Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Menteri PKP menyampaikan ke saya, kita langsung serah terima kunci

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci untuk program rumah untuk guru Indonesia dan penghargaan bagi pahlawan tanpa tanda jasa.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, kegiatan tersebut digelar serentak di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu Menteri PKP menyampaikan ke saya, kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu terima kasih, apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Sejalan dengan AstaCita ke-4, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Menurut Mendikdasmen, kuncinya ada pada para guru. Lebih lanjut ia mengatakan guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak, ibu, sekalian sebagai pendidik,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Pada kesempatan itu Menteri PKP Maruarar Sirait merinci ada 20 ribu rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun hari ini penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Program penyediaan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri, untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah melalui lima kementerian-lembaga termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) wujudkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci rumah bersubsidi.

Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Nantinya rumah-rumah subsidi ini akan dibangun serentak di 8 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut dari Aceh, Medan, Bogor, Bengkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan apresiasi kepada mitra kerjanya dalam program ini yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Karena program ini bisa direalisasi dalam waktu dekat dan cepat. Sebagai kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dan sesuai Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, guru memang patut diperhatikan kesejahteraannya.

Dengan begitu ia berharap, program rumah subsidi bisa bermanfaat bagi para guru yang diiringi dengan memberikan layanan pendidikan lebih baik.

"Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik," kata Mu'ti dikutip dari rilis yang diterima detikEdu ditulis Rabu (26/3/2025).

20 Ribu Unit Rumah Subsidi Siap Dihuni Guru

Tidak sendiri, Kemendikdasmen dibantu empat kementerian-lembaga lain dalam program ini. Mereka adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PKP, Maruarar Sirait membeberkan ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Namun, baru 250 unit rumah yang diserahkan kuncinya secara simbolis.

Penyediaan 20 ribu unit rumah subsidi ini dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kendati demikian, tujuan utamanya agar lokasi tempat tinggal guru tak jauh dari tempat mengajar atau sekolah.

Sehingga ke depannya, guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya tanpa harus menempuh jarak jauh.

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," ujar menteri yang disapa Ara ini.

Keinginan agar guru bisa lebih berkonsentrasi mengajar karena telah punya rumah yang layak huni juga disampaikan Direktur Utama BTN, Nixon L P Napitupulu. Menurutnya program ini akan paling disukai masyarakat karena menjadi bagian dalam proses mengentaskan kemiskinan.

Untuk menetapkan siapa penerima bantuan program, pemerintah mengandalkan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bangga bisa ikut berperan dalam pembangunan bangsa.

Ia percaya data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif. Termasuk dalam program Rumah untuk Guru Indonesia dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

"Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif," ucapnya.

(det/nwy)

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan rumah layak huni yang terjangkau untuk para guru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, akan ada 20.000 unit dengan total pembiayaan Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, program ini bisa dinikmati oleh para guru yang memenuhi syarat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut ini persyaratannya.

- Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Guru Honorer
- Guru Swasta
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp 7 juta (belum menikah) atau Rp 8 juta (sudah menikah).

Nixon menambahkan, implementasi awal program tersebut ditandai dengan akad KPR secara serentak sebanyak 300 debitur yang tersebar di 8 lokasi. Salah satu lokasi akad KPR berada di Peson Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tuturnya dalam acara serah terima kunci rumah untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Di sisi lain, Nixon mengatakan pihaknya telah merealisasikan 114.000 unit rumah subsidi dan 30.000 unit rumah non-subsidi sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gender, 33% adalah perempuan serta 76,7% yang melakukan akad di BTN adalah generasi milenial dan generasi z.

Spesifikasi Rumah

Pesona Kahuripan 10 menjadi salah satu perumahan yang menjadi tempat akad KPR serentak untuk rumah guru. Di sana ada sekitar 59 debitur yang membeli rumah di sana.

Kamar tidur di salah satu rumah contoh. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Untuk rumah yang didapatkan memiliki ukuran 30/60 yang berisi satu ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Untuk bangunannya, bagian dinding sudah double dinding

Di dekat perumahan tersebut sudah ada berbagai fasilitas umum, seperti sekolah maupun rumah sakit. Untuk kendaraan, tak jauh dari sana ada terminal serta pintu tol Cimanggis-Nagrak.

(abr/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal membangun 20 ribu rumah subsidi untuk guru di 2025. Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian bekerja sama dengan beberapa pihak.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Kementerian PKP melakukan serah terima kunci yang jadi bagian dari akad massal dilakukan serentak di 8 lokasi di Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Pihaknya kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengalokasikan rumah subsidi secara bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” ujar dia.

(KIE)

Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” ucap Ara dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

...Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru, kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3)

Djakarta, 29/9/1950 (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) segera menyerahkan kunci rumah subsidi untuk guru berjumlah 20 ribu unit di berbagai wilayah secara serentak pada 25 Maret mendatang.

"Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3).

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan penyerahan kunci rumah untuk guru akan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.

Ara merinci ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun pada 25 Maret mendatang, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi untuk guru akan memiliki skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

Adapun total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Dalam pertemuan Ara dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pengadaan 20.000 unit rumah bagi para guru.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pengadaan rumah guru harus diprioritaskan karena guru adalah pahlawan bagi Indonesia.

"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, 20.000 unit rumah," kata Ara saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Ara meminta doa kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga para guru yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian layak.

"Doakan program ini berjalan dengan baik, karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah," kata dia.

Ara berencana kembali bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas kelanjutan program ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan membangun 20.000 unit rumah untuk guru.

Abdul Mu'ti mengatakan, program rumah layak huni untuk para guru ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja," ucap Mu'ti dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

"Karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni, ini sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," kata Mu'ti melanjutkan.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sementara, Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukkan untuk MBR," ucap Ara.

Ara mengatakan, kriteria guru yang berhak mendapatkan rumah harus menyesuaikan dengan data dari BPS agar tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pengadaan 20.000 unit rumah bagi para guru.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pengadaan rumah guru harus diprioritaskan karena guru adalah pahlawan bagi Indonesia.

"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, 20.000 unit rumah," kata Ara saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Ara meminta doa kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga para guru yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian layak.

"Doakan program ini berjalan dengan baik, karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah," kata dia.

Ara berencana kembali bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas kelanjutan program ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan membangun 20.000 unit rumah untuk guru.

Abdul Mu'ti mengatakan, program rumah layak huni untuk para guru ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja," ucap Mu'ti dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

"Karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni, ini sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," kata Mu'ti melanjutkan.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sementara, Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukkan untuk MBR," ucap Ara.

Ara mengatakan, kriteria guru yang berhak mendapatkan rumah harus menyesuaikan dengan data dari BPS agar tepat sasaran.

Jakarta -

Rencana Pembangunan Rumah untuk Guru dibahas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Pembangunan Rumah untuk Guru selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara Mendikdasmen, Menteri PKP, dan Kepala BPS. Program bantuan perumahan untuk guru ini diharapkan mendukung guru agar lekas memperoleh fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan membangun rumah untuk guru. Rencana ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru," kata Maruarar, dikutip dari laman Kemendikdasmen, Minggu (9/3/2025).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan akan menyiapkan data guru yang layak maupun yang tidak layak memperoleh bantuan hunian subsidi melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen.

"Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik," ucap Amalia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera hingga awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi. Langkah selanjutnya yakni menyiapkan rumah layak huni bagi guru.

"BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia," ucapnya

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk memberikan semangat dalam mengajar murid di sekolah.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujarnya.

(twu/nwy)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta tim. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan rumah untuk Guru.

Tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar, sehingga para guru dapat bekerja lebih maksimal.
Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

Menteri PKP mengatakan sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman (MOU) antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik.


Menteri Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Maret 2025.

Menurut MendikdasmenAbdul Mu'ti pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," jelas dia.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

(KIE)

...Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menjelang berbuka puasa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Dalam rapat ini Kemendikdasmen, bersama KemenPKP, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) membahas rencana Pembangunan Rumah untuk Guru.

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, menyoroti bahwa rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah. “Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam siaran persnya, Sabtu, 8 maret 2025.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun rumah untuk para guru. “Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi. “Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi. “BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” pungkas Heru.

(CEU)