Program Makan Bergizi Gratis kini sedang bergulir. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak usia sekolah hingga ibu hamil.

Program MBG pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional.

Peluncuran buku dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

"Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan. Yang membuatnya lengkap dan istimewa adalah karena IFSR terlibat langsung dalam pembangunan dapur pertama Program MBG di Warungkiara, Sukabumi. Dari keterlibatan tersebut, narasi sejarah awal program ini dapat terdokumentasikan secara utuh dan otentik di dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI," ujar Dadan dalam peluncuran buku berjudul Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis , dikutip Sabtu (10/5).

Pendiri IFSR Dirgayuza Setiawan menyampaikan MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

"MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut," jelas Dirgayuza.

Sementara, Guru Besar IPB Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN dan Dewan Pembina IFSR Epi Taufik menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasi sektor susu dalam program MBG.

"Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa," kata Epi.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Direktur Eksekutif IFSR Glory Harimas Sihombing menjelaskan buku tersebut adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

"Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas," ujarnya. Buku ini juga mencerminkan pendekatan teknis IFSR yang mengedepankan efisiensi, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen logistik yang adaptif dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Dewan Pembina IFSR I Dewa Made Agung K.N menambahkan buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

"Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana," tutur Dewa.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai program strategis nasional dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan kebutuhan pengembangan lebih dari 32.000 dapur umum (SPPG) sebagai unit pelaksana utama program di lapangan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan-baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional-dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Dengan peluncuran buku ini, IFSR memperkuat komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis BGN dan pemerintah. IFSR juga menegaskan perannya dalam membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan-baik di tingkat nasional maupun daerah-guna mempercepat transformasi sistem pangan dan gizi Indonesia demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Pemerintah menyiapkan strategi yang untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik untuk mengoptimalkan program MBG antara lain utamanya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, dan membangun digitalisasinya.

"Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG," ujar Rini dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Rini menjelaskan, Kementerian PANRB berperan memastikan tersedianya SDM yang tepat melalui pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien.

Pemerintah saat ini juga dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Rancangan Perpres ini secara umum mengatur rangkaian tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program dapat berjalan efektf, efisien, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan tersebut meliputi lima aspek. Aspek ini terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian; pelaporan penyelenggaraan MBG; Tim Koordinasi; Peran Pemerintah Daerah; serta Pendanaan.

Dalam mengoptimalkan implementasi Perpres ataupun Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Penyelenggaraan MBG, Kementerian PANRB sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pemetaan peran Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melalui peta proses bisnis dan peta keterkaitan antar K/L/D.

Lebih lanjut, dari sisi digitalisasi yang perlu dikembangkan adalah arsitektur pemerintah digital yang berkaitan dengan proses bisnis, layanan, data dan informasi, serta manajemen SDM Aparatur BGN.

"Ada dua target yang harus kita lakukan, kejelasan penerima manfaat dan tata kelolanya agar masuk Inpres dan Perpres. Tata kelola internal dan eksternal sangat penting, mulai kebijakan dari atas sampai bawah yang transparan," ujar Rini.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

"Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, pihaknya berfokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin," katanya.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

Adapun saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN.

Di antaranya Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menjadi komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, dikutip detikfinance, Kamis (27/3).

Pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut, sambungnya, disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya komisaris BTN yang diisi Fahri Hamzah sebagai perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diisi Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza.

Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI),dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTNWakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank MandiriDirektur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTNDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank MandiriDeputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Sinar Mas Land melalui PT Cisadane Perdana dan Vasanta Group melalui PT Vasanta Daria Development melakukan seremoni perjanjian kerja sama pembentukan perusahaan gabungan yakni PT Sinergi Sinar Vasanta. Kehadiran PT Sinergi Sinar Vasanta bertujuan untuk mengembangkan proyek residensial dan komersial seluas kurang lebih 28 hektare di Depok, Jawa Barat.

Adapun kerja sama tersebut diwakili oleh President Director PT Cisadane Perdana Sherly Najoan dan Director PT Vasanta Daria Development Erick Wihardja di Marketing Office, BSD City, beberapa waktu lalu.

Dalam kolaborasi ini, kedua perusahaan akan mengembangkan kawasan yang mencakup sekitar 2.000 unit rumah dan area komersial di lokasi strategis di kawasan Telaga Golf Sawangan, sebuah kawasan yang telah berkembang pesat dan dilengkapi berbagai fasilitas. Proyek terbaru ini ditargetkan untuk mulai dipasarkan pada kuartal ketiga tahun 2025 dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan hunian dan ruang komersial di area tersebut.

"Kami melihat tingginya permintaan akan kawasan residensial yang dirancang dengan baik di Depok. Hunian ini akan menawarkan pengalaman hidup yang nyaman dalam kawasan yang terintegrasi di tengah lingkungan yang asri," kata Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta.

"Berada di lokasi yang dikelilingi ruang hijau serta danau alami, proyek ini menghadirkan kenyamanan hunian bernuansa hijau, sekaligus tetap terkoneksi dengan gaya hidup modern. Kami berharap hunian yang kami bangun nantinya akan menjadi pilihan ideal bagi para profesional, keluarga muda, maupun sebagai aset investasi," sambungnya.

Sementara itu, Group CEO Vasanta Group Denny Asalim mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya optimistis kerja sama tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi properti di Depok.

"Kami sangat bangga dapat berkolaborasi dengan Sinar Mas Land, salah satu pengembang terkemuka di Indonesia yang telah sukses menghadirkan beragam produk properti unggulan. Dengan pengalaman luas dari Sinar Mas Land dan inovasi dari Vasanta Group, kami optimistis kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi produk properti di Depok, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia," ujar Denny.

Kawasan residensial dan komersial terbaru ini memiliki lokasi premium dan strategis dengan dua akses jalan utama, yakni Jalan Bojongsari dan Jalan Muchtar. Selain itu, kawasan tersebut terletak di antara dua ruas tol yakni Jalan Tol JORR 2 (Serpong-Cinere) dan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari) yang akan semakin memudahkan mobilitas penghuni untuk menuju Jakarta, BSD City, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kawasan lainnya di Jabodetabek.

Keunggulan proyek ini semakin diperkuat dengan berbagai fasilitas pendukung yakni fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Medis Aspen yang terakreditasi internasional dari Australia, Rumah Sakit Brawijaya dan RSUD Depok.

Sementara fasilitas pendidikan kawasan ini dekat dengan sekolah bertaraf internasional, kampus ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Pancasila dan Universitas Gunadarma. Kawasan ini juga berdekatan dengan The Park Sawangan Mall, serta gerai dan toko dari merek-merek terkemuka seperti Mitra 10, Hokben, Burger King, Vilo Gelato, dan Starbucks.

Kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Vasanta Group dalam proyek ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian berkualitas tinggi yang mengedepankan keseimbangan antara kenyamanan hidup modern dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konsep perumahan yang inovatif dan fasilitas lengkap, proyek ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian premium di Depok.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan 60% anak di Indonesia tidak pernah melihat menu gizi seimbang. Dadan mengatakan hal itu diketahui usai dilakukannya uji coba program makan bergizi gratis (MBG).

"Bapak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategi. Kenapa? Karena 60% anak di wilayah percobaan, yang kami kan sudah melakukan uji coba selama 12 bulan. Itu 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," kata Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan rata-rata anak Indonesia tidak makan dengan gizi yang seimbang. Dia mengatakan kebanyakan mereka makan yang mengandung karbohidrat atau protein saja.

"Sementara yang kami sajikan dalam makan bergizi itu ada karbohidrat, ada protein, ada serat, ada buah, ada susu. Nah 60% anak di wilayah percobaan itu dan sekarang pun sudah terbukti karena sudah 3 minggu jalan," ujarnya.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan ketika makan ingat ibunya, ingat adiknya, sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu bapak-nya di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," sambungnya.

Selain itu, kata Dadan, banyak anak-anak di Indonesia tidak pernah minum susu. Menurutnya, hal itu bukan karena mereka tidak cocok minum susu, melainkan tidak mampu membelinya.

"Yang paling menyedihkan juga ternyata 60% anak-anak kita itu tidak pernah minum susu. Jadi bukan laktosa intoleran atau ketika minum susu mencret seperti yang disampaikan oleh para ahli bahwa Asia tidak cocok untuk minum susu. Tapi dalam kenyataan mereka tidak mampu beli susu," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap pihaknya tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah," kata Fahri.

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

"Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi," jelasnya.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Seperti yang diketahui lahan di perkotaan seperti di Jakarta terbatas. Untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

"Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang. (Misalnya) Sehektare tanah, penghuni lamanya ambil seperempat hektare, tiga perempat hektare kita bangun lahan baru untuk menyerap pemukim-pemukim baru," jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan.

"Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat," ujarnya.

Ia juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Pemuda Pancasila mendukung penuh Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Hal itu diungkapkan olehnya saat penutupan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Selasa (14/1/2025) malam

"Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, ketersediaan nutrisi yang bergizi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, ketahanan pangan di Indonesia akan terwujud, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa secara keseluruhan," ujar Bamsoet dalam keterangan, Rabu (15/1/2025).

Bamsoet menjelaskan, mewujudkan ketahanan pangan sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut data Kementerian Pertanian, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari 28% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jika ketahanan pangan dapat ditingkatkan, maka sektor pertanian akan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

"Ketahanan pangan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Pangan yang bergizi dan aman adalah hak dasar setiap individu. Kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti stunting dan malnutrisi. Data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 21,5% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Karena itu, dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan," ungkap Bamsoet.

Dia menambahkan, untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan berbagai upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus meningkatkan investasi di sektor pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, serta memfasilitasi akses petani terhadap teknologi modern dan informasi pasar.

Program-program pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, juga harus didorong untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lingkungan.

"Selain itu, diversifikasi sumber pangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Misalnya, mengembangkan potensi pangan lokal seperti umbi-umbian dan sayuran dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, sambil meningkatkan keberagaman gizi dalam pola makan masyarakat," tutup Bamsoet.

Simak juga Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 116 juta wanita di dunia mengidap PCOS. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi kesehatan serius seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Adapun salah satu strategi efektif untuk mengatasi PCOS adalah melalui perubahan gaya hidup, termasuk pengaturan pola makan sehat dan bergizi.

"Melalui program ini, kami ingin menegaskan komitmen FiberCreme dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia, khususnya wanita yang menghadapi tantangan kesehatan seperti PCOS. Kami percaya bahwa melalui bahan makanan sehat dan edukasi yang berkelanjutan dapat membawa perubahan besar," ujar Brand Manager PT Lautan Natural Krimerindo Rachel Vanessa dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12/2024).

"Sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, kami ingin memastikan bahwa gaya hidup sehat bisa diakses oleh semua orang. Seminar ini adalah salah satu cara kami mendukung wanita Indonesia dalam menjaga kesehatan hormonal dan reproduksi," tambah Rachel Vanessa.

Diketahui, pada seminar yang berlangsung di Grand Darmo Suite, Surabaya pada Sabtu (21/12) ini dr. M. Y. Widyanugraha, Sp.OG.Subsp.Fer (K) dari RSIA Bunda Morula Surabaya hadir sebagai salah satu pembicara. Dia mengatakan sindrom PCOS dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup.

Senada, dr. Hendy Wijaya, M.Biomed yang merupakan Konsultan Nutrisi FiberCreme, menjelaskan pentingnya pola makan bergizi dan asupan serat dalam mendukung gaya hidup sehat.

"Kesehatan reproduksi dan keseimbangan hormon dapat terjaga melalui pola makan yang tepat. FiberCreme, dengan kandungan serat tinggi dan bebas laktosa dapat menjadi solusi yang mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian," ujar dr. Hendy.

Selain sesi edukasi, acara ini juga diramaikan dengan demo masak oleh dua chef ternama, yakni Chef Ken dan Chef Beng Budiarso. Keduanya memperlihatkan cara kreatif mengolah makanan sehat menggunakan FiberCreme dan produk unggulan LNK lainnya seperti RichCreme Whip Creme Powder yang cocok untuk berbagai macam dessert.

"RichCreme Whip Creme Powder menghasilkan whipped cream cantik mengkilap tanpa pori dengan rasa manis tanpa gula berlebih dan tentunya mengandung serat dari FiberCreme. Sangat cocok digunakan untuk dekorasi cake hingga isian kue seperti sus atau eclairs," jelas Beng Budiarso.

FiberCreme tidak hanya memberikan solusi praktis pemenuhan serat, tetapi juga memberikan edukasi pola makan gizi seimbang melalui FiberCreme Health Community. Program ini dirancang untuk memberikan wawasan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memberdayakan mereka dengan informasi dan keterampilan yang bermanfaat.

Untuk melengkapi pengalaman, acara ini juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik. Seperti medical check-up gratis dan bagi-bagi doorprize. Peserta juga diajak untuk berpartisipasi dalam photo contest dan Instagram Story contest.

(akd/akd)

Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini