Serangan udara terbaru Israel menghantam sebuah gedung permukiman di area Shujaiya, Jalur Gaza, pada Rabu (9/4) waktu setempat. Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat serangan tersebut.

Juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (9/4/2025), menuturkan bahwa serangan udara Israel itu mengakibatkan "20 orang martir dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka".

Bassal menambahkan bahwa upaya pencarian jenazah korban yang tertimbun reruntuhan bangunan masih berlangsung.

Militer Israel, dalam tanggapannya, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan soal serangan mematikan tersebut.

Israel kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas yang berlangsung selama dua bulan. Upaya-upaya untuk memulihkan gencatan senjata sejauh ini gagal.

Kementerian Kesehatan Gaza, dalam pernyataan terbaru pada Rabu (9/4), melaporkan sedikitnya 1.482 warga Palestina tewas akibat rentetan serangan terbaru Israel sejak pertengahan Maret lalu.

Angka itu menambah jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023 lalu menjadi sedikitnya 50.846 orang.

Saat berbicara kepada AFP pada Selasa (8/4), salah satu anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, menegaskan bahwa "penting untuk mencapai gencatan senjata" di Jalur Gaza. Dia mengungkapkan bahwa "komunikasi dengan para mediator masih berlangsung, tetapi "sejauh ini, belum ada usulan baru".

Badran juga mengatakan bahwa Hamas "terbuka terhadap semua gagasan yang akan mengarah pada gencatan senjata dan menghentikan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina".

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin (7/4) bahwa negosiasi baru sedang dilakukan yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Dari total 251 sandera yang diculik sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk yang menurut militer Tel Aviv telah tewas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rohaniawan Katolik yang juga profesor filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Franz Magnis Suseno menyalahkan Amerika Serikat atas pembangunan permukiman-permukiman yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Seharusnya, kata dia, Amerika melarang keras tindakan Israel tersebut.

"Di situ saya maaf juga mempersalahkan Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel harusnya melarang dengan keras membangun permukiman-permukiman itu," ujar Romo Magnis diskusi panel "Humanitarian Islam dan Pendekatan Agama terhadap Perdamaian di Timur Tengah" yang digelar di Kantir PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Dia menjelaskan, di Tebi Barat Palestina dihuni oleh sekitar tiga juta orang. Sekarang permukiman-permukiman itu berada di tempat strategis dan dihuni sekitar 600 ribu orang Israel.

"Itu cukup banyak. Dan itu orang yang garis keras. Jadi, kalaupun misalnya Israel mengatakan, oke, two state solution, apa mereka mau menjadi warga negara damai Palestina itu?," ucap dia.

Menurut Romo Magnis, hal itu membuat situasi sangat sulit dan ada yang memperkirakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebetulnya mau meneruskan permukiman dengan tujuan untuk mengusir orang Palestina.

"Saya berpendapat penting eksistensi Israel harus diterima dan saya anggap penting juga serangan Hamas itu dikutuk," kata Romo Magnis.

"Tetapi itu tidak menjadi alasan Netanyahu dan Israel di bawah pimpinan Netanyahu untuk membabi buta terhadap orang-orang Palestina yang ada di situ," jelas dia.

Dia menambahkan, Vatikan sendiri selalu mendukung //two states solution// dan status internasional Yerusalem sebagai kota yang suci. Namun, menurut dia, untuk mewujudkan itu tidak mudah.

"Dan tidak juga mudah memberi nasihat kepada pemerintah Indonesia, kamu harus bikin ini, begitu, tidak ada itu. Bapak nanti pasti mengetahuinya, bahwa masalahnya tidak mudah," kata Romo Magnis.