Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar tanah-tanah negara di perkotaan dijadikan rumah susun (rusun).

Mengingat, angka backlogperumahan menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tembus 15 juta unit.

Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar 9,9 juta unit backlog perumahan.

“Ini nanti untuk Dirjen (Direktur Jenderal) Perkotaan, Ibu Sri, pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun,” tegas Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Setelahnya, tanah-tanah tersebut bisa dihitung hatganya untuk menjadi elemen subsidi bagi negara.

Setelah urusan pertanahan maupun perizinan bersih, maka bisa dihitung bersapa besaran biaya jual beserta keuntungan yang diperoleh.

“Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa. Itu sudah turun 50 persen Pak. Karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen Bapak/Ibu sekalian,” lanjutnya.

Fahri menambahkan, solusi ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Artinya, orang yang sebenarnya tidak punya rumah itu makin banyak,” kata Fahri.

Menurut dia, banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah karena adanya sistem extended family (penambahan keluarga) di Indonesia.

Artinya, satu keluarga mengabsorpsi kegagalan anak-anak mereka yang tidak punya rumah, termasuk yang sudah menikah untuk tinggal di satu rumah yang sama dengan orang tuanya.

Selain itu, juga ada fenomena orang yang tidak mau berpisah dari anak-anaknya, meskipun mereka sudah menikah.

“Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia, keleleran (telantar),” sambungnya.

Sebagai contoh, migrasi keluar masuk Jakarta setiap pagi sampai puluhan juta kendaraan. Tentunya, ini menyebabkan kemacetan luar biasa.

Migrasi ini terjadi lantaran harga tanah di Jakarta semakin mahal, ditambah dengan belum populernya rumah vertikal atau rusun dan tidak memadainya transportasi publik.

Dengan demikian, masyarajat banyak yang bermigrasi ke luar Jakarta untuk memiliki rumah tapak.

“Sehingga, salah satu policy (kebijakan) yang presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota,” tuntas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan perkembangan 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara yang direvitalisasi menjadi rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN).

Maruarar bilang, tiga tower sudah tuntas direvitalisasi dan siap untuk diserahterimakan.

Pihaknya sudah berkirim surat ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk memastikan jadwal serah terima rusun.

Unsplash/Brandon Griggs Ilustrasi rumah susun atau apartemen.

"Kan itu sesuai jadwal waktu itu kalau enggak salah April akhir ya, April akhir lah ya," ujar Maruarar di Jakarta dikutip pada Selasa (2/4/2025).

Ia memastikan revitalisasi masih berjalan on the track sehingga bisa selesai tepat waktu pada akhir April.

Sebab berdasarkan kontrak pengerjaan, revitalisasi berakhir pada April ini.

"Kita rencanakan begitu, kalau dari kontraknya, akhir April," tutur Maruarar.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan, sebanyak 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran sudah selesai direvitalisasi menjadi rusun. Penyelesaian itu sudah dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada pertengahan Januari 2025 lalu.

"Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu 10 tower," kata Maruarar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelumya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet Kemayoran pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rusun.

Rusun ini akan diutamakan untuk ASN. Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa, tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Tiga tower Wisma Atlet di Blok C2 Pademangan sudah selesai direnovasi dan siap huni. Rumah susun (rusun) ini rencananya akan menjadi hunian bagi aparat sipil negara (ASN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar ada porsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun porsi penghuni maupun harga sewa pun diserahkan kepada wewenang kementerian tersebut.

Ketika ditanyakan terkait harga sewa sebesar Rp 1,2 juta per bulan, Ara membenarkan nominal tersebut menjadi pertimbangan dalam diskusi sengan Kemensetneg. Namun, ia meminta agar MBR bisa mendapat harga yang lebih terjangkau.

"(Harga sewa Rp 1,2 juta?) Dalam pembicaraan begitu, tapi buat yang rakyat kita turunkan ya, karena buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kita rencanakan nanti diumumkan lah. Tapi buat rakyat tentu kalau bisa, kami perlukan lebih di bawah daripada ASN," ujar Ara di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan usai meninjau kembali Wisma Atlet, tepatnya di Tower 10. Ara turut ditemani Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Direktur Pembangunan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan Aswin Grandiarto Sukahar dalam kunjungan itu.

Ia menyebutkan tiga tower yakni, 8, 9, dan 10 sudah selesai direvitalisasi sejak akhir Januari lalu. Sementara sisa tujuh tower di Kemayoran bisa selesai pada 15 April 2025 mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serah terimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Lalu, ia menyebut Wisma Atlet dapat dimanfaatkan secara bertahap. Ia berharap tiga tower yang sudah siap huni tersebut bisa diserahterimakan pada Maret ini.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower dengan total 7.426 unit hunian. Tiga tower di antaranya ada di Blok C2 sebanyak 1.932 unit yang sudah siap huni.

Setiap unit berukuran 36 meter persegi dengan dari 2 kamar tidur dan satu kamar mandi. Rusunnya sudah dilengkapi dengan furniture, mulai tempat tidur, sofa, lemari, hingga meja nakas.

Sebelumnya diberitakan tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung itu nantinya bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kembali kondisi tower Wisma Atlet yang sudah siap huni di Pademangan. Tiga tower sudah selesai revitalisasi sejak Januari lalu, sementara sisa tujuh tower di Kemayoran akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Ia menyebut tujuh tower tersebut menurut aturan selesai pada 22 April, tetapi sudah bisa rampung pada 15 April. Setelah selesai renovasi, Wisma Atlet akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Wisma Atlet akan dimanfaatkan secara bertahap. Ara berharap tiga tower yang sudah lebih dulu siap huni bisa segera serah terima pada bulan Maret.

"Kami sudah siap dari Januari akhir. Tentu Februari udah berakhir nih. Maret saya datang lagi untuk memastikan keadaannya tetap baik. Kalau bisa Maret dulu sebagian dulu 3 tower ini dulu sayang kalau nggak dimanfaatkan," ucapnya.

Rusun tersebut ditujukan sebagai hunian aparatur sipil negara (ASN). Kementerian PKP pun mengusulkan agar ada porsi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, harga sewa rusun bagi MBR juga diusulkan agar lebih murah daripada ASN.

Akan tetapi, harga sewa dan porsinya penghuni ditentukan sesuai kewenangan dari Kemensetneg. Sebab, Ara menyebut Kementerian PKP hanya bertugas merenovasi Wisma Atlet yang berdiri di atas tanah milik Kemensetneg.

Sementara itu, Aswin mengungkapkan kerusakan pada tower Wisma Atlet bervariasi. Namun, ia menyebut kerusakannya tidak tergolong berat.

"Ada struktur, ada mechanical, electrical, dan plumbing perpipaan yang rusak yang belum terawat," kata Aswin.

Ia juga menyebutkan Tower 1 dan 2 rencananya akan dimanfaatkan Kemensetneg untuk komersial seperti apartemen dan hotel. Lalu, Tower 5 ada rencana untuk dijadikan rumah sakit.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower yang diisi 7.426 unit. Tiga tower di antaranya ada di Bloc C2 dengan 1.932 unit yang sudah siap huni. Setiap unit terdiri dari 2 kamar tidur, 3 tempat tidur, dan satu kamar mandi.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Ara mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2) lalu.

Ara mengatakan, renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian vertikal di Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki fasilitas yang memadai.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 3 tower di Wisma Atlet Pademangan siap untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Rencananya penyerahan ini akan dilakukan pada Senin mendatang.

Ara mengungkapkan tower tersebut sebenarnya sudah siap sejak akhir Januari lalu. Oleh karena itu, saat ini sudah bisa diserahkan kepada Kemensetneg.

"Nanti Ibu Dirjen dan Pak Aswin yang urusin rumah susun. Saya sudah minta hari Senin. Sudah persiapan untuk serah terima kepada Setneg. Tiga tower dari sepuluh tower. Yang tiga ini yang arahnya kepada Pademangan," kata Ara di Tangerang, Sabtu (23/2/2025).

Ia menjelaskan posisi Kementerian PKP di sini hanyalah sebagai pihak yang melakukan renovasi. Sementara itu hak pengelolaannya dipegang oleh Kemensetneg.

"Kami udah siapkan, gitu. Kan tugas kami merenovasi. Tapi itu bukan dalam wilayah pengelolaan kami. Itu kayak rumah susun Pasar Rumput kan, kami hanya merenovasi ya. Tapi itu sudah diserahkan kepada DKI (Jakarta)," ujar Ara.

Melihat dari catatan detikcom, revitalisasi wisma atlet baik yang di Pademangan dan Kemayoran ditargetkan selesai pada April 2025.Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan dengan nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Sebelum direvitalisasi, kedua wisma atlet ini sempat menjadi rumah sakit darurat pada zaman pandemi Covid-19. Pada saat itu angka kasus penularannya sedang tinggi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, mereka meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

"Supaya bahan koreksi buat kita. Kan belum sampai 4 bulan ini (kabinet terbentuk) supaya ke depannya kami juga bisa belajar," ungkapnya .

Ara mengatakan untuk audit ini akan menyasar ke rusun dan rumah khusus di seluruh Indonesia. Untuk rusun sendiri, Ara menyebutkan minimal ada 3 rusun yang akan diaudit. Adapun lokasinya akan ditentukan oleh BPK.

"Semua (diaudit). Saya juga mendapat informasi ada beberapa rumah susun yang tidak terpakai. Makanya saya mohon untuk dilakukan audit, supaya diukur. Supaya Kementerian yang baru ini bisa belajar dari pengalaman yang ada dan transparan," ucap Ara.

Ia menjelaskan untuk menjalankan visi kementeriannya yang transparan dan anti korupsi, mereka melibatkan inspektur dari luar kementerian yakni dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), dan KPK .

"Kita punya inspektor itu dari Jaksa Agung, Kejaksaan, 2 dari BPKP , satu dari KPK . Dan kita tidak punya inspektor dari dalam, semua dari luar Kementerian. Tujuannya profesional aja, objektif, bukan teman sejawat, biar bisa tegas," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya , siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemkot Malang berencana menyiapkan aset lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Namun jika ditemukan keterbatasan lahan, maka rumah susun akan ditawarkan sebagai solusinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Dandung Djulhardjanto menyampaikan adanya dukungan penuh Pemkot Malang terhadap program 3 juta perumahan yang digagas oleh pemerintah pusat.

Meskipun konsep perumahan yang akan dibangun masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Karena menurut Dandung, lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak tetapi jarang dengan area yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir tidak ada, kita juga harus cari," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Dandung mengaku dengan menggunakan lahan aset Pemkot Malang sendiri, maka tidak diperlukan adanya pembebasan lahan.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan pembebasan.

Di luar itu, Dandung mengungkapkan bahwa pihaknya juga menyiapkan langkah alternatif, apabila pembangunan perumahan terkendala keberadaan lahan.

Yakni dengan membangun rumah susun atau bangunan vertikal sebagai solusinya. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," tegasnya.

Selain itu, lanjut Dandung, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," terangnya.

Dandung mengaku, pihaknya akan menjalankan program pemerintah tersebut semaksimalkan mungkin, untuk mewujudkan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," pungkasnya.

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Qatar menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Indonesia untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan. Nantinya, negara tersebut akan membiayai pembangunan 1 juta rumah yang rencananya dalam bentuk rumah susun (rusun).

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, Qatar mau membangun satu juta rumah dengan syarat mereka mengawasi langsung prosesnya dan menunjuk kontraktornya sendiri. Bonny membeberkan, kontraktor untuk proyek tersebut berasal dari China sementara subkontraktornya berasal dari Indonesia. Alasan Qatar memilih kontraktor dari China karena sudah memiliki pengalaman kerja sama sebelumnya.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China. Ini persyaratannya dia. Subkonnya, kita kondisikan harus orang Indonesia. Paham dia, setuju," kata Bonny dalam acara media gathering di Park Hotel, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tak hanya mengucurkan dana, pihak Qatar juga yang akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun.

"Nah kita sepakat, oke tetapi subkon-nya (sub kontraktor) Indonesia. Siapa yang jual? Ya dia (Qatar) yang jual lho. Negara hanya memberikan lahan. Jadi mereka tidak perlu beli lahan. Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan. Negara memberikan lahan, dia bangun. Nanti itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," bebernya.

Bonny mengatakan, tidak hanya negara asing saja yang bisa membangun hunian tersebut tetapi pengembang lokal juga bisa melakukan itu. Menurutnya, tidak akan ada persaingan antara pengembang lokal dengan asing karena pihaknya terbuka akan berbagai opsi.

"Jadi negara menyiapkan lahan supaya program rumah susun di kota ini tidak menjadi mahal, bengkak. Jadi itu bisa orang asing atau pengembang, asosiasi juga bisa," katanya.

