Pemerintah telah merealisasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp 2,3 triliun. Dengan anggaran itu sebanyak 3,265 juta orang telah menikmati program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp 2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

Suahasil menerangkan, jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir Februari 2025, saat ini anggaran yang baru digunakan hanya Rp 300 miliar.

Maka, jika hingga April telah mencapai Rp 2,3 triliun, artinya percepatan realisasi anggaran program tersebut Rp 1 triliun per bulannya.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," pungkasnya.

Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tim BGN mengapresiasi antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk menjadi mitra MBG. Hal ini tentu sangat membantu BGN dalam mencapai target pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih banyak lagi penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan sebuah tempat usaha makanan di Cibubur, Jakarta Timur, yang disulap menjadi dapur MBG. Selain mempercepat ekspansi pengadaan dapur untuk program pemenuhan gizi nasional, terobosan tersebut berpotensi menyelamatkan bisnis yang mulai lesu.

Menurutnya, SPPG Kecamatan Cibubur menjadi cerminan bahwa BGN membuka peluang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dapur MBG. Meski begitu ia menegaskan penentuan mitra tetap dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan.

"Meski saat ini capaian pembangunan SPPG masih perlu ditingkatkan, BGN tidak menurunkan standar dan persyaratan seleksi mitra yang dapat bergabung dalam Program MBG. BGN akan tetap melakukan verifikasi calon mitra secara profesional," ujar Dadan.

Selama ini SPPG dibentuk melalui beragam model baik pembangunan dapur dari nol maupun kerja sama dengan mitra yang telah terverifikasi yang kemudian dapat berupa renovasi ruko, modifikasi restoran, hingga alih fungsi bangunan tertentu.

Modifikasi bangunan usaha menjadi dapur MBG telah dilakukan di berbagai lokasi. Pemilik warung, selain dapat menyelamatkan usaha yang mulai lesu, juga dapat turut berkontribusi dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional. Setiap SPPG bahkan mampu menarik setidaknya tiga kali karyawan lebih banyak daripada sebelumnya.

Selain itu, menurut Dadan, pembangunan satu SPPG juga mampu menyediakan tenaga kerja sebanyak 47 karyawan dapur. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pekerja lokal. Alih fungsi usaha yang sulit berkembang dan hampir gulung tikar menjadi nafas segar bagi para karyawan untuk menyambung hidup.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Ular hitam berbisa jenis black boiga kerap memasuki permukiman warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Fenomena itu diduga karena habitat ular terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar telah mengevakuasi 3 ular black boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Pihaknya mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Damkar Parepare mengevakuasi ular jenis black boiga berukuran 1,5 meter di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, pada Minggu (27/4). Ular itu dievakuasi di pohon setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tokoh penggerak disabilitas yang juga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, mengatakan makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa disabilitas harus tepat sasaran. Dia mengatakan gizi yang ada di menu makan bergizi gratis bagi pelajar disabilitas harus tepat.

"Kalau ini memang harus lebih khusus, harus ada komunikasi. Minimal harus ada komunikasi dengan pihak sekolah agar UMKM yang menyajikan itu benar-benar tepat sasaran, tepat gizinya," ujarnya dalam uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Khusus Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Reda mengatakan disabilitas tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi tepung. Dia juga mengatakan disabilitas tak boleh terlalu banyak makan manis.

"Teman-teman disabilitas ini kebanyakan tidak boleh terlalu banyak makan tepung, kebanyakan manis seperti cokelat itu kan bahaya," ujarnya.

Diketahui, Reda bersama Gubernur Banten Andra Soni hadir dalam acara uji coba makan bergizi gratis untuk siswa Sekolah Khusus se-Tangerang Raya. Acara tersebut digelar oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa dan didukung oleh pihak swasta serta pemerintah daerah.

Reda berharap langkah ini dapat menjadi pemicu terselenggaranya acara serupa di daerah lain. Saat ini, menurut dia, masyarakat dan pemerintah masih lebih berfokus pada MBG untuk siswa reguler.

"Memang ini untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa. Ini kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andra Soni menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak atau siswa disabilitas perlu penanganan khusus. Ia pun mengajak pihak swasta maupun masyarakat untuk aktif terlibat.

Andra menyampaikan, menu makanan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tak boleh sembarangan. Ia menyebut ABK sensitif terhadap jenis bahan makanan tertentu.

"Sangat sulit terkait memenuhi atau menyediakan makan bergizi gratis untuk anak-anak istimewa, bukan perkara mudah. Anak disabilitas makan tepung atau senyawa tertentu bisa membuat anak tidak stabil secara emosi dan sebagainya," ujar Andra dalam uji coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Uji coba MBG ini dilakukan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk SKh di daerah Tangerang Raya. Dalam acara itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Mantovani.

Sekitar 1.500 murid sekolah khusus di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan akan mendapat makanan bergizi selama satu minggu. Makanan tersebut dibuat oleh UMKM dengan standar dan konsultasi dari pihak sekolah.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra kepada wartawan.

Sementara itu, Reda Mantovani, yang juga merupakan tokoh penggerak disabilitas, menyebut belum ada kelompok yang fokus membahas MBG untuk anak disabilitas.

"Untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa ini, kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sejumlah rumah yang berada di kompleks villa Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terdampak longsor. Kejadian ini sempat viral di media sosial.

Dari video yang beredar memperlihatkan bagian belakang sejumlah rumah longsor. Terlihat juga satu alat berat tengah membongkar bangunan rumah yang terdampak.

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa longsor terjadi pada Sabtu (26/4/2025), pukul 03.00 WIB.

"Informasi yang kami terima dari pihak desa, memang terjadi longsor di kawasan perumahan di Desa Sumbersekar, Dau," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Sadono menyebut, bahwa longsor terjadi pada pukul 3 pagi. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut. "Kejadian tadi jam 3 pagi," sebutnya.

Namun sadono menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan bencana tanah longsor. Melainkan akibat dari aktivitas alat berat yang kemudian mempengaruhi struktur tanah di kawasan perumahan tersebut.

"Longsor yang terjadi bukan kategori bencana alam. Melainkan dampak dari aktivitas alat berat," tegas Sadono.

Pihaknya menyebut ada beberapa rumah yang terdampak longsor dan untuk penanganan berikutnya telah dilakukan oleh pengembangan perumahan.

"Ada beberapa rumah terdampak, empat atau lima dan sudah dalam penanganan pengembang," pungkasnya.

Video: Detik-detik Tebing Setinggi 50 Meter Longsor di Lumajang

Video: Detik-detik Tebing Setinggi 50 Meter Longsor di Lumajang

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 40.000 orang. Sebagian besar yang bekerja di SPPG merupakan perempuan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini ada sekitar 1.081 SPPG untuk melayani program MBG. Dari total tersebut, sebanyak 40.000 orang telah bekerja di SPPG.

"Dan ini adalah peluang bagi ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan kami punya data bahwa yang terlibat sekarang di program makan bergizi itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55%-nya adalah ibu-ibu. Jadi yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55% ibu-ibu," kata Dadan dalam acara Kongres Pejuang Perempuan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Menurut Dadan, program MBG membutuhkan perempuan karena dapat memperhatikan nilai gizinya sedari awal. Jika program ini dapat berjalan dengan target sasaran 82,9 juta penerima dengan 30.000 SPPG, dapat membuka peluang lapangan pekerjaan hingga 1,5 juta orang.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55% lebih dari para laki-laki, karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55% perempuan. Bahkan kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65% itu perempuan," jelas Dadan.

Dadan menerangkan 65% petugas di BGN merupakan perempuan. Meski begitu, saat ini dia membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana penggerak laki-laki agar seimbang.

"Makanya jangan heran kalau sekarang pergi ke mana-mana ada petugas Badan Gizi di daerah yang 65% itu perempuan. Nah, baru yang tahap ketiga karena tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, akhirnya ada emansipasi laki-laki. Jadi ada pembatasan perempuan di dalam rekrutmen sarjana perempuan Indonesia tahap 3 karena perempuan sudah terlalu dominan," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di SPPG mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa mendapatkan penghasilan.

Dadan menyebut IRT yang berusia 40-45 tahun dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program MBG.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

"Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, pihaknya berfokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin," katanya.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

Adapun saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sepuluh siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi dilansir detikSulsel, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

Hadi mengatakan para siswa yang muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit (RS) ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa pulih dengan cepat usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Diduga paket MBG itu basi karena ada kesalahan dalam penyimpanan bahan.

Simak selengkapnya di sini.

'Simak juga Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali ke atas level Rp 1.000/saham. Dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (24/4), emiten berkode BBTN itu diperdagangkan dalam rentang Rp 1.010 - Rp 1.050/saham.

Saham bank yang fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah ini sempat menyentuh harga terendahnya Rp 770/saham. Dengan kembalinya ke level Rp 1.000/saham, menjadikan total penguatan saham BBTN mencapai 230 poin atau 29,30% selama sebulan.

Lantas, apakah penguatan ini hanya sementara atau berlanjut? Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan prospek saham BBTN ke depan cukup bagus karena ada program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika proyek itu sudah berjalan seluruhnya, maka BTN bisa diuntungkan.

"Prospek BTN ini cukup menarik karena pemerintah ada proyek pembangunan 3 juta rumah itu. Proyeknya memang masih belum jalan banget, tapi kalau nanti proyek pembangunan properti ini berjalan, orang untuk beli rumah diarahkan KPR-nya ke BTN, jadi BTN bisa diuntungkan dalam hal itu, jadi menarik dia," kata Teguh kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Meski harga saham BBTN sudah kembali ke level Rp 1.000/saham, Teguh menyebut harganya masih turun dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di level Rp 1.400-an. Secara 6 bulanan saham BBTN memang masih turun 31,10% dan secara year to date turun 13,87%.

"Kenapa dalam jangka 1-2 tahun terakhir turun karena memang industri properti di kita itu lesu banget, orang beli rumah itu jumlahnya berkurang, otomatis pendapatan kinerjanya BTN turun," ucap Teguh.

Dengan adanya program 3 juta rumah, Teguh memperkirakan kinerja BTN akan ikut terkerek dan berpengaruh positif terhadap harga sahamnya.

"Mungkin tahun 2025 ini ada peluang kinerjanya membaik," imbuhnya.

'Lihat juga video: BTN Meraih Apresiasi sebagai Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi'