Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan kini menarik perhatian banyak calon pembeli rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di Kabupaten Gowa:

1. Bumi Riski Abadi: Tipe 27

Terletak di Barombong, Kabupaten Gowa, proyek ini dikembangkan oleh PT Mega Riski Pratama.

Bumi Riski Abadi menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Saat ini, terdapat 98 unit rumah dengan harga Rp 123 juta per unit.

Dari total tersebut, 88 rumah telah terjual, sementara 10 unit masih tersedia.

2. Zigma Royal Park: Tipe Zigma 2018 (129-84)

Dikembangkan oleh PT Zaydan Ghaniyyah Mandiri, perumahan ini terletak di Palangga, Kabupaten Gowa.

Zigma Royal Park menawarkan 409 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 129 juta, hingga saat ini, 380 rumah telah terjual, dan masih tersedia 29 unit lagi.

3. Tambora Land 3: Tipe 30/72

Berlokasi di Barombong, proyek ini dikembangkan oleh PT Wira Hadi Jayadi.

Tambora Land 3 menawarkan 272 rumah dengan harga per unit Rp 136 juta.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi, dengan sisa 34 unit lagi.

4. Gowa Solusi Residence: Tipe 36

Terletak di Pattalasang, Kabupaten Gowa, Gowa Solusi Residence menawarkan total 92 rumah.

Harga per unit Rp 136 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 78 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Garis Lurus Saranasolusi, ini menyisakan 7 rumah lagi.

5. Green Nurhidayat Borongloe: Tipe 36/73

Di Bontomarannu, Kabupaten Gowa, perumahan ini menawarkan 30 unit.

Dengan harga Rp 136 juta per unit, rumah tapak dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 73 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Hidayat Anugrah Pratama, masih memasarkan 8 rumah lagi.

Kabupaten Gowa menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga yang lebih bersahabat.

Dengan dukungan dari berbagai pengembang, setiap pilihan rumah yang tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis.

Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kabupaten Sijunjung, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah berkat tawaran rumah subsidi terjangkau.

Dengan harga yang dapat diakses, para calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga masing-masing kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ditawarkan di Kabupaten Sijunjung:

1. Villa Mutiara Kaloko Tahap II: Tipe 36/108

Terletak di Sijunjung, proyek ini dikembangkan oleh PT Bumi Mutiara Sejati.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 33 meter persegi dengan luas lahan 108 meter persegi.

Proyek ini menawarkan 40 rumah dengan harga Rp 130 juta per unit.

Saat ini, 8 rumah telah terjual, sedangkan 32 unit masih tersedia.

2. Bukit Sago Mandiri II: Tipe 36/108 RSH

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana ini berada di Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Dengan total 55 rumah, setiap unit dibanderol dengan harga Rp 130 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Hingga kini, sudah terjual 36 rumah, sementara 19 unit lainnya, masih dipasarkan.

3. Griya Permata Rumbio: Tipe 36/108 RSH

Juga dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana, proyek ini terletak di Sijunjung.

Dengan total 102 rumah yang ditawarkan, masing-masing dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Setiap rumah dijual dengan harga Rp 135 juta, dan hingga saat ini, 64 unit telah terjual, menyisakan 38 unit.

4. Anugrah Bungo Pinang: Tipe 36/108

Perumahan ini terletak di IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dengan total 54 unit yang dijual dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing bangunan memiliki luas 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Dari total unit, 44 rumah telah terjual, menyisakan 10 unit yang tersedia.

5. Kampung Baru Residence: Tipe 36 Tapak

Proyek perumahan ini terletak di Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung, dan menawarkan total 55 unit.

Harganya Rp 140 juta per unit, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 108 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Wijoyo Oridina Properti, saat ini baru 12 unit yang terjual, dan 43 rumah masih tersedia untuk dipasarkan.

Mengapa Memilih Sijunjung?

Dengan harga yang bersahabat dan berbagai pilihan yang tersedia, Kabupaten Sijunjung menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Berbagai proyek perumahan ini tidak hanya menawarkan aksesibilitas finansial, tetapi juga lokasi yang strategis, membuatnya semakin menarik bagi calon pemilik rumah.

KOMPAS.com -Kabupaten Solok di Sumatera Barat kini tengah menjadi sorotan di kalangan calon pemilik rumah.

Dengan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi terjangkau, kawasan ini menjadi lokasi yang menarik untuk berinvestasi dalam properti.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah ini dijual dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Solok:

1. Batu Bagirik Residence: Tipe 36

Terletak di Lembah Gumanti, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diamers Andalas Prima, Batu Bagirik Residence menawarkan 168 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 105 juta.

Dari jumlah tersebut, 89 rumah telah terjual, sementara 79 unit masih tersedia.

2. Kayu Aro Permai: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Pilar Wahana Surya, perumahan ini terletak di Gunung Talang.

Kayu Aro Permai menawarkan 282 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 104 meter persegi.

Masing-masing rumah dibanderol dengan harga per unit Rp 130 juta. Hingga saat ini, 201 rumah telah terjual dan 81 unit masih tersedia.

3. Graha Guguk Buluh: Tipe 36/108 M2

Proyek perumahan yang terletak di Kubung ini dikembangkan oleh PT Graha Indah Asri.

Dengan total 75 rumah, Graha Guguk Buluh menawarkan harga per unit Rp 130 juta.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas tanah 108 meter persegi.

Saat ini, 61 rumah telah terjual dan masih tersedia 14 unit.

4. Griya Batu Palano: Tipe 36/108

Griya Batu Palano, yang juga berada di Kubung, menawarkan total 129 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, 120 unit di antaranya telah terjual dan menyisakan 9 unit lagi.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

5. Rabo Bukit Kili Residence: Tipe 36

Rabo Bukit Kili Residence terletak di Kubung, dengan total 81 rumah yang ditawarkan dan dibanderol Rp 140 juta per unit.

Seperti perumahan sebelumnya, bangunan ini juga berupa rumah tapak dengan luas 36 meter persegi dan lahan 104 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Lurah Gumanta dan menyisakan 6 unit untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang tersedia, Kabupaten Solok menjadi pilihan yang tepat bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan bantuan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, masyarakat dapat dengan mudah menemukan rumah impian mereka di daerah ini.

KOMPAS.com - Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara kini menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Sebagai daerah yang menjanjikan, Minahasa Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), pembeli dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihannya?

1. Cozy Home Amurang: Tipe 36

Terletak di Amurang Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Khesar Griya Indah.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Cozy Home Amurang menawarkan 149 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 19 unit telah terjual, sementara 130 unit masih tersedia.

2. Joani Amurang Residence: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Joani Powel Makmur, Joani Amurang Residence berada di Amurang Timur.

Proyek ini juga menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Harga per unit untuk perumahan ini adalah Rp 157 juta.

Hingga saat ini, belum ada unit yang terjual, dan sebanyak 110 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi lokasi yang menjanjikan bagi calon pembeli rumah.

Kesempatan untuk memiliki rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, serta pilihan lokasi yang strategis, menjadikan daerah ini sebagai pilihan yang menarik di Sulawesi Utara.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.