Proyek 3 juta rumah per tahun diminati investor dari sejumlah negara. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara yang telah berkomitmen berinvestasi dalam proyek itu yakni Qatar dan United Arab Emirates (UAE).

Ketua Satuan Tugas Perumahan itu menyebut, pemerintah Qatar berkomitmen mengucurkan dana untuk pembangunan 3 sampai 5 juta unit rumah. Sementara UAE diyakini akan mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.

"Baru negara Qatar. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," kata Hashim, dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Hashim menyebut telah melobi-lobi pemerintah dan pengusaha China untuk berinvestasi dalam proyek itu. Dia mengatakan ada sinyal keinginan dari negara tersebut, mengingat sektor properti di China tengah terpuruk.

"Saya sudah ke China tiga kali tahun ini dan pemerintah China, perusahaan konstruksi China sangat, sangat ingin datang ke Indonesia. Mengapa? Karena sektor konstruksi China sedang lesu. Mereka mencari pasar lain. Jadi kami datang di waktu yang tepat," ungkapnya.

Untuk proyek 3 juta rumah ini, Hashim mengatakan akan dibangun dalam waktu 10 tahun. Artinya jika per tahunnya 3 juta rumah, akan terdapat 30 juta unit rumah baru.

Proyek ini diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hashim menyebut, penambahannya mencapai 2% sampai 2,5%.

"Kami menargetkan dapat melakukan selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti (akan ada) 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2% hingga 2,5%," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikproperti, Hashim juga telah mengatakan ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Kontribusi investor dibutuhkan karena pembangunan proyek itu akan memakan dana mencapai Rp 900 triliun.

"Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelajar Indonesia termasuk para santri sebagai generasi muda.

Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12/2024). Turut hadir Wakil Ketua MPR Akbar Supratman, Konjen RI Yusron Bahauddin Ambary dan Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.

"Kami sedang menyiapkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar, termasuk para santri. Ini sebuah harapan untuk meyiapkan generasi Indonesia Emas," jelas Muzani.

Muzani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tentu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

"Kami saat ini berupaya terus menerus untuk menggalang persatuan, karena tidak ada kesejahteraan apabila tidak ada persatuan," jelas Muzani.

"Agama adalah tentang kesejahteraan," tambah Muzani.

Muzani juga mendukung penuh rencana Liga Muslim Dunia untuk membangun Museum Rasulullah di Indonesia dan menyambut baik rencana tersebut. Bahkan hal tersebut sudah disampaikan Muzani kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden menyambut gembira rencana pembangunan museum Rasulullah di Indonesia," ujar Muzani.

Dalam kesempatan tersebut Muzani menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan paham Islam yang toleran, moderat serta Islam yang menghargai perbedaan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak lahir menghargai perbedaan.

"Pendidikan Indonesia melalui pondok pesantren, madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya mengajarkan Islam yang rahmatanlilalamin," lanjut Muzani.

Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, Muzani mengajak Sekjen Liga Muslim Dunia berserta tokoh-tokoh Islam dunia datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung pengembangan Islam yang rahmatanlilalamin.

"Ini adalah cara kami merawat Islam dengan cara Indonesia," ungkap Muzani.

Menurut Muzani, merawat Indonesia harus juga merawat agama lain di Indonesia. Karena 6 agama yang diakui di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

"Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembentukan liga muslim dunia untuk memperjelas pesan agama Islam dan membangun kerja sama yang islami dan berkemanusiaan serta meningkatkan persahabatan antarmanusia," tutup Muzani.

Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI) bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Yassierli dan mengusulkan program Two and Two. Program ini merupakan tata kelola penempatan tenaga kerja sektor informal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi.

Ketua Umum HIMSATAKI Tegap Harjadmo mengatakan, program tersebut akan menyentuh ranah perekrutan, pelatihan dengan sertifikasi, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Hasil pertemuannya memang usulan-usulan kami kepada Pak Menteri (Yassierli) memang untuk tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri. Sebab, regulasi pelatihan masih ditangani Kemenaker walau ada kementerian baru yang namanya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)," tutur Tegap dalam siaran pers, ditulis Selasa (9/12/2024).

Dalam pertemuan itu pihaknya mengusulkan Kemenaker RI untuk menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Investasi Pelatihan dan Vokasi. Penanaman modal asing pada program lembaga pelatihan kerja ke luar negeri (LPKLN) diproyeksikan akan berdampak positif pada Pencari Kerja,Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya.

Adapun beberapa manfaat dari penanaman modal asing untuk LPKLN itu, kata Tegap, seperti penurunan angka pengangguran, meningkatkan daya saing, membangun harkat dan martabat dan menjadikan PMI sebagai aset nasional, serta meningkatkan devisa negara.

"Yang jelas pertama perekrutan, perekrutan itu memang masih banyak calo. Harapan kami kalau ada investasi asing ini dan ada LPK yang standar internasional, artinya Pencari Kerja yang mau bekerja ke luar negeri khususnya Saudi, bisa langsung datang ke LPK tersebut tanpa melalui calo. Selanjutnya biaya-biaya penempatan pun bisa gratis," ujar Tegap.

Selanjutnya, kata Tegap, lewat program Two and Two itu pekerja migran akan terlindungi, memiliki kompetensi, serta memiliki sertifikasi dari LKP resmi. Apalagi HIMSATAKI selama ini masih menemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Udang Undang No.18!Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan turunanya ketika merekrut CPMI.

"Two (pertama ini) ini perekrutan, pelatihan, dan sertifikasi. Dan, Two yang kedua ini adalah perlindungan dan penempatan. Perlindungan dan penempatan ini kan ranahnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ," ujar Tegap.

Karena itu, kata Tegap, pihaknya berharap usulan tersebut dapat terealisasi, sehingga program Two and Two menjadi suatu ekosistem ketenagakerjaan yang tidak terpisahkan dan berkelanjutan "Harapan kami program Two and Two ini bisa menyelesaikan penempatan pekerja migran yang ada di hulu, termasuk sampai hilir," dan Pilot Projek akan di laksanakan di Propinsi NTB ungkap Tegap.

Merespons usulan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia salah satunya dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Karena itu, tenaga kerja tersebut harus harus memiliki kompetensi yang memadai.

Menurut Yassierli , kompetensi tersebut akan menjadi bekal penting bagi pekerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Di sisi lain, dengan memiliki kompetensi, pekerja akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Oleh sebab itu, kata Yassierli, Kemenaker akan mengkaji usulan tersebut untuk memastikan program dari HIMSATAKI memiliki dasar hukum yang kuat. Dan itu harus dipenuhi supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa yang bekerja itu kompeten," kata Yassierli.