Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan 71 sekolah di wilayah tersebut, sebagai lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Umar Wirahadi Kusuma di Natuna, Kamis, mengatakan 71 sekolah tersebut meliputi 20 kelompok bermain (KB), dua raudhatul athfal (RA), 13 taman kanak-kanak (TK), 17 sekolah dasar (SD), satu madrasah ibtidaiyah (MI), sembilan sekolah menengah pertama (SMP), dua madrasah tsanawiyah (MTs), lima sekolah nenengah atas (SMA), satu sekolah menengah kejuruan (SMK), dan satu sekolah luar biasa (SLB). Jumlah sekolah, disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penerapan program MBG di Natuna, yaitu sebanyak 4.080 jiwa.

"Sekolah-sekolah ini tersebar di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan," ucap dia.

Umar menjelaskan bahwa penyelenggaraan program MBG merupakan kewenangan satuan pelaksana (satpel) yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan Pemkab Natuna bertugas menyiapkan data sekolah sebagai lokasi pelaksanaan program.

Penerapan program MBG di 71 sekolah, akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Pada 2025, program ini akan diterapkan sebesar 19 persen, kemudian meningkat menjadi 40 persen pada 2026, paa 2027 sebanyak 60, pada 2028 sebanyak 80 persen, dan mencapai 100 persen pada 2029.

"Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN. Di Natuna, terdapat dua ahli gizi yang telah dilatih untuk meramu makanan bergizi bagi siswa. Peran kami (Pemkab Natuna) adalah menentukan sekolah mana yang akan menjadi lokasi penerapan program," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa total siswa dari tingkat SD hingga SMA di Natuna mencapai 15.674 jiwa, jumlah ini akan bertambah jika termasuk siswa di KB dan TK. Dengan demikian, ada belasan ribu siswa yang belum tersentuh program MBG yang akan dilaksanakan oleh satuan pelaksana.

"Untuk menentukan sekolah yang menjadi lokasi program, kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Terkait kapan pelaksanaannya kami belum tahu," ucap dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Pemprov Bangka Belitung (Babel) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengaplikasian anggaran makan bergizi gratis (MBG). Pemprov memerlukan anggaran Rp 128 miliar untuk kebutuhan MBG tingkat SMA/SMK di Babel.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekda Babel Fery Afriyanto ketika mengikuti rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Untuk mempersiapkan program ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 128 miliar untuk seluruh siswa SMA/SMK di Babel. Jumlahnya ada sekitar 40.000 siswa," kata Fery, Kamis (23/1/2025).

Fery menjelaskan anggaran makan bergizi gratis atau MBG tersebut akan didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut Pemprov juga telah melaksanakan rapat bersama badan gizi nasional.

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," jelasnya.

Selain dari APBN, lanjut Fery, program ini juga meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun seperti apa pelaksanaannya, Pemprov masih menunggu Juknis dari Kemendagri.

"Kita dapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis. Kita akan mensupport program tersebut," sebutnya.

"Namun, kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," tambahnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta akan digantikan oleh menu lainnya yang sesuai dengan kandungan gizi yang ada pada susu. Hal ini dikarenakan wilayah Jakarta tidak memiliki sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

Di sisi lain, Philips bilang bahwa dalam program MBG tidak akan ada perbedaan komponen gizi yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Ia menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia memastikan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.