirmukti Perluasan

Perumahan yang dibangun oleh Harmoni Bangun Multiguna dan berlokasi di Pasirmukti, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 59 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp185 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap baja ringan dan genteng, dinding batako plester aci dan cat, lantai keramik 40/40, serta pondasi pasangan batu kali.

4. Olga Sejahtera Residence

Perumahan ini berlokasi di Gunungsari, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Kreasi Inti Persada. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 35 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap menggunakan kontroksi baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 30x30 warna putih, serta pondasi batu belah dan cor beton.

5. Puri Lavender Tarikolot

Berlokasi di Tarikolot, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Mahaloka Ayala Raya dengan jumlah unit tersedia sebanyak 2 unit.

Rumah dengan harga Rp168 Juta dengan luas bangunan 22 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester, aci, cat tembok, dan keramik lantai serta batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Cikande merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Serang. Daerah ini terkenal sebagai kawasan industri terbesar di Serang.

Jarak Cikande ke Serang sekitar 29,9 km. Provinsi ini menekankan pembangunan pada pengembangan pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Cikande juga menyediakan rumah subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu ingin tinggal di Cikande, berikut ini lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cikande

Perumahan subsidi di Cikande. Foto: SiKumbang PUPR

1. Kayla Panamping Residence

Perumahan ini dibangun oleh Adhi Putra Bangun Perkasa dan berlokasi di Situterate, Cikande, Kab Serang, Banten. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu 53 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap rangka baja, dinding batu bata merah, lantai pas keramik, dan pondasi batu belah.

2. Senopati Estate Cikande

Perumahanini berlokasi di Cikande, Cikande, Kab Serang, Banten yang dibangun oleh Lingkungan Raya Lestari. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 12 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain rangka atap Baja ringan dan genteng beton, dinding batako plester aci finishing cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Graha Cikande Indah

Perumahan yang dibangun oleh Grahadika Realty dan berlokasi di Cikande, Cikande, Kab Serang, Banten ini menyediakan 121 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap baja ringan dan atap genteng, dinding hebel aci luar dalam, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Pondok Dewata Cikande

Perumahan ini dibangun oleh Cikande, Cikande, Kab Serang, Banten. Rumah subsidi yang dibangun oleh Pondok Hijau Asri tersedia ada 3 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap baja ringan dan genteng pasir, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Grand Koper Residence

Perumahan yang terletak di Koper, Cikande, Kab Serang, Banten ini dibangun oleh Agung Multi Gemilang. Perumahan ini memiliki 38 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp150,5 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 28 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bandung -

Memiliki rumah pribadi merupakan impian banyak orang. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berkesempatan memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ringan, bunga tetap sebesar 5 persen, dan tenor cicilan hingga 20 tahun. Bahkan, uang muka (DP) yang dibutuhkan hanya 1 persen dari harga rumah.

Namun, tidak semua orang bisa membeli rumah subsidi. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pembeli agar dapat mengakses program ini.

Apa Saja Syarat Membeli Rumah Subsidi?

Berikut adalah syarat lengkap untuk membeli rumah subsidi berdasarkan informasi dari detikProperti dan Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020:

1. Belum Pernah Memiliki Rumah

Calon pembeli rumah subsidi wajib belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Selain itu, mereka juga belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

2. Warga Negara Indonesia dan Usia Minimal 21 Tahun

Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi. Usia minimal calon pembeli adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, usia maksimal adalah 65 tahun saat masa pelunasan kredit berakhir.

3. Termasuk dalam Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program FLPP hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu sesuai wilayah domisili. Berikut rincian batas penghasilan maksimal:

a. Wilayah Luar Jabodetabek

• Belum menikah: maksimal Rp 7 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 8 juta/bulan

b. Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

• Belum menikah: maksimal Rp 12 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 14 juta/bulan

Catatan: Penghasilan dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.

4. Melengkapi Dokumen Persyaratan

Calon pembeli wajib menyiapkan sejumlah dokumen saat mengajukan KPR subsidi FLPP. Berikut daftar dokumen yang harus dilampirkan:

• KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Buku/Akta Nikah atau Surat Cerai (jika berlaku)
• Slip gaji tiga bulan terakhir
• Surat keterangan kerja dari perusahaan
• Rekening koran tabungan tiga bulan terakhir.

Baca selengkapnya di detikProperti.

(dhw/sud)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta dikutip Jumat, 11 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," kata dia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan rumah murah untuk masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah bisa dibeli oleh wartawan yang telah memenuhi persyaratan.

Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komdigi akan memperbarui data-data wartawan di seluruh Indonesia, di mana data tersebut didapat dari Dewan Pers. Lalu, data tersebut akan dicek dan divalidasi oleh BPS. Data tersebut kemudian, akan diberikan kembali kepada Komdigi dan Kementerian PKP untuk diseleksi siapa yang berhak menerima rumah murah.

Dalam bagan yang dibagikan oleh Kementerian PKP, wartawan dengan penghasilan lebih Rp 7 juta ke atas dapat membeli rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara itu, untuk wartawan dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta akan diarahkan menempati rumah susun dan rumah swadaya dengan syarat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pada tahap awal sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi, yang akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia juga menyampaikan peluncuran program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025.

"Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran," ujar Ara, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan program subsidi rumah untuk wartawan merupakan bentuk komitmen negara untuk membantu kebutuhan insan pers.

"Kami menyampaikan apresiasi karena dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan, bahwa belum semua wartawan sejahtera, belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik," tuturnya dalam Konferensi Pers Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan kriteria penerima program agar lebih inklusif.

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta bagi yang sudah berkeluarga dan Rp 11-12 juta untuk yang masih lajang bisa mendapat kesempatan membeli rumah subsidi ini.

"Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp 7-8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program," kata Amalia.

Sementara itu, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program rumah untuk wartawan telah digelar pada Selasa (8/4/2025).

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

(aqi/das)