Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut sekitar 15 juta orang di Indonesia tidak punya rumah.

Fahri menyampaikan data antrean perumahan atau backlog di Badan Pusat Statistik (BPS) memang menyebut 9,9 juta orang tak punya rumah. Namun, Fahri berkata ada pembaruan data.

"Ini sedang kami koordinasi dengan BPS karena data backlog terbaru, keperluan rumah sekarang ini antrean untuk rumah baru itu lebih kurang 15 juta," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri juga menyampaikan ada 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Menurutnya, dua hal itu menunjukkan masih banyak orang Indonesia yang tidak punya rumah.

Meski begitu, Fahri berkata tak terlihat banyak tuna wisma di Indonesia seperti di Amerika Serikat (AS). Hal itu disebabkan banyak orang yang tak punya rumah masih tinggal bersama orang tua.

"Karena ada sistem extended family di kita di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah. Itu ditaruh di dalam keluarganya," ujar Fahri.

"Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia keleleran," ucapnya.

Fahri mengatakan persoalan ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai program 3 juta rumah setahun.

Program itu meliputi pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Program ini disebar di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Pemerintah akan fokus membangun hunian vertikal di perkotaan. Perumahan itu dibangun di atas tanah-tanah pemerintah. Sementara itu, program perumahan di desa akan berfokus pada renovasi rumah tak layak huni.

Fahri menyampaikan program ini telah berjalan. Namun, program itu baru akan maksimal tahun depan.

"Karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," kata Fahri.

Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kota Bandung akan segera mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan rutilahu itu disebut akan bermanfaat bukan hanya bagi penerima, tapi juga masyarakat lainnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara. Menurut Soni, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal memulai kick off program rutilahu tahun 2025.

Pada Kamis (24/4) kemarin, Soni bahkan telah meninjau langsung kawasan yang bakal mendapat bantuan rutilahu yakni di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler bersama Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Imran.

Menurut Soni, berdasarkan data yang ia terima, ada 500 rumah di Kota Bandung yang akan dibangun ulang melalui program rutilahu itu. Dari jumlah tersebut kata dia, 70 diantaranya berada di Kelurahan Jamika dan Kelurahan Kopo.

"Jadi 500 rumah yang mendapat bantuan rutilahu ini rencananya selesai bertepatan dengan 17 Agustusan," kata Soni, Jumat (25/4/2025).

Soni mengungkapkan, program rutilahu selain bermanfaat bagi masyarakat penerimanya, juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat Kota Bandung lainnya. Sebab nantinya, pekerja yang membangun rumah merupakan warga Kota Bandung.

"Jadi setidaknya masyarakat terbantu untuk rumah layak huni, dan untuk masyarakat lain juga menjadi penggerak atau pekerja untuk membangun rumah tersebut," tandasnya.

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung

Purwakarta: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 10.775 unit rumah di daerah tersebut masih berkategori rumah tidak layak huni (rutilahu).

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta Ofi Sofyan Gumelar di Purwakarta, Senin mengatakan ribuan rutilahu itu tersebar di sejumlah kecamatan sekitar Purwakarta.

Seiring dengan masih tingginya jumlah rutilahu di wilayah Purwakarta, kata dia, pihaknya akan memfokuskan penanganan rutilahu. Hal itu digulirkan sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, sesuai dengan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta, hingga saat ini masih terdapat 10.775 unit rutilahu. Untuk menuntaskan rutilahu, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar.

Penanganan rutilahu di wilayah Purwakarta akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini akan dilakukan perbaikan sebanyak 278 unit dengan alokasi sebesar Rp40 juta per unit.

"Penanganan rutilahu tahun ini, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada 2024, yang kita perbaiki hanya 85 unit," katanya.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan rutilahu bersumber dari APBD Purwakarta. Anggarannya mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, untuk biaya pembangunannya juga mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya yang diperbaiki sebanyak 85 unit dengan biaya sebesar Rp 20 juta per unit, tahun ini anggaran per unitnya mencapai Rp40 juta.

Sementara itu, sepanjang tahun 2024, sebanyak 85 unit rumah warga tidak mampu dibangun menjadi rumah layak huni.

Begitu pula pada 2025, pihaknya optimistis akan terealisasi sesuai target. Sehingga, sampai akhir Desember 2025, ada 278 unit rumah warga yang dibangun dan menjadi rumah layak huni.

(KIE)

KOMPAS.com - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP sedang menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Lanjut Fahri, digitalisasi tersebut juga untuk memudahkan Pemda yang lokasinya jauh dari Jakarta agar lebih mudah dalam mengajukan usulan bantuan perumahan tanpa perlu datang langsung.

"Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda juga juga akan lebih mudah koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti solid antara gubernur dan bupati. Sehingga sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya," tukasnya.

9.447 RTLH di Pohuwato Perlu Ditangani

Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mengatakan, permasalahan perumahan di Pohuwato tercatat sebanyak 15.172 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di mana selama tujuh tahun, telah terbangun 5.725 unit rumah. Namun, yang masih perlu penanganan sebanyak 9.447 unit rumah.

