BANDUNG, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (30/12/2024).

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Ara mengaku sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

“Saya baru tiga bulan jadi menteri, tapi sudah didukung ekosistem yang baik. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak, termasuk dalam upaya mewujudkan perumahan rakyat,” ujar Ara.

Ara menambahkan, untuk mempercepat pelayanan publik, Presiden Prabowo telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi aturan harus tetap diperketat.

“Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan,” jelasnya.

Ara juga mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan rakyat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

“Pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya. Kalau tidak bertanggung jawab, pasti usaha itu akan hancur. Siapa yang mau percaya?” tegasnya.

Ara juga mengapresiasi Buana Kassiti Group, yang ia nilai sudah bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya, terbukti dari keluhan yang tidak ada dari penghuni rumah.