Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kader PDI Perjuangan. Terkait dengan hal itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut biasanya yang tak taat keputusan partai dianggap bukan kader.

"(Pernyataan Pak Hasto soal Pak Jokowi bukan kader PDIP lagi?) Ya biasanya di PDI Perjuangan kalau tidak mengikuti keputusan partai, ya dianggap sudah tidak. Memang PDI Perjuangan perlu memberikan sebuah surat keputusan (SK) resmi itu aja," kata Ganjar saat berada di Museum dan Kampung Seni Borobudur usai mengikuti event Tour de Borobudur XXIV 2024, Sabtu (7/12/2024).

Ganjar kemudian membandingkan dengan Maruarar Sirait atau Ara yang dinilai bersikap gentle karena mundur dan secara resmi mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Itu bagus (Ara mengembalikan KTA). Menurut saya mengembalikan (KTA) itu cara paling gentle. Saya datang, saya mengundurkan diri, Ara itu bagus," kata Ganjar.

Karena itu, dia menilai partainya harus segera bersikap terkait keanggotaan PDIP. Dia mengatakan hal itu juga pernah dia sampaikan kepada publik.

"Tapi karena ini (keluarga Jokowi) tidak ada yang mengembalikan dan sebagainya, menurut saya partai harus bersikap sesegera mungkin. Dan ini pernah saya sampaikan dengan (salah satu podcast) waktu itu. Bisa meminta untuk diberhentikan dengan hormat, apapun beliau (Jokowi) pernah punya jasa sama kita," ujar Ganjar yang juga mantan Gubernur Jateng itu.

Menurut Ganjar, masalah keanggotaan PDIP baru terjadi belakangan ini.

"Problemnya kan di terakhir-terakhir ini saja, dulu kan tidak banyak problem sebenarnya. Jadi, kita menghormati, maka dengan hormat, kecuali beliau tidak mau (diberhentikan dengan hormat) dan kita bisa mengambil keputusan lebih dari itu," pungkasnya.

Dilansir detikNews sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto menegaskan Jokowi sudah bukan lagi merupakan kader PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menyebut keluarga Jokowi pun sudah bukan lagi bagian dari partainya.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto, Rabu (4/12/2024)

Hasto lantas menjelaskan alasan di balik penegasan itu. Dia menyebut apa yang dilakukan Jokowi sudah tidak senada dengan cita-cita partai berlogo banteng itu.

"Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun republik ini, sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya," ungkap Hasto.

"Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," lanjut Hasto.

Meski begitu, Hasto mengatakan, pihaknya tak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Dia mengaku pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat mengenai hal itu.

"Kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubahkan cita-cita yang membentuknya," imbuh Hasto.

Jokowi telah merespons pernyataan Hasto. Namun, ia hanya berujar singkat dengan mengatakan "partai perorangan". Dia mengulang pernyataan itu sebanyak 4 kali.

"Ya berarti partainya perorangan," kata Jokowi saat diminta tanggapannya oleh wartawan di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (5/12) lalu.

Lihat Video: Kata Jokowi 'Partai Perorangan', Kala Disebut Bukan Bagian PDIP Lagi

[Gambas:Video 20detik]