Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak.

"Program MBG mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, dengan memasukkan menu ikan yang beragam dan variatif dalam program tersebut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng Moh Arif Latjuba, di Palu, Senin.

Ia menjelaskan program MBG adalah bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Ia mengatakan bahwa tujuan utama PHTC adalah untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2024.

Untuk itu, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memastikan dukungan penuh terhadap program MBG, termasuk menyiapkan produk perikanan berkualitas sebagai bagian dari menu Makan Bergizi Gratis.

"Ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik yang mendukung asupan gizi masyarakat. Sulawesi Tengah dengan empat wilayah pengelolaan perikanan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, potensi ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah serta kebutuhan ekspor domestik dan internasional, dan menjamin pasokan produk perikanan dalam program MBG.

Ia menyebutkan salah satu inovasi yang telah dikembangkan saat ini adalah Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Produk HPI ini termasuk minuman berprotein ikan yang dikenal sebagai susu ikan, bebas laktosa, kaya akan asam amino, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

"Meskipun saat ini produk tersebut belum bisa disajikan dalam menu MBG," ujarnya.

Ia melanjutkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng juga telah melaksanakan program MBG kepada 300 siswa di dua sekolah dasar di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya masih belum bisa mengelola tanah yang ada di daerah perkotaan. Hal itu karena belum ada tanah-tanah terlantar di perkotaan.

Ia menuturkan, jika pihaknya sudah mendapatkan tanah terlantar di perkotaan, tentunya bisa dikelola untuk kepentingan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tujuan membantu terwujudnya program 3 juta rumah khususnya sebanyak 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita belum ada nih tanah terlantar, tanah bekasan di perkotaan. Nanti kalau dapat, diberikan, kita dengan senang hati berikan ke MBR," kata Parman dalam acara media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Mudah-mudahan ada instruksi tanah terlantar, bukan orang terlantar ya, tanah terlantar bisa diberikan ke Badan Bank Tanah, tentunya bisa kita berikan, kita distribusikan untuk MBR," tambahnya.

Parman mengatakan, saat ini tanah-tanah yang ada di perkotaan sudah dikelola oleh pihak lain sehingga tidak ada tanah terlantar. Ia berharap, jika ditemukan tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maka tanah tersebut bisa diberikan ke Badan Bank Tanah.

"Mudah-mudahan bisa diberikan kepada kita karena kita lebih fleksibel. Kalau diberikan kepada Kementerian akan menjadi barang milik negara, susah dilepas lagi nanti. Nah kalau diberikan kepada kita, kita bisa lepas lagi," tuturnya.

Ditemui usai acara, Parman menuturkan di kawasan sekitar Jakarta, seperi Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi masih ada potensi tanah terlantar. Ia berkata, bisa saja tanah terlantar itu nantinya dikelola oleh pihaknya.

"Kan banyak juga yang (tanah) terlantar (di perkotaan), cuma sudah di-manage. Jabodetabek udah di-manage. Jakarta agak susah (menemukan tanah terlantar), mungkin Bodetabek (masih ada tanah terlantar," ungkapnya.

"(Lahan di perkotaan masih mungkin masuk ke bank tanah?) semuanya nggak ada yang nggak mungkin," tutupnya.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, BBT sudah mengelola tanah di 19 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah data sebaran perolehan tanah BBT.

- Asahan (Sumatera Utara): 30 ha
- Tanjung Balai (Sumatera Utara): 10 ha
- Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) 1.411 ha
- Batubara (Sumatera Utara): 202,6 ha
- Musi Banyuasin (Sumatera Selatan): 120 ha
- Solok (Sumatera Barat): 315,4 ha
- Bangka (Bangka Belitung): 3 ha
- Belitung (Bangka Belitung): 335.2 ha
- Bangka 2 (Bangka Belitung): 217,7 ha
- Bangka 3 (Bangka Belitung): 926,7 ha
- Bengkulu (Bengkulu Tengah): 396 ha
- Serang (Banten): 7,5 ha
- Pandeglang (Banten): 96,1 ha
- Cianjur (Jawa Barat): 965 ha
- Purwakarta (Jawa Barat): 95 ha
- Sumedang (Jawa Barat): 84 ha
- Brebes (Jawa Tengah): 0,66 ha
- Batang (Jawa Tengah): 0,5 ha
- Kendal (Jawa Tengah): 4,3 ha
- Semarang (Jawa Tengah): 8,6 ha
- Jember (Jawa Timur): 5,3 ha
- Tabanan (Bali): 4,5 ha
- Kutuh (Bali): 1,5 ha
- Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat): 1,3 ha
- Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat): 1 ha
- Sambas (Kalimantan Barat): 107,3 ha
- Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur): 4.162 ha
- Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah): 481,3 ha
- Kotawaringin Barat (Kalimantan Barat): 400,8 ha
- Poso (Sulawesi Tengah): 6.648 ha
- Sigi (Sulawesi Tengah): 160 ha
- Parigi (Sulawesi Tengah): 315,7 ha
- Buton (Sulawesi Tenggara): 639,1 ha
- Minahasa Utara (Sulawesi Utara): 2,6 ha
- Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara): 122 ha
- Luwu Utara (Sulawesi Selatan): 4.960 ha
- Halmahera Selatan (Maluku Utara): 3.890 ha

Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai, Purwakarta, Batang, Brebes, Kendal, dan Penajam Paser Utara. Untuk di wilayah Brebes dan Kendal sudah ada proyek pengerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).