JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

AMBON, KOMPAS.com - Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, belum menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran minim sumber daya manusia (SDM).

Dari 11 kota dan kabupaten di Maluku, Seram Bagian Timur adalah salah satu yang belum menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

Kendalanya belum tersedia sumber daya manusia yang cukup.

“Kendalanya sampai saat ini berkaitan dengan SDM Badan Gizi Nasional yang masih sedikit,” kata Kepala Satuan Penanganan Pemenuhan Gizi Kota Ambon, Imran Wally Rahakbau kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, untuk melayani MBG di satu kabupaten, dibutuhkan tenaga di badan gizi yang cukup. Apalagi, banyak wilayah di SBT yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.

SDM yang cukup dapat mengontrol kualitas dan membuat program berjalan dengan baik.

Namun, hingga kini anak-anak di SBT belum bisa menikmati program pemerintah itu.

Kabupaten lain yang juga senasib yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sedangkan kabupaten yang sudah menggelar MBG yakni Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.

Menurut Imran, pihaknya tengah mengusahakan dan berkoordinasi agar program ini bisa berjalan secara bertahap.

“Proses penyaluran MBG dilaksanakan bertahap, di SBT sendiri sampai saat ini belum berjalan. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat dapat menjangkau semua siswa,” terang Imran.

Untuk mempercepat proses MBG, pihaknya kini tengah melakukan perekrutan tenaga di badan gizi.

Harapannya, akan ada tenaga yang mumpuni bisa menjalankan program dengan baik.

“Sekarang sedang direkrut, lewat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program perekrutan dari Badan Gizi Nasional.

Mereka ini nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menjalankan visi misi Indonesia Emas.

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.