pkp

Industri Unggas Diprediksi Sulit Penuhi Kebutuhan Telur Program MBG Tahun Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk menggenjot telur hingga ayam lewat industri unggas membutuhkan waktu dua tahun guna memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintah sedini mungkin harus merencanakan pemenuhan kekurangan telur, termasuk langkah untuk mendorong hilirisasi.

“Untuk menjawab kebutuhan MBG, hemat saya, harus disiapkan dari sekarang. Industri unggas itu industri biologis yang tidak bisa produksinya digenjot atau diturunkan tiba-tiba, perencanaan butuh 1,5–2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Adapun, Khudori menyampaikan bahwa surplus 200.000 ton telur ayam yang ada saat ini juga perlu dipertahankan agar tidak menurun, meski ada kebutuhan untuk mengimpor ke Amerika Serikat.

“Bahwa ada kebutuhan impor AS, iya. Tetapi nggak mudah. Terlebih setelah ada tarif Trump. Salah satu masalah di industri unggas, baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus,” bebernya.

Di sisi lain, Khudori menyebut terbuka kesempatan untuk berinvestasi, membuka usaha, serta lapangan kerja dengan adanya program MBG. Namun, dia mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kebutuhan dan pemenuhan telur di dalam negeri.

Untuk itu, lanjut dia, kementerian/lembaga terkait mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus merumuskan masalah ini.

“Agar tidak gambling, pemerintah mesti memastikan antara kebutuhan dengan pemenuhan, termasuk langkah hilirisasi untuk surplus produksi [telur]. BGN, Kementan, Kemenperin, BUMN, Bapanas, Menko Pangan perlu duduk bersama merumuskan ini,” tuturnya.

Dia juga menyoroti target 82,9 juta penerima manfaat MBG yang dipercepat menjadi akhir November 2025. Menurutnya, target ini bukan sesuatu yang mudah. Padahal sebelumnya, 82,9 juta penerima MBG itu ditargetkan menjangkau hingga 2029 mendatang.

Menurutnya, titik krusial dalam mempercepat program prioritas Presiden Prabowo adalah dengan membangun infrastruktur sesuai standar operasional prosedur atau SOP BGN. Serta, membangun ekosistem hulu dan hilir.

“Membangun ekosistem hulu-hilir antara pasar MBG dengan di hulu juga perlu waktu dan gerakan massal,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mewanti-wanti adanya kemungkinan Indonesia akan kekurangan telur saat program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Awalnya, Dadan menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” ujar Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” katanya.

Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Kepala Negara RI.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” pungkasnya.

Pengusaha Pastikan Kebutuhan Telur untuk Makan Bergizi Gratis Bisa Terpenuhi

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha petelur ayam memastikan pasokan telur dalam negeri bakal melimpah meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima bergulir.

Untuk diketahui, Badan Gizi Nasional Indonesia (BGN) membutuhkan 400.000 ton telur per tahun untuk memenuhi program MBG.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami menyebut volume telur yang dibutuhkan BGN untuk MBG diperkirakan akan tercapai dalam waktu dua tahun ke depan. Hal ini seiring dengan penerima MBG yang akan terealisasi secara bertahap.

“Kalau benar 400.000 ton [telur] per tahun yang dibutuhkan di Indonesia untuk MBG, itu akan berjalan kira-kira mungkin dua tahun yang akan datang. Karena MBG ini kan tidak langsung segitu banyak, tapi bertahap,” kata Dawami saat dihubungiBisnis, Rabu (9/4/2025).

Dawami menyampaikan bahwa di tahun ini tahun ini terjadi peningkatan sekitar 8%—9% dalam jumlah impor stokgrandparentatau induk ayam petelur untuk ayam petelur.

Dengan peningkatan impor ini, diharapkan dalam 2–3 tahun ke depan produksi telur ayam akan meningkat sekitar 10%.

Artinya, lanjut Dawami, jika BGN membutuhkan 400.000 ton telur ayam per tahun, maka setidaknya dalam satu hari perlu sekitar 1.000 ton telur ayam. Di sisi lain, produksi telur ayam Indonesia sudah mencapai 14.000 ton per hari.

“Dan itu pun baru 2–3 tahun ke depan baru akan bertambah sebanyak itu. Di mana impor ayam juga sudah ditambah, sehingga tidak perlu dikhawatirkan, telur tidak akan kekurangan,” jelasnya.

Dia juga menyebut telur yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu program MBG. “Tidak ada pengaruh sama sekali, santai saja,” imbuhnya.

Terlebih, Dawami mengungkap populasi ayam petelur di Indonesia saat ini sudah lebih dari 300 juta ekor, bahkan mencapai 320 juta—380 juta ekor.

