JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), bidan, dan perawat.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut, kami alokasikan 30.000 rumah untuk nakes, perawat dan bidan," ujar Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, rumah subsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi Program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wujud nyata kebersihan kepada wong cilik.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," kata dia.

Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari 15.000 rumah untuk perawat, 10.00 untuk bidan dan 5.000 untuk nakes.

Pada kesempatan itu, Ara juga menceritakan Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak.

Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," tandasnya.

Ara juga menuturkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi.

Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) mendapat rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan kemarin.

Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan tenaga kesehatan. Ia berharap program ini dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak.

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Ara mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudkan program tersebut. Program ini pun baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

"Terima kasih Bu Mufti atas inisiatifnya. Terima kasih Kepala Bappenas yang punya perencanaan yang kokoh dan memberikan bantuan supervisi data dengan BPS. Terima kasih BPS atas datanya yang cepat dan akan diperbarui lagi 3 Mei 2025 datanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak Menkes, pesan satu saja pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada Nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara.

Sementara itu, Budi menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini antaran Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kinerja tenaga kesehatan.

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," imbuhnya.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin.

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), salah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

“Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, rumah murah diberikan karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Ara menuturkan, rencana rumah subsidi ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis.

"Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga kesehatan," kata dia.

Adapun, kuota rumah subsidi untuk tenaga kesehatan tersebut terbagi dengan rincian:

15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah akan menyediakan tanahnya dan membangun rumah tersebut.

"Terobosan luar biasa sekali karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," tutur Budi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) siap mendukung program ini.

Heru menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelas Heru.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di bidang kesehatan kini berkesempatan mendapatkan akses ke rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas penyediaan rumah subsidi untuk tenaga kesehatan.

Ara mengatakan pihaknya akan menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pembiayaannya rumah itu akan disalurkan melalui Bank BTN dan BP Tapera.

"Jadi kita hari ini ada tiga komunitas buat perawat itu 15.000. Kemudian buat bidan 10.000 dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Kita akan tindaklanjuti minggu depan dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara Menteri Kesehatan dan kami, dan BPS yang menyangkut soal data," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ia meminta agar ada nota kesepahaman untuk mengamankan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) buat tenaga kesehatan. Rencananya, MoU tersebut akan disepakati pada Kamis (27/3) pukul 15.00 WIB.

Kemudian, Budi mengatakan pembangunan rumah subsidi tersebut kalau untuk tahun ini akan sangat membantu para tenaga kesehatan. Ia pun menghitung cepat tanah dan dana yang diperlukan untuk program tersebut. Ia mengasumsikan setiap rumah memiliki luas tanah 100 meter persegi serta harga setiap rumah Rp 166 juta.

"Melalui Menteri PKP ini memberikan 3 juta meter persegi tambah juga setengah triliunan bantuan (subsidi) buat 30 ribu tenaga kesehatan. Jadi kita sih berterima kasih sekali ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terima kasih juga ke Pak Menteri PKP," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan terdapat 220 ribu kuota FLPP. Dari angka tersebut, sebagian akan disalurkan untuk beragam profesi, termasuk tenaga kesehatan.

"Tadi sudah disepakati 30 ribu yang mana kita amankan kuotanya. Dan syaratnya adalah tadi masuk ke MBR. Kalau dia masih sendiri itu maksimal penghasilan Rp 7 juta, menikah Rp 8 juta, (kawasan) Papua Rp 10 juta. Kemudian ini merupakan rumah pertama," kata Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru