Bank Mega Syariah Dukung Program 3 Juta Rumah untuk MBR
Bank Mega Syariah mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat bawah dengan menekan kerja sama pembiayaan dengan BP Tapera. [292] url asal
#kpr-sejahtera-flpp #sapaan #aji #kpr-sejahtera #program-kpr-sejahtera-flpp #oney #pembiayaan-program-kpr-sejahtera-flpp #akrab #pembiayaan-konsumer #pks #bank-mega-syariah-dukung-program-3-juta-rumah
(CNN Indonesia) 30/12/24 17:45
v/12798/
Bank Mega Syariah mendukung pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dukungan itu dibuktikan dengan ditekennya Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 antara Bank Mega Syariah dan BP Tapera.
Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta yang menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.
"Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah," ungkap Oney, sapaan akrab Rasmoro, dalam keterangan resmi, Senin (30/12).
Ia menjelaskan secara total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama itu.
Namun, Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.
"Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP," ujarnya.
"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran," imbuh Oney.
Bank Mega Syariah telah berhasil menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp37 miliar.
Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39 persen.
Secara keseluruhan, pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen hingga November 2024 (yoy), sekaligus menyumbang lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer pada periode yang sama.
"Sementara, pembiayaan konsumer menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan lebih dari 25 persen (yoy)," pungkasnya.
Kuota FLPP Tahun Depan 220 Ribu Unit, Pengembang: Lumayan
Pemerintah menetapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Begini respons pengembang perumahan. [693] url asal
#kuota-flpp #program-3-juta-rumah #bp-tapera #pengembang-perumahan #flpp #2025 #pemerintah #fasilitas-likuiditas-pembiayaan-perumahan #subianto #sejahtera #realisasi #sejahtera-flpp #apersi #serapan #penandatanganan
(detikFinance) 24/12/24 11:53
v/11398/
Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.
"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.
"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.
"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.
"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.
Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.
"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.
Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.
"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).
Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.
Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.
(abr/abr)