Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin, Selasa (3/3) mengenai keuntungan puasa bagi otak hingga tambahan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menarik untuk disimak.

Selain itu, ada juga warta tentang penertiban sumber pencemar udara di Jakarta, 512 pesantren jadi pilot program Pesantren Ramah Anak, hingga rencana pemakaman pendaki Cartenz Lilie Wijayanti.

Berikut rangkuman berita:

Kepala BPOM sebutkan 3 keuntungan puasa dalam peningkatan saraf otak

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyebutkan, selain sebagai sarana untuk beribadah dan meningkatkan kepribadian, secara neurosains, puasa memiliki tiga manfaat luar biasa bagi kesehatan saraf otak.

Mulai September BGN butuh tambahan Rp25 triliun/bulan percepatan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

KLH bakal tertibkan sumber pencemar udara Jakarta, termasuk di KBN

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya akan menertibkan sejumlah titik yang menjadi sumber pencemar udara di Jakarta, termasuk tempat penampungan batu bara di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara.

Kemenag: 512 pesantren jadi pilot Program Pesantren Ramah Anak

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 512 pesantren sebagai pilot Program Pesantren Ramah Anak yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1541 Tahun 2025.

Suami pendaki Cartenz ungkap rencana pemakaman Lilie Wijayanti

Lilie Wijayati Poegiono (59), salah satu pendaki yang meninggal dunia saat mendaki Cartenz Pyramid atau Puncak Jaya, Papua Tengah, akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada Rabu (5/3).

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran Rp 25 triliun untuk memenuhi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai Rp 25 triliun untuk satu bulan.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan. Untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan setelah menjalani kerja sama dengan Kementerian Desa PDT, Senin (17/2/2025).

Dadan mengungkapkan BGN menargetkan sebanyak 15-17,5 juta penerima manfaat bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni sebesar Rp 71 triliun. Dia menuturkan, jika percepatan dilakukan, targetnya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir tahun mendatang.

"Target utamanya yang Rp 71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 sampai 17,5 juta. Tapi Pak presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Nah itu kenapa kami menghitung dana yg harus dibutuhkan. Karena sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," sambungnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp 25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh, untuk tahun 2025 ini 25 triliun untuk percepatan," jelasnya.

Simak Video 'Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Terbesar Menuju Generasi 2045':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah mulai memetakan sumber-sumber dana yang berpotensi untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu butuh tambahan Rp 100 triliun untuk perluasan penerima manfaatnya.

Prabowo ingin agar semua anak di Indonesia atau sekitar 82,9 juta anak penerima makan siang siang gratis. Sementara, hingga akhir 2025 telah ditetapkan anggaran Rp 71 triliun di mana anggaran itu hanya cukup untuk 15-17,5 juta penerima saja. Lantas dari mana saja potensi anggaran tambahan Makan Bergizi Gratis?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) kemarin.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

JAKARTA, iNewsBelu.id - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang menjadikan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan karena serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Meski begitu, dia menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," tuturnya.

Dadan menegaskan, BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Dia pun menilai sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," ucapnya.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," tuturnya.

Editor : Stefanus Dile Payong

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Namun, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

Hal tersebut diutarakan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahwa serangga termasuk dan bisa menjadi sumber protein.

"Isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," ujar dia, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Atas dasar itu, Dadan membuka peluang menjadikan serangga ke dalam menu program makan bergizi gratis untuk sejumlah daerah.

“Ya bisa saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata dia.

Dadan menilai, serangga menjadi alternatif menu dalam program makan bergizi gratis. Terlebih, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," ungkap dia.

Karena, jelas dia, bila di salah satu daerah banyak telur, maka telur mungkin menjadi mayoritas, yang banyak ikan, maka ikan yang mayoritas.

“Seperti itu lah. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta bakal diganti dengan menu lainnya. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menu pengganti akan setara dengan kandungan gizi yang ada pada susu.

Philips menyampaikan pergantian menu di wilayah Jakarta lantaran tidak adanya sentra sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada peternak sapi di wilayah tersebut.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

Selain itu, Philips mengatakan bahwa menu MBG akan diganti setiap 20 hari oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Menu diganti supaya siswa mengerti makanan di Indonesia itu beragam," katanya.

Di sisi lain, Philips bilang bahwa dalam program MBG tidak akan ada perbedaan komponen gizi yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Ia menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia memastikan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

Program makan bergizi gratis tetap akan berjalan selama bulan Ramadan. Pemerintah telah mempersiapkan skema khusus pembagian MBG di bulan Ramadan tersebut.

Dilansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama bulan Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Ia mengaku bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat MBG, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, lanjut Dadan, ada sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program MBG. Target tersebut akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

BGN menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari 2025 lalu. Sejauh ini, program MBG menuai respons dari berbagai pihak.

Pakar gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Dwi Sarbini SSt, M Kes menilai ada beberapa evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Ia pun memberikan pandangannya soal keberadaan susu.

"Tapi yang sering terjadi saat ini, menu MBG belum sepenuhnya sesuai, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kendala, seperti logistik atau anggaran," jelas Dwi dikutip dari laman UMS.

Keberadaan Susu Jadi Sorotan

Menurut Dwi, banyak warga yang mengunggah konten di media sosial yang menanyakan soal keberadaan susu. Ternyata tak semua menu berisikan susu.

Berdasarkan pedoman Isi Piringku, susu bukan lagi menu esensial untuk anak. Dwi mengatakan, susu kini bukan lagi menu penyempurna gizi seimbang terlebih susu kemasan di luar mengandung banyak gula.

"Sumber kalsium kan ada banyak. Brokoli misalnya. Tanpa susu pun sumber kalsium itu banyak," katanya.

Kebutuhan Gizi Anak Harus Diperhatikan

Dwi menyebut pedoman Isi Piringku yang diterbitkan Kementerian Kesehatan seharusnya menjadi acuan untuk menu MBG. Sesuai pedoman tersebut, menu yang baik terdiri dari 1/3 piring berisi sayuran, 1/3 berisi makanan pokok, 1/6 berisi buah, dan 1/6 berisi protein.

Sementara itu, angka kecukupan gizi setiap anak berbeda. Besarnya tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan aktivitas anak.

Anak SD usia 6-12 tahun membutuhkan 1.400-2.000 kalori per hari, anak SMP usia 13-15 tahun membutuhkan 2.050-2.400 kalori per hari, dan anak SMA usia 16-18 tahun membutuhkan 2.100-2.650 kalori per hari.

Menurut Dwi, makan siang harusnya memenuhi 30 persen dari jumlah kebutuhan kalori. Angka tersebut sekitar 400-800 kalori.

Manfaatkan Sumber Pangan Lokal

Dwi menyarankan pemenuhan sumber bahan MBG bisa menggunakan pangan lokal. Beberapa pangan lokal bisa dijadikan sumber karbohidrat lain.

"Nasi bisa diganti sumber karbohidrat lain. Bisa kentang, jewawut, ubi, singkong, atau gembili. Kita harus memperhatikan kearifan lokal. Apa yang dipunyai, itu yang dimanfaatkan," tuturnya.

Ia berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi. Mengingat program ini masih baru berjalan, hal-hal buruk yang bisa terjadi harus dicegah dari sekarang.

"Agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh anak-anak," tuturnya.

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dia mendorong agar anggaran Rp 71 Triliun pada APBN Tahun 2025 dioptimalkan untuk menyukseskan program tersebut. Sebab menurutnya setiap dana sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Kita dukung suksesnya program MBG, melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin sebagai komplementer program MBG," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.

Karena itu dia meminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Dia mengatakan karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 Triliun, di mana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp 49,9 Triliun.

Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infak), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu," lanjutnya.

HNW mengatakan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, dia menemukan dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin. Akan tetapi menurutnya peran dana ZIS harus tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.

"Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ujung tombak untuk menangani masalah ini. seperti diketahui, pemerintah telah menggelontorkan dana APBN sebesar 71 triliun untuk menopang kebutuhan anggaran program tersebut. Dengan biaya 1o ribu rupiah per porsi, nantinya program ini akan menyasar setidaknya 17,5 juta penerima manfaat.

Meski sejumlah catatan muncul seiring berjalannya program MBG, namun beberapa pihak menyebut jika usaha ini perlu berjalan dengan sejumlah pengawasan. Bukan hanya pemerintah sebagai penyelenggara, masyarakat juga turut ambil bagian dalam menjaga kualitas mutu menu serta kandungan gizi MBG. Sebab, bukan tidak mungkin jika penurunan kualitas terjadi saat proses distribusi berjalan.

Seperti sebelumnya, mengutip detikHealth, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya indikasi sayur basi di program makan bergizi gratis. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan laporan ini didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu. Sayur yang basi kita cegah untuk tidak didistribusikan, itu contohnya," beber Taruna kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

intervensi sejumlah pihak untuk memastikan besarnya nilai gizi dalam setiap menu juga menjadi faktor penting untuk dilakukan. Sebab, sejak nilai per menu dipatok menjadi 10 ribu rupiah, sejumlah pihak pun menyangsikan kandungan gizi dalam MBG. Ditambah lagi tidak adanya susu dalam beberapa menu di sejumlah daerah semakin memperkuat ketidakyakinan masyarakat terhadap nutrisi yang tersedia.

Merangkum detikHealth, sejumlah syarat perlu dipenuhi agar kualitas gizi dapat dinilai baik bagi masyarakat. Pertama adalah menentukan perbandingan antara kuantitas makanan dengan jumlah kalori. Hal ini kemudian harus disesuaikan dengan siapa yang akan mengkonsumsinya apakah anak atau ibu hamil.

Kedua, program MBG juga harus memperhatikan metode Hazard Analysis Critical and Control Point (HACCP) atau pengelolaan keamanan dari makanan. Ketiga, adalah bagaimana bahan baku makanan itu dipilih dan disimpan, serta bagaimana racikan bumbu-bumbu itu dibuat. Syarat terakhir adalah menghitung durasi serta metode distribusi. Jangan sampai makanan yang sudah dinilai baik secara gizi hingga pemilihan bahan dan cara mengolah menjadi rusak saat akan disajikan.
Layakkah MBG disebut sebagai ujung tombak perbaikan gizi nasional dan jembatan untuk Indonesia lepas dari stunting? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikHealth

Kembali ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut bencana lahar dingin yang terjadi di kaki Gunung Semeru. Seperti diberitakan oleh detikJatim, Banjir lahar hujan gunung Semeru menerjang Sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Banjir lahar dingin ini diketahui terjadi pada Selasa (14/1) sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan laporan detikJatim, sebuah jembatan tertimbun material lahar dingin. Akibatnya, seluruh warga satu dusun di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari di seberang sungai leprak terisolir. Ini karena akses jembatan limpas dari Dusun Sumber Kajar menuju Sumberlangsep tertimbun banjir lahar Gunung Semeru. Lalu bagaimana situasi terakhir di sana? Ikuti laporan langsung jurnalis detikJatim yang berada di lokasi dalam Indonesia Detik Ini.

Ify Alyssa akan hadir di detikSore untuk menutup edisi kali ini. Saat ini, Musisi muda independen tengah merilis album bertajuk "Menata". Dalam kesempatannya, ia menyebut jika album ini menggambarkan perjalanan Ify menemukan kedewasaan emosional setelah menghadapi perbedaan dalam hubungan yang tidak dapat disatukan. Apa cerita di balik album barunya ini? Lagu apa yang menjadi highlight dari album ini? apa yang baru dibandingkan album-album Ify Alyssa sebelumnya, simak obrolannya hanya di Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!" (far/vys)