Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengeklaim program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengentaskan angka masyarakat miskin turun hingga 1,8%. Pemerataan pembangunan menjadi pendorong.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa angka kemiskinan itu dapat ditekan lantaran terciptanya pertumbuhan ekonomi lewat adanya pengembangan perumahan.

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Bonny menjelaskan, sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sementara sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

Sejalan dengan hal itu, Satgas Perumahan optimis program 3 juta rumah itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Di mana, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sementara itu, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Dengan demikian, apabila angka kemiskinan diproyeksi bakal ditekan hingga 1,8% maka jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,22 juta bakal berkurang sebanyak 453.960 juta orang pada 2025.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administratif, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 hektare (Ha).

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (1/11).

Ara menjelaskan, di lahan tersebut akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 60/36, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, secara gratis.

Masyarakat tersebut terdiri dari berbagai kategori seperti guru, TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang berpangkat dan berpenghasilan rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan, lokasi rumah gratis ini dijadikan percontohan sebagai gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Dia bilang, pembangunan rumah itu juga sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah, di mana nantinya akan dibangun pula sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat,” tandasnya.

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.

Simak: Video Nusron Wahid Jadi Menteri ATR, Ini Tugas dari Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibangun tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.