JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Sampai saat ini, Dadan belum mengetahui penyebab keracunan di Cianjur.

Soalnya, sisa makanan telah dibersihkan pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di SPPG.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Dari catatan Kompas.com beberapa pekan terakhir sejak MBG ini diterapkan, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini mencuat ke publik.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya.

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.