JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945. Program ini juga langkah tepat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu dibahas dalam diskusi interaktif yang digelar Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia) dengan mengangkat tema "Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Gizi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di Tebet, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai narasumber yakni Sekjen Pejuang Muda Demokrat Wawan Sugianto, Akademisi Andra Bani Sagalane, Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, dan Sekjen DPP Papera Nandang Sudrajat.

Wawan Sugianto menjelaskan kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu aplikasi Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat. Hal ini merupakan jalan bagi anak Indonesia seluruhnya khususnya kalangan menengah ke bawah bisa merasakan makanan bergizi untuk kebutuhan pangan mereka.

Ex Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini juga menyoroti adanya penolakan MBG di wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua. Menurut Wawan hal itu terjadi karena kurang harmonisnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

?Program MBG merupakan kebijakan yang baik untuk anak-anak Indonesia khususnya di Wilayah Timur karena hal ini merupakan agenda pemerintah pusat untuk memeratakan kebutuhan pangan yang bergizi. Maka dari itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan distribusi MBG khususnya di wilayah Indonesia timur," ujurnya, Jumat (25/4/2025).

Wawan juga mendorong agar program yang baik seperti MBG harus diperhatikan, jangan sampai program sebagus ini hanya untuk bahan bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara, Andra Bani Sagalane mengungkapkan Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu segala sesuatu yang ada harus berlandaskan hukum. MBG merupakan turunan dari UUD 1945 karena seluruh rakyat harus merasakan pangan yang cukup.



?Hari ini pemerintah membuktikan masyarakat harus makan bergizi. Berkat perangkat hukum yang ada maka MBG merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa Indonesia,? ucapnya.

Perpres 2024 tentang makanan bergizi adalah landasan MBG hadir di Indonesia untuk anak-anak yang akan mencapai Indonesia Emas 2045. Program MBG merupakan kebijakan yang digalang pemerintah untuk mengentaskan stunting agar anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

Senada, Nandang Sudrajat juga mengungkap MBG merupakan jalan agar stimulus ekonomi berjalan pada kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Distribusi pasokan kebutuhan MBG adalah salah satu jalan agar kehidupan perekonomian Indonesia tetap berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama untuk menentukan agar ketahanan pangan lewat MBG bisa berjalan dengan baik. ?Pemenuhan kebutuhan MBG harus dilakukan pemetaan yang benar agar distribusi yang ada bisa tetap sasaran,? ucapnya.

Sementara, Hadi Suprapto Rusli mengungkapkan Program MBG memiliki beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghilangkan stunting yang ada. MBG harus bisa menjadi pelopor untuk Indonesia 2045 agar bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik akan tetapi pertumbuhannya tidak merata.

?Kehadiran MBG di harapkan bisa memertakan perekonomian yang ada agar Asta Cita bisa berjalan dengan baik. Perputaran uang dengan hadirnya MBG dapat menciptakan perputaran perekonomian yang baik agar kemerataan bisa tercapai,? katanya.

Untuk itu MBG harus dengan pemerataan yang adil mulai dari awal hingga akhir jangan sampai dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena program yang baik harus di eksekusi dengan benar.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dia menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Saya sangat mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program ini. Ini adalah bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat Kalbar," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi, untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting, karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden menekankan salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang

Majalengka (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

"Kalau angka (stunting) kan pasti nanti melihat survei ya, tetapi minimal begini, orang tua yang ditanya setelah dapat MBG ini, apakah (anaknya) ada kenaikan (berat badan)? Mereka rata-rata menjawab bagus, berat badannya naik, kemudian tinggi badannya oke, dan rata-rata senang," kata Mendukbangga saat berkunjung ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Ia juga berpesan kepada seluruh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia agar memantau distribusi MBG, juga mengedukasi masyarakat agar makanan yang dibagikan benar-benar sampai ke penerima sesuai dengan data.

"Kita kan keliling nih, mendistribusikan, setelah itu kan enggak mungkin saya tunggu sampai habis. Nah untuk itu TPK sebagai perpanjangan tangan perlu ikut memastikan, setelah makanan datang apakah benar-benar dimakan ibu hamil atau anaknya. Jangan sampai dimakan suami atau neneknya misal, itu yang perlu kita edukasi," papar Mendukbangga.

Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi serta pengecekan secara berkala di lapangan untuk mengukur jarak dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) ke rumah-rumah para penerima sasaran sekaligus menentukan berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengganti transportasi TPK.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan, kita punya TPK yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," ujar Mendukbangga.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

BINTAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Pemerintahan Prabowo-Gibran terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kepada ratusan siswa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) George Santos menegaskan dukungannya kepada program andalan Presiden Prabowo tersebut.

"Kami ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George Santos di lokasi pelaksanaan MBG, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 179 siswa dan guru dari dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan Program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program MBG tersebut. "Jadi sekolah yang kita bangun yang masuk dalam kawasan KEK kita beri makanan Program MBG," terang George Santos.

George Santos berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan. "Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," ucapnya.

Menariknya, George Santos yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para siswa.

Untuk diketahui, Program MBG adalah program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan Pemerintah Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MBG mulai digulir sejak 6 Januari 2025 dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui dan balita. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyambut baik dan berterima kasih kepada PT BAI atas dukungannya dalam menyediakan MBG untuk dua sekolah di Kabupaten Bintan.

"Kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi contoh untuk pengusaha lainnya di Bintan dan seluruh Indonesia," kata Roby Kurniawan.

Dalam kesempatan tersebut PT BAI juga memberikan tas kepada para siswa di dua sekolah tersebut. Bupati Bintan menyerahkan secara langsung tas-tas tersebut kepada para siswa. PT BAI memang kerap memberikan CSR kepada masyarakan Bintan.

Selain mendukung Program MBG khusus kawasan KEK Galang Batang, program lainnya seperti program peduli kemanusiaan dalam hal ini rumah sakit kawasan KEK Galang Batang yang berjumlah 100 kamar sedang dalam proses Pembangunan dan nanti akan digunakan oleh masyarakat Bintan.

BINTAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Pemerintahan Prabowo-Gibran terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kepada ratusan siswa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) George Santos menegaskan dukungannya kepada program andalan Presiden Prabowo tersebut.

"Kami ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George Santos di lokasi pelaksanaan MBG, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 179 siswa dan guru dari dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan Program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program MBG tersebut. "Jadi sekolah yang kita bangun yang masuk dalam kawasan KEK kita beri makanan Program MBG," terang George Santos.

George Santos berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan. "Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," ucapnya.

Menariknya, George Santos yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para siswa.

Untuk diketahui, Program MBG adalah program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan Pemerintah Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Sederet evaluasi terus dilakukan, termasuk pemenuhan standar gizi yang seimbang untuk penerima MBG. Namun bagaimana dengan dampaknya?

Secara umum, belum banyak yang bisa dianalisis dari program MBG yang belum genap berjalan 100 hari di Indonesia. Meski begitu, manfaat program serupa bisa dilihat di negara-negara lain, yang telah lebih dulu memiliki program makan bergizi.

Menurut laporan terbaru dari badan PBB untuk Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (UNESCO) bertajuk "Education and nutrition: learn eat well" pada 2025, pendidikan dan gizi telah dianalisis sebagai bentuk dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Laporan mengungkapkan, bahwa transformasi sistem pangan yang bisa mengatasi tantangan industri dan mendorong pertanian berkelanjutan memerlukan keterampilan tingkat lanjut yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, pelatihan petani yang efektif, dan keahlian profesional yang terampil.

Pada saat yang sama, ketahanan pangan dan perbaikan gizi akan memperkuat pencapaian pendidikan.

Dampak Program Makan Bergizi di Berbagai Negara

Dalam laporan UNESCO yang dirilis Rabu (26/3/2025) ini, merilis hasil evaluasi program makan bergizi di sekolah yang telah berjalan di beberapa negara di dunia, yang mengambil data dari tahun 2017 hingga 2024. Berikut beberapa hasil evaluasi dampak makan bergizi di sekolah dari berbagai negara.

1. Meningkatkan Kehadiran di Sekolah dan Hasil Belajar

Laporan UNESCO menunjukkan, bahwa akses universal terhadap makanan bergizi di sekolah meningkatkan kehadiran di sekolah dan hasil belajar.

"Diperkirakan bahwa USD100 yang dibelanjakan untuk makanan sekolah per anak di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan meningkatkan ukuran sekolah yang disesuaikan dengan kualitas hingga setengah tahun dan prestasi matematika dan membaca hingga 0,20 standar deviasi," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (26/3/2025).

Tinjauan Sistematis Cochrane terhadap 38 penelitian di 25 negara menyimpulkan bahwa makanan bergizi di sekolah untuk anak-anak miskin di negara-negara berpendapatan rendah meningkatkan angka partisipasi sekolah sekitar 3% dan nilai prestasi matematika sebesar 14%. Namun hanya mempunyai pengaruh kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap nilai prestasi membaca.

Makan bergizi di sekolah terbukti lebih baik dibandingkan dengan intervensi lain dalam hal peningkatan hasil pendidikan. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa program pemberian makanan di sekolah dasar merupakan salah satu dari sedikit intervensi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dan pembelajaran, terutama di daerah dengan kerawanan pangan tinggi dan akses rendah ke sekolah.

2. Mengurangi Dampak Malnutrisi dan Meningkatkan Kelulusan

Program yang ditargetkan ternyata dapat mengurangi dampak malnutrisi. Di India, evaluasi dalam 'Skema Perkembangan Anak Terpadu' menunjukkan bahwa 20 tahun setelah menerima suplemen protein-energi yang seimbang, anak-anak di desa yang ditargetkan memiliki kemungkinan 9% lebih besar untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak di desa. Selain itu, juga 11% lebih besar kemungkinannya untuk menyelesaikan universitas.

Hal yang serupa juga terjadi di Jamaika pada 1980-an. Program makan bergizi menunjukkan keterampilan kognitif yang lebih tinggi pada usia 7 dan 11 tahun, seperti prestasi membaca, perhatian, perilaku dan harga diri yang lebih tinggi pada usia 17 tahun.

Program Alive and Thrive di Bangladesh, yang menjangkau 8,5 juta ibu, telah meningkatkan praktik pemberian makan. Di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, anak-anak dari ibu yang memiliki setidaknya pendidikan menengah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami stunting, berat badan kurang, dan kurus dibandingkan anak-anak dari ibu yang berpendidikan rendah.

3. Mengubah Kebiasaan Makan dan Gaya Hidup

Analisis di Ethiopia, India, Peru dan Vietnam menemukan bahwa anak-anak yang pulih dari stunting pada usia 8 tahun telah secara signifikan menguasai matematika, pemahaman membaca dan kosa kata dibandingkan dengan mereka yang terus-menerus mengalami stunting.

Terdapat korelasi negatif antara kerawanan pangan dan kinerja matematika menurut data OECD tahun 2023. Dalam hal ini, skor membaca lebih rendah sepertiga standar deviasi pada mereka yang selalu lapar dan seperlima pada mereka yang sering lapar dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah lapar.

Makanan bergizi di sekolah telah menjadi bukti dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi di awal kehidupan dan memberikan beberapa efek positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak dan remaja.

Diperkirakan bahwa menyediakan makanan sekolah yang sehat untuk setiap anak pada 2030 akan membantu mengangkat 120 juta dari mereka keluar dari kekurangan gizi. Selain itu, juga bisa meningkatkan kesehatan pola makan pada masa dewasa dan bahkan mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular hingga 3 juta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Kekurangan di Tiap Negara dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi

Menurut laporan, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan adanya kekurangan pendanaan dari sumber daya dalam negeri. Kondisi ini menjadi masalah besar, yang membebani masyarakat yang sudah terbebani dengan biaya makanan sekolah dan kontribusi dalam bentuk barang.

Analisis terhadap kebijakan makanan sekolah di 51 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan bahwa, meskipun beberapa negara sudah memiliki kerangka kebijakan nasional yang sudah lama ada, negara-negara tersebut cenderung lemah dalam rancangan program, implementasi, dan kecukupan keuangan.

Di Republik Afrika Tengah, program makanan sekolah yang dikembangkan secara nasional bertujuan untuk menyediakan makanan sekolah yang aman dan bergizi, sehingga meningkatkan cakupan dari 150.000 siswa pada 2023 menjadi 400.000 pada 2027.

Namun, evaluasi program pada tahun 2018-2022 menemukan bahwa dampaknya terhambat oleh terbatasnya pendanaan.

Di India, program makanan sekolah (PM-POSHAN, yang sebelumnya dikenal sebagai Skema Makan Tengah Hari) dinasionalisasi setelah adanya perintah penting dari Mahkamah Agung pada 2001. Evaluasi terhadap skema ini menyoroti dampak positif partisipasi sekolah terhadap anak perempuan dan kelompok kurang beruntung lainnya.

Sebagian besar anggarannya berasal dari pajak pendidikan sebesar 2% yang dibayarkan masyarakat untuk pendidikan dasar. Namun, penyaluran dana dari pemerintah federal ke negara bagian sering kali sangat lambat.

Bagaimana dengan Program di Indonesia?

Berdasarkan data UNESCO 2025, program penyaluran makanan bergizi dianalisis pada ibu hamil. Studi terhadap 194 ibu hamil di Indonesia pada 2019 menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan nutrisi interaktif dan kesehatan reproduksi dalam kelompok kecil mencatat peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan praktik.

Sebuah tinjauan sistematis terhadap pendidikan gizi mengenai suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan gizi selama kehamilan memiliki kemungkinan 2,8 kali lebih besar untuk mengonsumsi suplemen tersebut.

Untuk pengaruh gaya hidup, studi tentang kampanye media sosial yang mempromosikan pola makan sehat kepada remaja perempuan di perkotaan Indonesia menemukan bahwa kampanye tersebut meningkatkan kesadaran akan pola makan sehat. Meski begitu, tetap saja mereka menghadapi hambatan dalam mengubah kebiasaan seperti persepsi rasa, terbatasnya pilihan bahan-bahan yang sehat namun terjangkau, dan faktor terkait keluarga.

Sementara untuk pemberian makanan di sekolah dari pemerintah yang melibatkan ahli gizi, sudah dilakukan di beberapa negara sejak 2017. Di Indonesia, pada 2017-2018, program ini melibatkan 2 ahli gizi per kabupaten/kota, sehingga totalnya mencapai 128 ahli gizi (GCNF, 2019).

Namun, untuk kebijakan secara nasional dalam bentuk makan bergizi gratis, baru dimulai pada Januari 2025. Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Prof Stella Christie PhD juga meminta bahwa dampak makan bergizi dari berbagai negara perlu dianalisis untuk Indonesia.

Menurutnya, perlu diinformasikan, misalnya, apakah prestasi akademik para siswa yang mendapat makan gratis meningkat atau tidak.

"Dibandingkan (antara) yang mendapat makan gratis dan tidak mendapatkan makan gratis, apakah ada perbedaan? Ternyata ada perbedaan dalam sisi prestasi akademik, prestasi sekolah. Jadi yang mendapat makan gratis, prestasi akademiknya meningkat," ucap Stella pada Jumat (25/10/2024) lalu.

Data-data mengenai makan bergizi di seluruh dunia, lanjutnya, penting untuk mencapai tujuan MBG di Indonesia. Tujuan tersebut antara lain mencukupi kebutuhan gizi siswa, meningkatkan prestasi akademik, dan meningkatkan kesehatan.

Sementara itu, data yang dilaporkan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, per 10 Februari 2025, di beberapa wilayah, MBG membawa dampak positif bagi siswa. Salah satunya membantu siswa untuk dapat menabung.

Di SMA Negeri 10 Surabaya, siswa kelas 11 A, Faruq, menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa yang uang sakunya terbatas.

"Itu dulu waktu kelas 10, kalau lihat teman-teman saya, itu uang jajan 10 ribu buat makan pagi aja, siang enggak makan. Nah dengan adanya makan siang gratis ini, Alhamdulillah bisa makan siang, terus bisa lebih berhemat," katanya, dikutip dari stunting.go.id.

(faz/nwk)

BLITAR - Pemerintah terus memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi MBG yang digelar di MTs. Ma’arif Bakung, Jl. Kh. Zaid 37, Bakung Udanawu, Blitar, pada Minggu (23/3/2025). 

Acara yang dihadiri oleh 300 peserta, termasuk tokoh masyarakat setempat, ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Program MBG, yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak, serta memberdayakan petani dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

“Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Dengan ini, kita bisa memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Nurhadi.

Nurhadi juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuh, Tulungagung, sebelum bulan puasa. Ia memastikan bahwa proses produksi hingga distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran. 

“Kabupaten Tulungagung sudah memiliki 3 SPPG yang beroperasi dan telah memberikan manfaat kepada sekitar 9.000 penerima. Kami berharap program ini bisa diperluas ke daerah lain, termasuk Blitar,” tambahnya.

Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Andy Charman, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pemda, dan masyarakat untuk keberhasilan program MBG. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar membutuhkan 102 dapur gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

“Kecamatan Ponggok memerlukan 8 dapur, Kecamatan Kanigoro 6 dapur, dan setiap kecamatan lainnya akan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa. Saat ini, Kecamatan Ponggok dan Srengat telah mendaftar, dan dalam waktu dekat BGN akan membangun 3 dapur di Kabupaten Blitar,” jelas Kolonel Andy Charman.

Program MBG juga melibatkan pondok pesantren sebagai mitra strategis, dengan harapan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tinggi sesuai prinsip Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program ini menyasar empat kelompok utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA/sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG, yang pertama kali diluncurkan di Indonesia ini, mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. 

Menurut Menteri Keuangan, anggaran tersebut akan ditambah Rp 100 triliun, sehingga total menjadi Rp 171 triliun. Dengan tambahan anggaran ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Dengan dukungan anggaran yang besar, kami yakin program ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kasus stunting dan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing,” ujar Nurhadi.

Editor : Ali Masduki

KEDIRI – Pemerintah kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga Kediri pada Jumat, 7 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Sosialisasi program MBG dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. 

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi serta pengetahuan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

Program MBG merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuju Indonesia Emas 2045. 

“Program ini dirancang untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Melalui MBG, kami berupaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nurhadi.

Program MBG diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali kesulitan mengakses pangan bergizi. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan ketahanan pangan nasional. Ini adalah upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Nurhadi.

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, serta mengurangi angka kemiskinan. Program ini juga diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk lebih bersemangat bersekolah.

“Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, Program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegas Nurhadi.

Program MBG akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang akan didirikan di berbagai daerah. Setiap SPPG akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah, ditambah 10% ibu hamil, ibu menyusui, dan anak perempuan dalam radius 0-6 kilometer.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.

Editor : Ali Masduki

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar dan ada potensi curang atau fraud. KPK mendapat laporan pengurangan biaya makan.

Lembaga antirasuah itu telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/3) lalu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," ujar Setyo melalui keterangan pers yang disampaikan Humas KPK, Kamis (6/3).

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apalagi, kata dia, ada berita sumir yang beredar mengenai perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan baku.

"Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo yang merupakan jenderal polisi bintang tiga itu juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi laik konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.

Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," ucap dia.

Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," ungkap dia.

Menurut Setyo, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola keuangan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.

Terakhir, Setyo menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal.

"Bahan baku, sumber daya dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," ungkap Dadan.

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Desa Wisata Kranggan, Kediri.  Program MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sehat.
 
Sosialisasi yang berlangsung di Desa Wisata Kranggan dihadiri sekitar 300 warga setempat dan disambut antusiasme tinggi.
 
Program MBG bertujuan menyediakan makanan sehat gratis bagi masyarakat, terutama kelompok rentan: balita, pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.
 
Acara dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi; Anggota DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif; dan perwakilan Badan Gizi Nasional, Mochamad Halim.
 
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menjelaskan latar belakang MBG dalam menciptakan generasi berkualitas dan sehat.
 
“Kualitas pangan dan gizi yang memadai merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.  Oleh karena itu, asupan gizi yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas terbaik,” ujar Nurhadi.
 
MBG juga bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan memastikan anak-anak serta masyarakat mendapatkan asupan gizi cukup.  Program ini juga mencegah penyakit akibat kekurangan gizi.
 
Mochamad Halim, Analis Madya Promosi dan Kerja Sama BGN, menjelaskan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG):
 
“Kabupaten Kediri memiliki satu SPPG yang beroperasi di Kecamatan Kayen Kidul. Dua lokasi lainnya, di Kecamatan Kras dan Kecamatan Pare, sedang dalam proses operasional. Kota Kediri sendiri belum memiliki SPPG,” jelas Halim.
 
Masyarakat akan dilibatkan aktif dalam program MBG, misalnya melalui kerjasama penyediaan bahan baku makanan.
 
“Program MBG akan berdampak positif bagi petani melalui kolaborasi dengan dapur sehat MBG.  Hal ini akan mendorong perekonomian sekaligus mendukung terciptanya generasi muda yang lebih sehat,” tambah Halim.
 
Kekurangan gizi, seperti stunting, wasting, dan anemia, disebabkan kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin.  Dampaknya meliputi gangguan pertumbuhan anak, daya tahan tubuh lemah, dan gangguan perkembangan otak.
 
Oleh karena itu, memperhatikan asupan makanan bergizi sangat penting untuk mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan.  Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama sumber daya manusia unggul.  

Program Makan Bergizi Gratis selaras dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan generasi emas, generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Editor : Ali Masduki

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud gotong-royong masyarakat.

"Ada survei yang menyebutkan bahwa orang Indonesia suka membantu meski tidak kenal orangnya. Dari sinilah muncul ide Genting, yang menjadi ikhtiar untuk melibatkan masyarakat Indonesia yang mempunyai rezeki untuk membantu (menurunkan angka stunting)," kata Mendukbangga Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam rentang tahun 2020-2045, lanjutnya, akan terjadi bonus demografi dimana sekitar 190,98 juta atau 70,72 persen penduduk Indonesia ada dalam usia produktif. Namun, tantangan dalam bonus demografi tersebut diperkirakan hanya 69,1 juta dari 190,98 juta masyarakat yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.

"Data tadi menjadi alasan stunting perlu diatasi, dan hal inilah yang mendorong Kemendukbangga/BKKBN untuk melaksanakan program terbaik hasil cepat atau quick wins, yang salah satunya adalah Genting," ujar dia.

Ia juga mengemukakan dari data yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN terdapat 8,6 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS), sehingga target Genting menyasar 1 juta KRS yang akan fokus pada penanganan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena pencegahan merupakan salah satu cara efektif menurunkan stunting, dimulai dari masa pranikah, hamil, hingga usia anak 2 tahun.

"Dalam periode inilah MBG hadir untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu faktor yang luar biasa menurut saya karena negara hadir, Pak Prabowo sangat bijak tentang kondisi lapangan ini. Harapannya, MBG ini akan menjadi salah satu solusi untuk menangani stunting," ucapnya.

Pihaknya akan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pemberian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Karena tidak mungkin ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dikumpulkan tiap hari. Kita punya TPK yang nanti mendistribusikan makanan ke lapangan," tuturnya.

Wihaji juga menyampaikan intervensi Genting lainnya yaitu non-nutrisi yang meliputi perbaikan jamban/MCK, rumah layak huni, akses air bersih, serta edukasi pencegahan stunting pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Untuk menu non-nutrisi, beberapa korporasi menyiapkan bantuan, misal air bersih. Kita sudah kerja sama dengan beberapa BUMN termasuk PTPN untuk menyiapkan bantuan air bersih, karena penyebab stunting di beberapa kota adalah tidak ada air bersih, seperti di Papua Pegunungan dan sebagian NTT," paparnya.

Hingga saat ini jumlah mitra atau orang tua asuh Program Genting tercatat sebanyak 20.181 orang dari BUMN/BUMD, LSM/komunitas/perorangan, media, swasta, serta perguruan tinggi/akademisi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA – Sebanyak 300 warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, memadati Gedung Serbaguna Kelurahan Pucang Sewu untuk menghadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). 

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Program MBG, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran yang mencapai Rp 171 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku pada pola makan yang lebih sehat, termasuk membiasakan hidup sehat sejak dini pada anak-anak,” jelas Lucy.

Lucy juga memaparkan empat target utama penerima manfaat program MBG, yaitu pelajar (mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Dengan menyasar kelompok ini, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Program MBG diawali dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan menambahkan anggaran sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 171 triliun. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Pada April 2025, kami menargetkan 3 juta anak sudah menerima makan bergizi. Target ini akan terus ditingkatkan menjadi 15 juta pada Agustus 2025, dan di akhir tahun, seluruh anak Indonesia diharapkan sudah mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujar Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program MBG. 

Setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh BGN dan bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan. Mereka bertanggung jawab memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan.

Selain itu, setiap dapur MBG juga didukung oleh 45 hingga 47 petugas yang bertugas memasak dan mengawasi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas Indonesia. Lucy Kurniasari menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kualitas pangan dan gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045,” tegas Lucy.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dengan program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan global.

Warga Kecamatan Gubeng yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut positif program MBG. Program ini sangat membantu keluarga yang memiliki balita. Dengan adanya makanan bergizi gratis, warga bisa lebih tenang memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BGN, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah gizi dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor : Ali Masduki