"Lahan usulan sudah disiapkan di 12 titik. InsyaAllah dengan program 3 juta rumah dapat membantu daerah kami dalam penanganan perumahan," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran menuturkan, prinsipnya usulan dari Pemda akan diterima Kementerian PKP dan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selain BSPS, PSU juga silahkan diusulkan untuk mendukung sarana di perumahan yang telah dibangun. Ke depannya pembangunan rumah di tiap daerah diupayakan ada ciri khas lokal," tutupnya.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP sedang menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Lanjut Fahri, digitalisasi tersebut juga untuk memudahkan Pemda yang lokasinya jauh dari Jakarta agar lebih mudah dalam mengajukan usulan bantuan perumahan tanpa perlu datang langsung.

"Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda juga juga akan lebih mudah koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti solid antara gubernur dan bupati. Sehingga sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya," tukasnya.

9.447 RTLH di Pohuwato Perlu Ditangani

Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mengatakan, permasalahan perumahan di Pohuwato tercatat sebanyak 15.172 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di mana selama tujuh tahun, telah terbangun 5.725 unit rumah. Namun, yang masih perlu penanganan sebanyak 9.447 unit rumah.

"Lahan usulan sudah disiapkan di 12 titik. InsyaAllah dengan program 3 juta rumah dapat membantu daerah kami dalam penanganan perumahan," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran menuturkan, prinsipnya usulan dari Pemda akan diterima Kementerian PKP dan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selain BSPS, PSU juga silahkan diusulkan untuk mendukung sarana di perumahan yang telah dibangun. Ke depannya pembangunan rumah di tiap daerah diupayakan ada ciri khas lokal," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan merenovasi 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah. Renovasi ini akan dilakukan bekerja sama dengan pengusaha swasta Agung Sedayu Group melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Program renovasi ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Agung Sedayu Group telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30-50 juta per unit.

Lebih lanjut, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah pemerintah yang ia sebut selaras dengan program daerahnya yakni Satu KK, Satu Rumah Layak Huni.

"Sangat terbantu sekali pak, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu KK Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Kalau nanti dibantu oleh Pak Menteri, itu sangat membantu sekali Untuk masyarakat kita," ujar Ahmad Luthfi yang hadir di Jakarta.

Ara menambahkan pihaknya akan mengunjungi Banyumas dan Bandung minggu depan untuk melakukan survei terkait program renovasi rumah di daerah tersebut. Ia berharap program ini dapat tepat sasaran yakni dapat memperbaiki rumah masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih layak. Pihaknya juga akan mencocokkan data di lapangan dengan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Aguan menyampaikan bahwa bantuan renovasi dan pembangunan melalui program CSR sudah dilakukannya sejak lama dan memang kewajiban bagi pelaku usaha.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Sebelumnya diberitakan, Ara bersama Aguan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Kalau untuk direnovasi, budget-nya Rp 30-50 juta," kata Aguan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) lalu.

Aguan menyatakan siap membantu pemerintah untuk renovasi rumah. Ia pun bersedia membangun rumah vertikal untuk permukiman padat.

"Saya rasa bangunnya (renovasi) mulai sekarang, kita udah mulai. Ntar kita bisa lihat semuanya. Jadi saya rasa, saya yakin dalam sebulan, dua bulan semua bisa kita beresin," ujar Aguan.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan seluruh 232 keluarga akan siap pindah untuk mulai direnovasi rumahnya pada 22 April 2025 mendatang. Kemudian, sisa 268 keluarga akan siap pindah pada 22 Juni 2025.

"232 (keluarga) siap pindah minggu depan dari sekarang, tanggal 22 bulan April semuanya 232," imbuhnya.

Selain rumah di Johar Baru, Jakarta, Aguan mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga akan merenovasi rumah di Jawa Barat dan Banten, masing-masing 500 unit. Dengan begitu, total 1.500 unit rumah akan direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Video: Menteri PKP Janjikan Renovasi 700 Rumah Tak Layak Huni di Johar Baru

Video: Menteri PKP Janjikan Renovasi 700 Rumah Tak Layak Huni di Johar Baru

Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap kembali menjalankan renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Jadi dua minggu lagi kami survei di Banyumas, Jawa Tengah dan di Bandung, Jawa Barat," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, agar tepat sasaran secara by nameby address dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan renovasi rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu.

"Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan membahas persiapan penyaluran corporate social responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk merenovasi rumah, yakni 500 unit di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung M Farhan, Bupati Pati Sudewo, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui sangat terbantu dengan adanya renovasi RTLH melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Sangat terbantu sekali, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu Kepala Keluarga (KK) Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) kita. Kalau nanti dibantu oleh arahan Pak Menteri, itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kita yang mengalami kemiskinan ekstrem," kata Ahmad Lutfi.

Wali Kota Bandung M Farhan menyatakan kesiapannya terkait rencana survei dari Menteri PKP.

"Dua minggu Pak, siap," kata M Farhan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menindaklanjuti program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia memastikan sudah ada 232 rumah warga yang siap direnovasi kepada Kecamatan.

"232 (rumah siap renovasi). Sudah by name by address?" ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ara menyebutkan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi dan membangun rumah warga dalam program tersebut. Diketahui biaya renovasi maupun sewa kontrakan untuk warga bakal ditanggung oleh yayasan ini.

Sementara itu, Ara menyatakan akan membeli rumah sebelah Nenek Hasna bisa renovasi dan membangun rumah lebih luas untuknya. Ia bernegosiasi harga langsung dengan Siti, yakni tetangga dan pemilik rumah sebelah Nenek Hasna.

Sebagai informasi, Nenek Hasna merupakan warga Kelurahan Tanah Tinggi. Ia sempat tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarga. Pada November 2024 lalu, Ara pernah menyampaikan niat merenovasi rumah tersebut dan membeli rumah sebelah agar bisa diperluas.

"Ini saya buat Ibu Hasna, ya? Biar Menteri yang beli Rp 200 juta ya?" ucap Ara.

"Bu (Siti) nanti saya pembayaran, saya titipin uangnya ke Ibu Dirjen ya, langsung diberesin ya," tambahnya.

Di samping itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Ia mengungkapkan proses renovasi rumah tersebut dibagi menjadi dua tahap dan dimulai pada 14 April mendatang.

"Untuk tahap pertama ada 148 rumah dan sudah disepakati akan mulai pembangunan di tanggal 14 April dan akan pindah ke kontrakan di tanggal 10 April," katanya.

Selama proses renovasi berjalan, warga akan tinggal di kontrakan selama enam bulan. Aguan melalui Yayasan akan menanggung biaya sewa. Jika pembangunan belum selesai sampai akhir masa sewa, akan ditambahkan tiga bulan lagi.

Sri menambahkan sisa 84 rumah akan direnovasi di tahap dua pada. Pembangunan dilakukan enam bulan setelah tahap pertama, yakni sekitar 8 November 2025.

Adapun untuk penyebaran rumah siap renovasi di Kecamatan Johar Baru tertera dalam spanduk di lokasi, terdapat empat kelurahan yang bakal direnovasi permukimannya. Untuk tahap pertama, rumah yang akan direnovasi di Johar Baru 22 unit, Galur 29 unit, Tanah Tinggi 28 unit, dan Kampung Rawa 69 unit. Selanjutnya tahap dua, rumah yang bakal direnovasi di Johar Baru 12 unit, Galur 25 unit, Tanah Tinggi 31 unit, dan Kampung Rawa 16 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan direnovasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Renovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan menggandeng pengusaha swasta.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kementerian PKP semula menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Aguan akan merenovasi dan membangun 500 RTLH. Kemudian ada tambahan 200 rumah yang akan direnovasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ini saya bawa satu orang lagi yang mau bantu. Kadin di sini. Hebat Kadin nih ya. Dia nggak mau kalah dari Buddha Tzu Chi ya. Mau bantu berapa renovasi? Ini berbuat kebaikan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga akan dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia mengatakan pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan mulai 10 April 2025.

"Kontrakan pun sudah dibantu oleh Pak Camat, Lurah Pak Wali, Pak. Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp 800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp 1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Demikian, Pak. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan, Pak. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Kemudian, Aguan menjanjikan akan membayar uang sewa tambahan selama 3 bulan kalau pembangunan belum selesai dalam 6 bulan. "Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan anggaran minimum untuk renovasi setiap rumah sebesar Rp 20 juta. "Kalau kita bicara mau buat berapa minimum satu rumah 20 juta, dikali aja," imbuhnya.

Di samping itu, WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan Kadin Indonesia siap merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," tuturnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan) mendatangi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH). Ia meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba di Sekretariat RW. 012 pukul 16.43 WIB. Ia tampak mengenakan seragam dinas berwarna coklat.

"Sekarang bantuin ya coba yang saya perintahin, coba laporin jelas," ujar Ara di Sekretariat RW. 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pada kesempatan itu, ia menanyakan kesiapan warga untuk pindah ke kontrakan selagi rumah direnovasi. Ara juga memastikan kesediaan warga untuk direnovasi rumahnya.

Ara memastikan kalau warga tahu rumahnya akan direnovasi oleh siapa. Warga pun menyorak rumahnya akan dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Untuk diketahui Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan yayasan milik Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang bersedia direnovasi rumahnya.

"Kecamatan Johar Baru siap 232 KK (kepala keluarga) atau rumah yang siap direnovasi. Untuk tahap pertama ada 148 rumah yang sudah disepakati akan mulai pembangunan di tanggal 14 April dan akan pindah ke kontrakan di tanggal 10 April," ungkap Sri.

Untuk Tanah Tinggi sendiri ada 28 rumah yang siap direnovasi. Selanjutnya tahap dua, 84 rumah di Kecamatan Johar Baru yang akan direnovasi mulai November mendatang.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Kelurahan Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.