Jakarta -

Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

"Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN," kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

"Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat," sambungnya.

Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

"Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu," ujar dia.

Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

"Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan," kata Mahendra.

Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

"Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ," jelasnya.

Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

(shc/ara)

IDXChannel - Kementerian UMKM melakukan peluncuran perdana keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keterlibatam UMKM dalam program MBG ini, diharapkan dapat menciptakan asas keadilan dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah.

Pengawasan mutu pangan menjadi aspek kunci yang harus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga,...

Jakarta (ANTARA) - Kasus keracunan makanan yang mencapai status "Kejadian Luar Biasa (KLB)" masih menjadi tantangan nyata dalam sistem pelayanan gizi publik di Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, tercatat lebih dari 500 kasus keracunan makanan massal di berbagai wilayah.

Ironisnya, sebagian besar kasus tersebut terjadi pada makanan yang berasal dari dapur komunitas, program bantuan pangan, dan kantin sekolah yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pangan aman dan bergizi.

Di tengah upaya nasional memperkuat ketahanan gizi, Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan percepatan perluasan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang merupakan pusat produksi makanan bergizi gratis yang dikelola oleh mitra atau yayasan yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini menargetkan peningkatan asupan gizi bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Namun demikian, perluasan layanan ini tidak boleh terjebak pada aspek kuantitatif semata. Faktor kualitas, keamanan, dan kehalalan pangan harus menjadi prioritas utama.

Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi dapur MBG, mulai dari sanitasi yang kurang baik, distribusi yang kurang higienis, hingga bahan baku yang belum tersertifikasi halal.

Selama periode 6 Januari–12 Mei 2025, BPOM mencatat 17 KLB yang terkait langsung dengan program MBG di 10 provinsi. Salah satu kasus menonjol terjadi di Kota Bogor, di mana lebih dari 200 siswa mengalami keracunan makanan MBG hingga pemerintah menetapkan status KLB.

Temuan ini mempertegas bahwa ekspansi SPPG dan MBG tidak cukup hanya berfokus pada kuantitas penyediaan gizi, tetapi juga harus menjamin kualitas, keamanan, dan kehalalan makanan.

Pengawasan mutu pangan menjadi aspek kunci

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang kualitasnya jelek agar tak ada masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, kasus keracunan MBG terus disorot karena terjadi di berbagai daerah.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu,” kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin (19/5/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi, SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek,” ujarnya lagi.

Kemudian, Dadan mengatakan, prosedur pengetatan selanjutnya adalah mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," kata Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, menurut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.

Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, ditetapkan juga batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian, sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan,” ujar Dadan.

Selanjutnya, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik,” katanya.

Kemudian, Dadan mengungkapkan, yang tidak kalah penting adalah melakukan pelatihan penjamah makanan rutin. Sebab, banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Selain meningkatkan SOP, menurut Dadan, aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Saat ini, SPPG tidak diperkenankan beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.

"Jadi, sekarang itu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mudah. Karena untuk modalnya kita beri 10 hari ke depan, kurang lebih Rp 450 juta. Dan bisa dipertanggungjawabkan selama 10 hari. Kemudian, dia harus mengusulkan proposal terus berkelanjutan. Sehingga tidak ada uang mitra lagi yang digunakan untuk mengolah makanan menjadi program makanan bergizi ini,” katanya.

Pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN

Tangerang (ANTARA) - Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan janji proses cepat atau meminta bayaran.

"Seluruh pendaftaran SPPG hanya dilakukan melalui jalur resmi dan harus sesuai prosedur BGN," katanya dalam keterangan di Tangerang, Banten, Selasa.

Perlu diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menggencarkan pendirian SPPG di delapan kabupaten/kota dalam meningkatkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan SPPG atau yang sering disebut dapur gizi adalah titik penting dari pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Anak-anak akan menikmati menu yang dirancang khusus dengan kombinasi protein hewani, karbohidrat, sayur-mayur, buah segar, dan susu atau produk olahannya.

"Harapannya, pemenuhan gizi ini bisa membantu anak-anak tumbuh sehat dan menjadi generasi hebat yang siap bersaing di level dunia," ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rakor bersama kepala daerah di Banten beberapa waktu mengatakan di Banten target melayani MBG ada 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. "Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan telah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mendukung percepatan pembangunan SPPG sebagai unit pelaksana dari Program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat.

BGN bersama DPR RI pun menggencarkan sosialisasi Program MBG kepada seluruh elemen masyarakat agar target optimalisasi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia dapat tercapai sesuai rencana pada tahun ini.

"Maka itu kami mengundang masyarakat luas, khususnya para orang tua, komunitas pendidikan, dan para pemuda, untuk aktif mendukung implementasi program MBG," kata Anggota Komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, pemerintah juga terus mendorong pendirian (SPPG). “Kami terus melakukan evaluasi untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga program ini dapat memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memerlukan peta jalan untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah," ujar Ara di Jakarta, Selasa (20/5), seperti dikutip Antara.

Ara membeberkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini.

Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Ara mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PKP dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

Beberapa kendala yang dihadapi mulai dari keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Tidak ada visi misi menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua jurus akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara menekankan setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Lantaran masih menggunakan data lama, ia meminta agar BPS bisa melakukan pengkinian data terbaru .

"Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi kementerian / lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," terangnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Pertemuan itu membahas soal pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

Ara mengatakan dirinya sudah meminta izin kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo untuk rapat bersama sejumlah perbankan.

"KUR bagaimana itu bisa buat perumahan, itulah kita mau bicarakan," ujar Ara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia menyatakan KUR untuk perumahan merupakan goodwill Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjalankan hal tersebut, perlu ada pembahasan soal mekanisme aturan, prosedur, payung hukum, penerima, serta nominalnya.

"Bagaimana KUR dari Danantara dari Bank BUMN bisa juga itu dialokasikan untuk perumahan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada BPI Danantara untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang jelek guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menemui masalah di kemudian hari.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu. Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek," kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin.

Kemudian, untuk prosedur pengetatan selanjutnya yakni mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," ujar Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, lanjut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, juga menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan," ucapnya.

Kemudian, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik," katanya.

Yang tak kalah penting, kata dia, secara rutin akan dilakukan pelatihan penjamah makanan, mengingat banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Jakarta -

Anggota DPR Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berjanji menyiapkan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setiap tahun. Ara pun menepis tudingan itu dan meminta bukti.

"Tolong Ibu (Yasti) tadi sampaikan saya pernah bicara menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya, tolong ya please katanya Ibu saya ngomong di sini ya, tolong ya. Temen-temen ada di sini semua dan tolong jujur pernah nggak saya ngomong begitu," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP. Kegiatan tersebut membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Lebih lanjut, dirinya meminta maaf apabila benar pernah mengatakan hal tersebut. Berarti ia pernah berbicara sesuatu yang tidak diingatnya.

"Menurut saya, saya nggak pernah, menurut ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan berarti masuk wilayah bukti aja," imbuhnya.

Apabila Ara terbukti mengucapkan, ia berjanji akan meminta maaf secara terbuka. Ia juga meminta agar Yasti juga meminta maaf bila salah membuat tudingan.

"Nanti kita jawab dengan bukti aja ya Bu ya jadi kita nggak mau berdebat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya, tapi jangan potongan-potongan video," katanya.

Ara menjelaskan dirinya seorang politisi yang memiliki banyak lawan. Ia mengaku kerap diadu domba dengan potongan video, salah satunya bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

"Itu pernah saya salaman begini, jadi teman-teman pernah lihat viral kan? Banyak kita diadu domba supaya orang juga nggak senang saya dan Pak Hashim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang," ucapnya.

Ia pun menjelaskan rumah gratis untuk masyarakat merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR), yakni salah satu upaya dalam Program 3 Juta Rumah. Ia mencontohkan perumahan yang sedang dibangun di Tangerang.

Perumahan tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik perusahaannya. Lalu, rumah-rumah dibangun oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) sebagai bentuk CSR.

"Tanah dari saya, yang bangun Agung Sedayu, nanti diserahkan kepada masyarakat Pak. Adaro (PT Adaro Energy Indonesia) juga itu Pak Boy Thohir (Presiden Direktur Utama Adaro) itu grupnya bangun 500 (rumah) di Kalimantan Selatan, itu gratis juga Pak," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, Yasti mengingatkan tentang Ara akan menyediakan 3 juta rumah gratis setiap tahun untuk MBR. Menurutnya, janji tersebut perlu diingatkan kembali agar tidak ada bias.

"Saya ingin me-refresh apa yang sudah disampaikan Pak Menteri pada saat awal kita pertemuan di ruang Komisi V ini bahwasannya program Kementerian PKP setiap tahun ini 3 juta rumah MBR gratis setiap tahun. Jadi kita harus ingatkan lagi, ini adalah program tiap tahun pemerintah menyiapkan 3 juta rumah untuk MBR gratis," ucap Yasti.

Menurutnya, program awal pemerintah tersebut perlu ditekankan. Sebab, menurutnya Ara menyampaikan ucapan tersebut berulang kali di setiap kesempatan.

Yasti kemudian mempertanyakan kendala apabila program sampai tidak tercapai. Lalu, apa masalahnya kalau program itu menjadi berbayar.

"Saya kasih videonya (bukti) Pak. Tidak potongan (video)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Pati -

Banjir melanda permukiman warga Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pagi ini. Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Widodaren jebol lantaran tidak kuat menampung derasnya air.

Warga setempat, Wagiyo, mengatakan banjir datang dini hari tadi. Banjir karena tanggul Sungai Widodaren yang berada tidak jauh dari permukiman warga jebol. Terlebih intensif curah hujan sangat deras sejak Senin (19/5) sore sampai malam.

"Karena tanggul jebol. Tanggul tidak bisa nahan debit air sungai. Akhirnya meluap ini," jelasnya, saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya akibat banjir ini permukiman warga satu desa terdampak hingga pagi ini pukul 06.30 WIB. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya yang sempat merendam permukiman warga.

"Ini banyak. Sekitar satu desa kena dampaknya. Karena banjir cukup besar," jelasnya.

"Besar ini tambah terus selama air sungai tidak surut," dia melanjutkan.

Warga lainnya, Salahudin, mengatakan banjir kali ini cukup besar karena curah hujan tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Widodaren jebol. Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan nasib yang sering dilanda banjir.

"Biasanya 10 sentimeter ini ada kalau 30 sentimeter," ujarnya.

Sebagai informasi, cuaca hujan masih terjadi di wilayah Pati sampai pagi ini.

Kalaksa BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan hujan lebat sejak Senin kemarin menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Akan tetapi jumlah desa pastinya masih dalam data BPBD Pati.

"Ya benar telah terjadi hujan lebat sejak sengaja kemarin yang mengakibatkan beberapa desa terdampak," jelasnya saat dihubungi.

(apl/afn)