Untuk harga unit rusunnya, kata Bonny, sedang diatur. Harganya diperkirakan akan terjangkau, sekitar Rp 300-500 juta.

"Ini (harganya) sedang diatur, karena ada kelas ada yang Rp 300 sampai Rp 500 (juta). Affordable. Jadi juga ada program TOD, Transit Oriented Development," katanya.

Rusun-rusun di perkotaan memang ditargetkan ada di tengah kota atau dekat dengan transportasi umum alias TOD. Bonny menuturkan, hunian tersebut diutamakan untuk ASN yang berusia 25-35 tahun dan baru untuk masyarakat. Untuk kriteria lebih lengkapnya, masih didiskusikan lebih lanjut lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, pihaknya juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan rumah di perkotaan seperti Qatar. Ia yakin apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama seperti yang diberikan ke Qatar, misalnya tanah gratis, maka pengembang dalam negeri juga bisa ikut berpartisipasi.

Hanya saja, perlu mekanisme yang jelas untuk mengajukan pinjaman ke perbankan untuk melakukan pembangunan tersebut. Hal itu karena, selama ini pengembang umumnya menjaminkan sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk pembangunan rumah.

"Cuma permasalahannya adalah gimana dengan perbankan. Karena ini kan modal kerja rata-rata yang dijaminkan tanahnya sementara tanah milik negara. Kredit apa yang bisa di situ sehingga kami juga bisa masuk. Pemilikan tanahnya kan bukan lagi milik konsumen karena ini bangunannya yang milik konsumen. Nah ini modal apa yang bisa tertarik untuk membangun itu. karena selama ini kita tanah itu yang dijaminkan, di situ juga diproduksi," ungkapnya.

Apabila diberikan modal yang sama seperti Qatar, Junaidi yakin pengembang lokal juga akan siap bergotong royong membangun hunian di perkotaan.

"Karena ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, kami yakin bisa gotong royong seperti itu," tuturnya.

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

Video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif. Menurut Fahri, larangan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya sawah tidak boleh lagi (dibangun), cari ide lain. Presiden sudah melarang, tidak boleh lagi. Setop. Nanti kalau tidak, kami lapor polisi," tegas Fahri saat kunjungan kerja di NTB, Jumat (17/1/2025).

Fahri menambahkan rencana pembangunan harus matang dan mereka akan mendorong perencanaan tersebut dari bawah. "Sudah ada petugas nanti," katanya.

Menurut Fahri, banyaknya rumah kosong dan rumah susun (rusun) kosong di NTB bukan karena masyarakat tidak mau menempati, melainkan karena pembangunan yang tidak sesuai rencana. "Yang kosong-kosong ini jangan diulangi lagi ke depan," tegasnya.

Fahri juga meminta masyarakat yang tinggal di kota untuk mulai berpikir tentang tinggal di rumah susun, mengingat lahan di area kota sudah habis. "Silakan tinggal di rumah susun," ujarnya.

Fahri mengungkapkan terdapat 26,7 juta rumah tidak layak huni di NTB. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang desain perumahan yang matang dan sesuai kebutuhan. "Kita tahu, Kota Mataram, dan Lombok Barat banyak lahan sawah berkelanjutan jadi rumah. Kasihan ini," katanya.

Fahri juga menyoroti masalah rusun nelayan yang mangkrak di Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Menurutnya, rusun tersebut pantas untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Rumah susun yang gagal itu pasti perencanaan tidak benar. Kalau ada perencanaan tidak benar, layak untuk diperiksa," tegas Fahri.

Fahri menduga mangkraknya pembangunan rusun nelayan yang memiliki lima lantai tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, serta kemungkinan adanya kepentingan politis dalam pemilihan lokasi pembangunan.

"Saya kira ini ada memaksa membangun di lahan tertentu karena itu milik pejabat ini, milik pejabat itu, dan harus dibangun di situ, padahal di situ tidak layak," jelas Fahri.

Fahri menegaskan kegagalan pembangunan tersebut didorong oleh motif politik yang akhirnya merugikan rakyat. "Saya minta harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bukan membangun sesuatu karena didorong oleh hasrat politik yang akhirnya tidak bermanfaat," tambahnya.

Menurut Fahri, pembangunan dengan pola seperti ini menyebabkan banyak rumah dan rusun kosong yang akhirnya terbengkalai. "Itu-itu kan uang semua itu," tegas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi