Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan asal usul Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, program tersebut dirancang untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan.

"Sebenarnya kita tidak pernah berbicara 3 juta (rumah), kita bicara total angka kemiskinan, kalau kita bicara tadi pengentasan kemiskinan. Nah, angka kemiskinan sendiri sangat bervariasi sehingga untuk memastikan berapa sih totalnya, asumsinya ada antara 24-25 juta orang. Makanya Pak Prabowo bilang, 'kita mulai dari 3 juta'. Itu ceritanya angka 3 juta," kata Bonny dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah nantinya akan terbagi menjadi 2 juta rumah di desa dan 1 juta di perkotaan. Kenapa di desa? Bonny mengatakan bahwa angka kemiskinan di desa cukup tinggi sehingga tidak ada perputaran roda ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Di perdesaan juga tidak ada industri properti, padahal sektor properti merupakan salah satu hal penting karena dapat menggerakkan 185 subsektor lainnya.

Bonny menuturkan, di perdesaan tidak ada investasi industri properti yang hadir karena tidak ada koordinator karena tidak ada developer. Jika tidak ada developer, tidak ada perbankan.

"Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah adalah slip gaji. Bahkan untuk slip gaji itu tidak mungkin di dapat di desa," tuturnya.

"Lebih dari 80 persen masyarakat desa itu bercocok tanam, berwira usaha, berternak, dan sebagainya sehingga sebenarnya ada penghasilan mereka tetapi kita ini selalu terbentur dengan syarat formil," tambahnya.

Bonny melanjutkan, Prabowo ingin membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk membantu cicilan rumah warga miskin.

"Beliau adalah presiden pertama yang bisa mem-bankable-kan 25 juta orang miskin dengan Keppres," tutupnya.

Sebelumnya Bonny sempat mengatakan, negara akan membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat miskin agar bisa punya rumah. Ia menyebut cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Adapun pembangunan 3 juta rumah akan berupa 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah susun di perkotaan. Bonny mengatakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, negara cukup mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR, maka bank penyalur seperti BTN dan BRI bisa memberikan memenuhi biaya Rp 300 triliun. Bonny menyebutkan harga rumah yang disasar adalah Rp 100 juta.

Rumah tapak dalam program 3 juta rumah akan berupa hunian tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi. Sebanyak 75 ribu desa masing-masing akan disalurkan 26 unit rumah yang dibangun oleh UMKM.