Di sisi lain, Dawami menambahkan bahwa Indonesia sendiri sudah memiliki langkah-langkah pencegahan untuk flu burung, termasuk vaksin-vaksin yang lengkap. Menurutnya, jika ditemukan kasus flu burung, maka penyebarannya dapat terkendali dan tidak akan meluas.

“Pencegahan flu burung kan sudah ada. Vaksin-vaksinnya sudah lengkap. Kalau ternyata ada itu ya paling tidak akan menyebar ke mana-mana,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan bahwa saat ini produksi telur ayam berlebih dan memiliki stok yang melimpah. Apalagi, pihaknya juga mampu memproduksi minimal 24 juta butir telur per hari.

Untuk itu, Alvino memastikan stok telur untuk program MBG akan tetap aman. Sebab, 82,9 juta pemerima manfaat setara dengan 82,9 juta butir telur, di mana konsumsi telur untuk program MBG setidaknya hanya 1–2 kali dalam sepekan.

“Yang paling penting yang bayarnya harus jelas siapa yang bayar dan term of payment tepat waktu,”ujar Alvino kepadaBisnis.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” ujar Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Di lain sisi, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Negeri Paman Sam.

Menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” ujarnya.

Dadan menilai perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” tutupnya.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Jadi Rp 10.000, Telur dan Daging Ayam Bisa Jadi Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp 10.000 per porsi. Lantas, cukupkah Rp 10.000 untuk menyediakan seporsi makanan bergizi?

Dengan anggaran sebesar Rp 10.000, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyediakan menu dengan harga yang terjangkau.

Dia menyarankan, bahan baku makan bergizi gratis bisa berupa telur dan daging ayam karena harganya terjangkau tapi juga mengandung protein yang tinggi.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Menu makanan pada uji coba program makan bergizi gratis yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-11.

"Kalau mau kita memangkas biaya untuk satu paket menu, maka sediakanlah bahan baku yang proteinnya tetap bagus untuk memberikan kesehatan kepada yang menerima tetapi harganya juga harus terjangkau," ujarnya dalam acara JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Salah satunya adalah telur ayam dan daging ayam adalah produk yang bisa digunakan untuk mengurangi harga per paketnya itu menjadi Rp 10.000," sambungnya.

Dia menjelaskan, harga kedua produk ternak tersebut terjangkau karena saat ini produksinya berlimpah di Indonesia, bahkan cenderung berlebih.

Berdasarkan data Kementan pada 2024, produksi daging ayam nasional mencapai 3,84 juta ton sedangkan kebutuhan nasional hanya 3,72 juta ton sehingga surplus 120.000 ton.

Produksi telur ayam nasional mencapai 6,3 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,2 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 170.000 ton.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur ayam.

Oleh karenanya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk menyerap produksi telur dan daging ayam yang berlimpah.

"Kalau kami (Kementan) dari sisi penyedia bahan bakunya, kita mendorong menawarkan produk daging ayam dan telur yang harganya terjangkau dan kita sangat berlimpah produknya," ucapnya.

Selain itu, biaya menu makan bergizi gratis juga bisa ditekan dengan mengurangi menu yang berpotensi tidak dihabiskan penerima program.

Misalnya, berdasarkan uji coba makan bergizi gratis di Banymas, Jawa Tengah sejak 17 September lalu, ditemukan bahwa peserta anak-anak tidak menyukai menu sayuran sehingga menu sayuran bisa dihilangkan atau diganti dengan menu lain yang memiliki kandungan gizi yang sama.

Kemudian, perlu diperhatikan juga porsi makan penerima program berdasarkan kapasitas konsumsinya.

Misalnya porsi makan peserta kelas 1 sampai 4 SD tentu akan berbeda dengan porsi makan peserta kelas 4 SD ke atas. Oleh karenanya, biaya seporsi makanan peserta dengan usia yang lebih muda dapat dikurangi agar tidak ada makanan sisa yang terbuang.

"Jadi harus kita lihat porsi dari menu makan bergizi ini, disesuaikan dengan umur dari penerimanya. Kalau memang umurnya kecil, nasinya dikurangi. Kemudian porsi sayur juga karena banyak yang terbuang jadi waste cost-nya terlalu banyak," jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap anggaran untuk seporsi makanan bergizi gratis tidak terus dikurangi karena pengurangan biaya akan menyebabkan kualitas gizi pada menu makanan yang dihidangkan menjadi berkurang.

"Kami di Banyumas itu Rp 12.000, sudah termasuk susu 200 mili karena kami menjual dengan harga PNBP jadi harganya relatif murah. Tapi ya kita juga berharap paketnya jangan terlalu murah juga, karena kalau terlalu murah, pasti kualitas gizi dari menu itu juga akan berkurang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo.