Pembangunan 1 juta rumah yang didanai Qatar akan dimulai pada April mendatang setelah Lebaran. Lokasi pertama untuk hunian tersebut berada di Kalibata, Jakarta Selatan lebih tepatnya di bekas komplek perumahan anggota DPR RI. Pembangunan ini termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengungkapkan rumah tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memuji proyek ini. Namun, ia menyayangkan hingga saat ini pemerintah terlihat belum membuat skema yang matang untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah tersebut.

"Itu bagus. Cuma saya melihat ini mesti ada satu apa ya, rencana yang matang. Karena sampai saat ini saya belum tahu harganya berapa. Apakah disewakan atau dijual, harganya berapa. Ini yang saya lihat, ini salah satu gaya komunikasi yang saya bilang agak nggak bagus saat ini," kata Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menilai membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalibata terlalu mahal. Sebab, lokasinya cukup strategis sehingga harga tanah biasanya ditawarkan dengan cukup mahal. Model hunian yang pas untuk program ini adalah bangunan vertikal seperti apartemen atau rusun.

"Kemahalan. Kalau rumah tapak nggak mungkin lah. Kalau di situ, paling nggak rumah susun atau apartemen. Karena harga tanahnya udah mahal. Kalau rumah tapak, ya kalau bisa dibilang itu bodoh. Daerahnya udah daerah mahal, daerah dalam kota, daerah strategis," ujar Anton saat ditemui di tempat yang sama.

Selain itu, Anton juga menyarankan model huniannya bisa dibuat semacam transit oriented development (TOD) yang menghubungkan rumah dan stasiun kereta api Kalibata.

"Sebenernya paling bagus ya dia bikin TOD di situ. Bikin TOD koneksinya ke stasiun Kalibata," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Qatar, akan menyediakan sekitar 20.000 unit. Rencananya, hunian yang akan dibangun oleh Qatar berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat skema sewa apabila memang diperlukan.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025