Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

"Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN," kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

"Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat," sambungnya.

Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

"Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu," ujar dia.

Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

"Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan," kata Mahendra.

Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

"Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ," jelasnya.

Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

(shc/ara)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan revisi Undang-Undang Perumahan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, UU Perumahan saat ini belum memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pemenuhan lahan, pembiayaan perumahan, serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam program perumahan.

"Kami mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu, dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Selain itu, menurutnya, skema hunian berimbang juga belum dijalankan para pengembang. Padahal, skema ini bisa membantu penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema ini, jika pengembang membangun 1 unit rumah mewah, maka harus membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah MBR.

"Saat ini hunian berimbang belum jalan. Apa masalahnya supaya kami bisa buat UU Perumahan yang bisa menyelesaikan semua masalah secara efektif dan produktif dengan kondisi sekarang," kata dia.

Kementerian PKP juga melibatkan peran swasta dalam pembangunan perumahan lewat penyaluran CSR. Hal itu diperlukan mengingat pendanaan pemerintah untuk sektor perumahan sangat terbatas.

"Adanya CSR sektor perumahan itu sangat penting karena anggaran Kementerian PKP juga sangat terbatas. Kami juga ingin melibatkan Komisi V DPR RI dalam penyaluran CSR Perumahan ini," kata Ara.

(NIA DEVIYANA)

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan satu juta rumah dari Program 3 Juta Rumah didanai investasi luar negeri.

Terkait dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, Ara berbagi tugas dengan Wakil Menteri (Wamen) PKP agar ada juga investasi dari luar negeri yang masuk dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami menargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri PKP. Sisanya satu juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin.

Terkait investasi luar negeri untuk perumahan, dirinya juga ikut membantu ke Doha, Qatar, untuk mendampingi Presiden RI saat mencari investasi perumahan.

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Modal awal dari APBN sendiri dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian target sebanyak 269.779 unit rumah, dengan 96.035 unit telah selesai terbangun, 39.948 unit dalam proses dan 133.796 unit pada tahap rencana.

Dengan demikian masih terdapat target 2,73 juta unit rumah yang membutuhkan dukungan dari upaya-upaya lainnya, agar Program 3 Juta Rumah dapat tercapai sepenuhnya.

Melalui semangat gotong royong, Kementerian PKP mengupayakan dukungan tersebut dari berbagai pihak seperti dukungan dari pengembang perumahan, corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta sampai dengan investasi dari luar negeri dalam rangka mencapai Program 3 Juta Rumah.

"Kami menjalankan apa yang menjadi visi-visi daripada Presiden RI Prabowo yang optimis. Beliau memerintahkan kami untuk bagaimana membangun dan merenovasi bersama dengan semua pemangku kepentingan, artinya, yang membangun dan merenovasi," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan korupsi Rp109 miliar dalam proyek 'bedah rumah' yang merupakan usulan DPR RI sampai kepala daerah.

Program 'bedah rumah' itu bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ara menyinggung kasus korupsi itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Sumenep, Madura.

"Saya tahu itu (BSPS) program yang diaspirasi oleh teman-teman (DPR RI), banyak kepala daerah, dan teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumenep sejumlah Rp109 miliar," ungkap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Saya mau buka-bukaan, supaya rakyat Indonesia semua tahu. Ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat, tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya," tegasnya.

Menteri Maruarar Sirait mengatakan sebenarnya BSPS atau 'bedah rumah' merupakan program yang bagus. Akan tetapi, ia menyayangkan penyalahgunaan proyek tersebut.

"Saya tidak mau fitnah siapa pun, semua ada data (dan) buktinya," jelas Ara.

Kementerian PKP sudah menindaklanjuti dugaan korupsi itu dengan mengundang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Ia menyebut pertemuan terbuka di kantornya itu berlangsung selama 2 jam lamanya.

Ara memaparkan temuan-temuan tersebut kepada Said dan Achmad Fauzi. Pertemuan itu juga menyepakati bahwa kasus dugaan korupsi di Sumenep bakal dibawa ke dalam proses penegakan hukum.

"Soal (dugaan korupsi) di Sumenep karena tidak ada satu kabupaten di Indonesia yang (anggaran) BSPS-nya (tembus) Rp109 miliar," beber Ara.

"Temuannya sudah saya presentasikan di depan Pak Said (Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah). Kenapa Pak Said? Karena Pak Said 4 kali-5 kali mewakili Madura dan beliau mewakili Banggar," tandasnya.

Berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada sejumlah modus dugaan korupsi di Sumenep.

Misalnya, suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan dana bantuan BSPS alias double. Beberapa penerima bantuan juga ternyata punya rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, tapi malah menerima BSPS dengan pembuatan bangunan di belakang rumahnya.

Ada juga modus terkait permainan dalam nota bahan bangunan. Bahkan, PKP menyoroti transfer khusus dari rekening penerima bantuan kepada Toko Bangunan UD Akbar Jaya sebesar Rp2 juta.

"Kami juga menemukan ada beberapa rumah yang harusnya pakai tembok dan kolom, namun tidak ada. Mungkin besinya dikurangi dan bangunan tidak sesuai verifikasi awal dan di lapangan berbeda. Selain itu, dari pemantauan beberapa toko ada yang proses pembayaran dilakukan kepala desa. Karena pada dasarnya bantuan dikirimkan lewat rekening penerima bantuan," jelas Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dalam rilis resmi, Kamis (15/5).

Kota Pasuruan -

Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di kali kecil di tengah permukiman Kelurahan/Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Warga susah payah menangkap ular pembelit yang berukuran besar itu.

"Ular melintas di kali kecil tengah permukiman. Rumah saya di samping kali," kata Hanif Asyari (31), salah satu warga, Senin (19/5/2025).

Hanif mengatakan, predator penyergap itu diketahui mendekati permukiman melalui aliran sungai dangkal. Kemunculannya terlihat oleh warga yang sedang berkumpul pada Sabtu malam (17/5/2025).

Warga spontan mengepung ular dan berusaha menangkapnya. Namun, upaya warga tidak mudah. Warga berjibaku untuk bisa menangkap ular tersebut.

"Untung diketahui dan ditangkap. Kalau masuk rumah-rumah, bahaya," ungkapnya.

Setelah ditangkap, warga kemudian memanggil tim Damkar BPBD Kota Pasuruan. Tim Damkar kemudian memasukkan ular ke kandang dan membawanya ke mako.

"Ular masih kami karantina," kata Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin.

(irb/hil)

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 3.000 warga Perumahan Kartika Wanasari dan Perumahan Citra Villa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, masih terdampak banjir sejak Minggu (18/5/2035).

"Lebih kurang 3.000 jiwa (terdampak banjir), keluarga lebih kurang 1.200 (yang terdampak banjir), korban jiwa nihil," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Dodi menjelaskan, banjir di dua perumahan tersebut disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi pada Minggu sore.

Namun, sistem pembuangan air yang buruk membuat banjir di dua perumahan tersebut tak bisa dihindarkan.

"Akibatnya beberapa rumah warga tergenang dengan ketinggian 10-80 sentimeter," ungkap Dodi.

Selain itu, banjir yang merendam di dua perumahan tersebut membuat aktivitas warga terganggu.

"Banjir mengganggu aktivitas masyarakat khususnya anak-anak sekolah dan warga yang akan berangkat dan pulang kerja," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 600 keluarga Perumahan Kartika Wanasari di Cibitung, masih terdampak banjir sejak hujan deras mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bekasi pada Minggu (18/5/2025).

Di perumahan itu, banjir disebabkan karena buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Akibatnya, jalan utama perumahan terendam dengan ketinggian air mencapai 70-90 sentimeter, yang membuat aktivitas warga terganggu.

Salah satu warga, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, perumahannya sudah sejak lama menjadi lokasi langganan banjir.

Bahkan, dalam sepekan belakangan ini, perumahannya sudah tiga kali terendam banjir.

"Dalam seminggu ini sudah tiga kali banjir," kata Rully saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Namun, biasanya banjir yang terjadi di perumahan Rully tak bertahan lama.

Hanya hitungan beberapa jam saja, air yang menggenangi jalanan dan perumahan akan cepat surut.

Namun kali ini Rully herang mengapa banjir tak kunjung surut.

"Kemarin cepat surut, cuma hari ini agak lambat. Biasanya setengah hari sudah surut, tapi ini udah sehari semalam belum surut," ungkap dia.

Warga lain, Dwi Hardono (54) mengaku tak bisa memprediksi kapan banjir di perumahannya akan surut.

Mengingat, volume air sungai yang menjadi titik keluar air dari perumahan juga masih tinggi.

Dwi hanya berharap pemerintah bisa membantu menangani permasalahan banjir di perumahannya.

"Berharap pemerintah fokus ke sini karena ini akses utama juga," imbuh dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Aktivitas warga Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terganggu karena banjir tak kunjung surut sejak Minggu (18/5/2025) sore.

Bahkan, beberapa rumah warga berpotensi mengalami kerusakan imbas terendam banjir.

"Sangat terganggu, bahkan perumahan sini juga tingkat keruskaan lebih tinggi," kata salah satu warga, Dwi Hardono (54) saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Banjir itu merendam jalan utama perumahan. Ketinggian air di lokasi mencapai 70-90 sentimeter.

Banjir di lokasi ini tak kunjung surut lantaran buruknya sistem drainase. Kondisi itu membuat air tetap menggenangi jalan utama perumahan.

Terlihat, beberapa kendaraan warga yang memaksa melintasi lokasi mogok.

Warga lain, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, perumahannya sudah menjadi langganan banjir sejak lama.

Setiap curah hujan tinggi, warga selalu was-was banjir akan menggenangi perumahannya.

"Bahkan dalam seminggu ini sudah tiga kali banjir. Kemarin cepat surut, cuma hari ini agak lambat," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

BEKASI, KOMPAS.com - Dua kendaraan roda empat, Daihatsu Ayla dan Wuling, terjebak banjir di area parkiran sebuah minimarket di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Seorang warga, Rully Oktaviana (51) mengungkapkan, kedua mobil diduga mogok setelah terjebak banjir setinggi satu meter sejak Minggu (18/5/2025) sore.

"Iya itu sudah mogok sejak kemarin pas banjir dengan ketinggian satu meter," kata Rully saat ditemui di lokasi, Senin (19/5/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, kedua kendaraan tersebut hingga kini masih terendam banjir.

Terlihat ketinggian air sekitar 50-70 sentimeter mengenai bagian bumper dan separuh roda belakang kendaraan.

Sementara, pemilik kedua kendaraan tersebut tak terlihat di sekitar lokasi untuk mengevakuasi mobil mereka.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 600 keluarga di Perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, terendam banjir akibat hujan deras yang melanda pada Minggu (18/5/2025) sore.

Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan oleh buruknya sistem saluran air, yang diperparah dengan adanya air kiriman dari Sungai Sadang.

Penelusuran Kompas.com di lokasi pada Senin (19/5/2025), banjir merendam jalan utama warga dengan ketinggian mencapai 70-80 sentimeter.

Akibat banjir, sejumlah pengendara motor yang hendak melintas ke arah Pasar Induk Cibitung maupun Stasiun Cibitung terhambat.

Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga, namun mereka memilih untuk tetap bertahan meskipun masih terkepung oleh air.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah rumah warga di Desa Mangun Jaya dan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sempat terendam banjir imbas hujan deras pada Minggu (18/5/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Banjir di dua desa ini disebabkan karena meluapnya Sungai Kali Baru yang tengah dinormalisasi pemerintah setempat.

Mayoritas rumah warga yang terendam banjir berada di dekat Sungai Kali Baru dengan rata-rata ketinggian mencapai 70-100 sentimeter.

Banjir di lokasi ini perlahan mulai surut pada Minggu sekitar pukul 20.00 WIB. Kini, beberapa warga mulai membersihkan sisa lumpur bekas banjir.

Seorang warga Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, bernama Mariyani (58) mengaku heran lantaran Sungai Kali Baru justru meluap pasca-normalisasi.

Padahal, selama puluhan tahun tinggal di dekat Sungai Kali Baru, ia sama sekali belum pernah merasakan banjir.

"Sejak kecil di sini, baru kali ini ngerasain banjir, sampai masuk ke rumah, jet pump sampai mati karena terendam banjir," kata Mariyani, Senin (19/5/2025).

Mariyani mengungkapkan, penyebab Sungai Kali Baru meluap karena tumpukan sampah yang tersendat di sejumlah jembatan.

Akibatnya, air meluap dan langsung merendam rumah warga yang notabene lebih rendah dibanding posisi Sungai Kali Baru.

Maryani pun berharap pemerintah segera membersihkan sampah di Sungai Kali Baru agar aliran air kembali normal.

"Saya pengen sampahnya bersih, sudah gitu," tambah dia.

Palembang -

Ratusan siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas diduga keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel), sudah kembali ke sekolah. Guru pun diminta untuk mengecek makanan siswa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Namun, Dinas Pendidikan Sumsel belum mengetahui penyebab ratusan siswa keracunan usai menyantap MBG tersebut.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, baik dalam pengolahan makanan, distribusinya dan proses-proses lainnya di SPPG. Kalau soal hasil laboratorium pengujian sampel seperti apa, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya mendapat laporan jika ada siswa yang diduga keracunan usai MBG," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalluddin, Sabtu (17/5/2025).

Namun, dia memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan dan sempat dirawat di puskesmas dan rumah sakit seluruhnya sudah sehat. Mereka kini sudah melakukan aktivitas belajar seperti biasa.

"Sudah sehat seluruhnya dan mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi perhatian semua pihak. Pihaknya berharap proses memasak atau pengolahan makanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan SOP.

"Kita harap SPPG masak tepat waktu, sehingga tidak mengganggu distribusi. Kalau telat masaknya akan mengganggu pengiriman ke sekolah, tapi kalau masak terlalu cepat bisa mengakibatkan basi," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan di semua proses. Tak hanya menyangkut distribusi dan waktu memasak. Para guru diwanti-wanti untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

"Kita juga sampaikan kepada guru-guru untuk memeriksa kembali makanan yang diberikan kepada siswa. Jika ada yang tidak beres, seperti berbau, ada ulat, berubah warna dan sejenisnya supaya dihindari. Kita tak ingin ada kejadian berulang," katanya.

(csb/csb)

BEKASI - Klaster perumahan baru di Jalan Mandor Demong, Mustikasari, Kota Bekasi memenuhi permintaan masyarakat akan hunian berkualitas seiring perkembangan kawasannya. Klaster Alexandrite di Familia Urban dibangun di tanah seluas 176 hektare.

Familia Urban dihadirkan PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) yang merupakan proyek properti dengan skala luas nomor dua di Kota Bekasi. Sejak diluncurkan tahun 2017 lalu, Timah Properti telah membangun lebih dari 1.800 unit rumah dan progres itu terus berjalan hingga saat ini.

?Klaster Alexandrite merupakan klaster kesembilan dan menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan hunian yang bukan hanya aman dan nyaman tapi bisa mendukung ruang hidup berkualitas. Rumah bukan sekadar tempat tinggal tapi merupakan fondasi bagi masa depan yang lebih baik dan itu konsep dari awal untuk menghadirkan hunian berkualitas bagi perkembangan keluarga,? ujar Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara saat peluncuran Klaster Alexandrite, Bekasi, Jumat (16/5/2025).

Klaster Alexandrite menjadi kawasan yang paling premium dengan utilitas di bawah tanah (underground). Dengan luas pengembangan 4,7 hektar, total unit rumah yang dipasarkan mencapai 305 unit rumah dua lantai. Kawasannya juga menyediakan danau seluas 2.167 M2 dan clubhouse dengan fasilitas kolam renang, basket ball court, function room, dan lainnya.

Familia Urban sejak dari masterplan memang dirancang untuk menjadi perumahan sehat dan walkable neighborhood. Desainnya ditata apik untuk menghasilkan lingkungan asri dan ideal digunakan berjalan kaki. Antar klasternya dibuat terhubung dengan jalur pedestrian yang nyaman dan di beberapa titik disediakan pound untuk resapan sekaligus paru-paru kawasan.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Chareudin mengatakan, pengembangan Familia Urban telah mencakup sekitar 34 hektare dari total luas kawasannya dan dengan seribuan rumah yang telah dibangun berbagai fasilitas maupun infrastruktur penunjang terus dibangun.

?Familia Urban dikonsep untuk menjadi kawasan hunian yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun jalan lingkungan ROW 8-10 meter yang leluasa hingga seribu pohon yang telah kami tanam termasuk berbagai fasilitas seperti taman-taman, clubhouse, dan lainnya,? katanya.

Menurut Project Manager Realty Timah Properti Eko Cahyono, saat Familia Urban pertama kali dipasarkan tahun 2017 lalu dengan rumah tipe 36/72 harganya Rp360 juta dan saat ini tipe yang sama telah mencapai Rp800 juta.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Ika Korniawati menambahkan aksesibilitas ke Familia Urban kian mudah dengan adanya beberapa pintu tol seperti tol Bekasi Timur (6 km), tol Bekasi Barat (9,3 km), dan tol Tambun (11 km).

Selain itu ada banyak fasilitas kota di dalam koridor 5-10 km seperti Stasiun LRT Bekasi, Metropolitan Mall, rumah sakit, pasar modern, dan sebagainya.

?Seiring perkembangan kawasan harga rumah yang ditawarkan di area seperti ini trennya akan terus meningkat. Familia Urban dengan skala pengembangan yang luas, fasilitas lengkap, aksesibilitas mudah, masih menawarkan rumah tapak bebas uang muka yang bisa dicicil mulai Rp5 juta per bulan,? katanya.