Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengecekan kebersihan dan kelayakan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke sekolah.

"Kami sudah koordinasi dengan SPPG dan sekolah. semuanya itu sebelum (makanan) disampaikan ke sekolah-sekolah, harus dicek kebersihannya, kesehatannya, menunya, dan seterusnya," ujar Kepala Disdikpora DIY Suhirman dihubungi di Yogyakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Suhirman menyusul temuan ulat pada nasi MBG yang diterima siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta. Insiden itu membuat siswa yang bersangkutan merasa trauma mengonsumsi MBG kembali.

Suhirman mengakui kasus tersebut benar adanya, namun ia mengklaim hanya ditemukan satu kali dari ribuan porsi makanan yang disediakan. Meski begitu ia menegaskan perlunya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu," ujarnya.

Ia mengatakan pengawasan teknis MBG menjadi tanggung jawab SPPG, termasuk perihal pilihan menu dan penyajiannya.

Disdikpora DIY, kata Suhirman, bertugas menjembatani komunikasi antara sekolah dan SPPG, serta mendorong evaluasi bersama jika ada laporan kekurangan dari lapangan.

"Kalau ada beberapa hal yang sekiranya kurang maksimal, itu bisa dimaksimalkan dalam pelayanan makan bergizi gratis ini," ucapnya.

Pihaknya juga sudah melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY sejak awal program untuk memastikan kandungan gizi dan kelayakan menu makanan. Sekolah juga dipersilakan menyampaikan laporan atau keluhan langsung kepada SPPG masing-masing.

"Itu sudah proses sejak awal. Menunya apa, kandungan gizinya bagaimana, itu sudah dihitung. Kami mengoordinasikan saja," ujarnya.

Di sisi lain apabila pelaksanaan MBG dirasa memberatkan sekolah, dia mengingatkan manfaat Program MBG jauh lebih besar, terutama untuk pembentukan karakter siswa.

"Kalau menambah pekerjaan, iya. Tapi itu kan untuk kepentingan bersama. Manfaat bagi siswa lebih banyak daripada tenaga yang dikeluarkan. Salah satu dari tugas guru dan sekolah ya membantu untuk pelaksanaannya MBG ini," katanya.

Ia mencontohkan pembiasaan sederhana seperti berdoa sebelum makan dan menjaga kebersihan setelah makan menjadi bagian pembinaan sikap dan karakter siswa. "Itu kan dari sikap-sikap makan itu bisa mendeteksi karakter dari siswa," lanjutnya.

Saat ini, kata dia, Program MBG masih dijalankan sebagai pilot project di lima sekolah di DIY, yaitu SMA 1 Kasihan, SMA 1 Wonosari, SMK 3 Wonosari, SMA 5 Yogyakarta, dan SMK 4 Yogyakarta. Ke depan jumlah sekolah pelaksana akan terus bertambah seiring proses evaluasi dan kesiapan sekolah.

Pihaknya membuka ruang partisipasi dari siswa dalam bentuk masukan atas pelaksanaan program, termasuk usulan menu, waktu penyajian, hingga penanganan kasus-kasus insidental seperti makanan yang tidak layak konsumsi.

Sebelumnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo mengakui mendapat temuan ulat pada makanan MBG beberapa hari yang lalu.

"Baru saja ada kok itu, (ditemukan) ulat itu dua hari yang lalu," ujar dia.

Selain ditemukan pada sayuran, kata dia, ulat juga terlihat di nasi yang disajikan kepada siswa. Menurutnya, kasus serupa bukan baru kali pertama terjadi. "Sudah lebih dari sekali, mungkin enam atau tujuh kali," ujarnya.

Selain itu ia mencatat ada beberapa menu yang tidak lengkap, misalnya lauk seperti tempe yang seharusnya ada justru tidak disertakan. Menyikapi temuan tersebut, pihak sekolah langsung mengganti makanan dan melaporkannya kepada penyedia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan SMKN 4 Yogyakarta mengungkapkan bahwa beban kerja mereka semakin bertambah akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Widiatmoko Herbimo, mengatakan bahwa pihak sekolah telah mengajukan permohonan kepada penyelenggara MBG untuk menghentikan program tersebut pada tahun ajaran baru mendatang.

"Program ini membuat karyawan harus bekerja lebih keras. Mereka harus menunggu kedatangan makanan untuk MBG, dan baru bisa menyusun laporan keuangan setelah itu, yang mengganggu kegiatan lainnya," ungkap Widiatmoko saat dihubungi pada Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan bahwa karyawan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan siswa-siswa saat makanan tiba di sekolah.

Setelah distribusi makanan selesai, mereka harus memastikan semua tempat makanan MBG telah dikumpulkan.

Widiatmoko juga menyatakan bahwa SMKN 4 Yogyakarta saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menyebabkan penurunan omzet.

"Kami sudah berstatus BLUD, dan banyak keluhan mengenai penurunan omzet," kata dia.

Dana program MBG dialihkan untuk sarana prasarana sekolah

Widiatmoko menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah-sekolah yang memiliki fokus pada jurusan teknik, bukan yang berfokus pada tata boga seperti di SMKN 4 Yogyakarta.

"Jika memungkinkan, program ini sebaiknya diberikan kepada sekolah-sekolah teknik, karena fokus kami adalah pada makanan, sementara jurusan teknik memiliki kebutuhan yang berbeda," jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar dana dari program MBG digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

"Dengan jumlah murid yang mencapai ribuan, kami memerlukan ruang kelas yang nyaman, termasuk AC. Dengan anggaran yang ada, misalnya Rp 12 juta untuk satu kali makan, seharusnya bisa dialokasikan untuk pembelian AC agar proses belajar mengajar lebih nyaman," tambah Widiatmoko.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari SMKN 4 Yogyakarta terkait permohonan penghentian program MBG.

Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan program tersebut tidak sepenuhnya ada di tangan mereka.

"Kami akan melakukan klarifikasi ke sekolah. Kami menyediakan sekolah, dan keputusan akhir ada pada SPPG," ujarnya.

Suhirman juga menjelaskan bahwa penggantian sekolah untuk program MBG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dengan SPPG.

"Itu tergantung dari SPPG, apakah pengganti berada lebih dari 3 km atau tidak. Jika kurang dari 3 km, itu memungkinkan, tetapi kami akan koordinasikan terlebih dahulu," tutupnya.