Pemerintah akan menyiapkan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh yang ingin membelinya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, salah satu syarat buruh bisa membeli rumah subsidi adalah masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, rumah subsidi yang dibeli adalah kepemilikan rumah pertama atau belum pernah punya rumah sebelumnya.

"Terus kemudian belum pernah menerima subsidi perumahan apa pun. Itu cross-checking-nya dengan beliau Pak, dengan BPS Pak," kata Heru saat acara penandatanganan MoU rumah subsidi untuk buruh, di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Jl. Kebon Sirih, Kamis (10/4/2025).

Jika dilihat di website BP Tapera, syarat lainnya untuk bisa membeli rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah WNI, bisa dibeli orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami-istri. Selain itu, batas maksimal pendapatan tetap maupun tidak tetap tidak melebihi Rp 8 juta per bulan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa tenor cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun dengan bunga fixed 5 persen. Saat ingin membeli rumah subsidi, calon pembeli harus membayar down payment (DP) 1 persen dari harga rumah.

"Harga rumah kalau Bodetabek, harga jual rumah maksimal Rp 185 juta per unit. Jawa, Sumatera, di luar Bodetabek, itu Rp 166 juta Pak. Sulawesi Rp 182 juta, Kalimantan Rp 177 juta. Maluku, Papua Rp 240 juta," ungkapnya.

Untuk cicilan rumah yang dibayarkan, kata Heru, sudah mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.

"Hanya 1 persen (DP). Kalau Bodetabek Rp 185 juta, berarti hanya ada 1.850.000 uang mukanya. Angsuran sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Kalau meninggal, otomatis dianggap lunas," tambahnya.

Untuk rumah subsidi yang didapatkan yaitu bangunan dengan luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Saat ditemui wartawan seusai acara, Heru menuturkan lokasi rumah subsidi untuk buruh, rencananya akan berada di dekat sentra-sentra industri agar tidak terlalu jauh jarak rumah ke tempat kerja. Nantinya, BP Tapera juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjaring peminatan, cara menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) untuk membeli rumah subsidi, persyaratan administrasi hingga melibatkan bank penyalur.

Terkait pembelian rumah subsidi ini, Heru mengatakan bagi buruh bisa saja bergabung menjadi anggota Tapera. Namun hal itu tidak wajib untuk dilakukan.

"Ya bisa (jadi anggota Tapera) tapi tawarannya nggak wajib, nanti kita tawarkan sukarela, nabungnya sukarela," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah telah resmi menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah.

Penghapusan kedua retribusi itu ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah itu ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Selain itu, untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperboleh adalah 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 meter persegi.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan. Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.