JAKARTA, investor.id - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengingatkan pemerintah agar mengawal ketat program makan bergizi gratis, agar tidak dijadikan sebagai ladang korupsi.

Menurut Media, makan bergizi gratis menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena  punya tujuan baik dan program sejenis banyak dilaksanakan di negara lain.

“Tetapi memang (perlu dilihat) tantangannya sejauh mana program itu betul-betul efektif dan efisien dan tidak berujung pada bencana fiskal, termasuk juga potensi korupsi,” kata Media dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dikatakan Media, skandal korupsi terkait program seperti ini pernah terjadi di China dan India. Karenanya, dia meminta agar pemerintah memperhatikan aturan teknis dan manajemen penyaluran dana sebelum makan bergizi gratis dilaksanakan pada Januari 2025.

Media merangkum tiga skema yang dapat diterapkan dalam penyaluran makan bergizi gratis. Pertama adalah skema penyaluran berjenjang tapi tersentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator kunci di level nasional dan unit layanan daerah sebagai penyalur.

Kedua adalah menyalurkan makan bergizi gratis ke sekolah, di mana pihak sekolah menjadi koordinator kunci untuk melaksanakan penyaluran. Ketiga adalah menyalurkan langsung ke penerima manfaat, yakni siswa/i, ibu hamil dan balita. 

Media menilai, ketiga skema ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda dan bahkan berpotensi tidak berjalan efisien ketika dilaksanakan secara sentralistik seperti yang diusulkan oleh pemerintah.

“Harapan saya dalam proses trial and error ini adalah beberapa bulan ke depan ini bisa dilihat kembali di mana saja lubang-lubang potensi inefisiensi, juga kekhawatiran agar tidak disalah gunakan atau malah korupsi itu bisa dikurangi risikonya,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News